Portal Berita Ekonomi Kamis, 24 Mei 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:23 WIB. APJII - APJII akan hadirkan satelit rakyat untuk program desa pintar.
  • 22:23 WIB. Facebook - Pastikan keamanan data, Facebook hadirkan fitur Clear History.
  • 22:22 WIB. Apple - Apple bakal ungkap fitur dan suara baru Siri di WWDC 2018.
  • 22:22 WIB. Qualcomm - Qualcomm luncurkan Snapdragon 710 di handset terjangkau.
  • 22:20 WIB. LG - Siap mendarat di Indonesia, LG K9 bakal dibanderol Rp1,399 juta.
  • 21:46 WIB. Donald Trump - Breaking News: Donald Trump batalkan pertemuannya dengan Kim Jong-un di Singapura pada 12 Juni.
  • 21:08 WIB. Kereta Cepat - Otoritas China berhasil uji coba kereta Maglec berkecepatan 160 km/jam.
  • 21:05 WIB. Iran - Rusia tolak kampanye anti-Iran yang digaungkan AS.
  • 21:05 WIB. Trump - Trump dilarang blokir pengikut di akun twitter-nya.
  • 21:03 WIB. 1MDB - Najib gunakan dana lembaga lain guna membayar kewajiban 1MDB.
  • 21:03 WIB. MH370 - Pencarian pesawat MH370 tidak diperpanjang lagi.
  • 21:02 WIB. Israel - Parlemen Inggris desak penjualan senjata ke Israel disetop.
  • 21:01 WIB. Venezuela - AS usir diplomat Venezuela.
  • 21:00 WIB. Palestina - Mesir dan Yordania dukung perundingan damai Palestina-Israel.
  • 20:59 WIB. Iran - Prancis: Sanksi baru AS dapat mengguncang kawasan Iran.

Pemilu 2019 Tak Perlu Perppu, Tegas JK

Foto Berita Pemilu 2019 Tak Perlu Perppu, Tegas JK
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) bukan menjadi solusi utama untuk kegelisahan KPU pascaputusan MK terkait verifikasi partai politik.

Wapres Kalla di Jakarta, Selasa (16/1/2018), yakin Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa bekerja secara efisien untuk menyelesaikan tahapan Pemilu 2019 dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

"Saya kira tidak semua harus (pakai) Perppu, apa-apa Perppu. Tapi tentu KPU, saya kira, bisa bekerja efisien (karena) kalau Perppu lagi kan berarti mengubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum," ujarnya.

Sebelumnya, Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan Perppu menjadi jalan pintas untuk mengatasi persoalan pascaputusan MK terkait verifikasi parpol peserta pemilu.

"Kalau jalan pintas ya dengan Perppu, tapi kalau itu tinggal seberapa jauh inisiatif Presiden untuk mengakomodasi keinginan ini. Kalau, misalnya, perlu mengeluarkan perppu ya itu baik," ujar Pramono.

Sementara itu Ketua KPU Arief Budiman mengupayakan pelaksanaan pemilihan umum serentak untuk Pileg dan Pilpres dapat berjalan tepat waktu sesuai jadwal semula pascaputusan Mahkamah Konstitusi terkait verifikasi faktual partai politik.

"Pokoknya Pemilu Indonesia harus berjalan tepat waktu, karena risikonya terlalu besar kalau ini mengganggu tahapan-tahapan Pemilu. Soal (penghitungan) dapil, tahapan pencalonan itu tidak bisa mundur lagi," kata Arief Budiman.

Pascaputusan MK yang salah satunya menyatakan verifikasi faktual partai politik harus diberlakukan oleh semua partai, KPU harus mempertimbangkan kembali untuk melakukan perubahan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilu 2019.

Salah satu pasti berubah adalah terkait jadwal tahapan yang selama ini telah disusun hingga jadwal pelaksanaan pemungutan suara pada 17 April 2019.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi oleh Partai Idaman, terkait pasal tentang proses verifikasi partai politik di Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 173 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinilai MK melanggar konstitusi dan tidak adil karena verifikasi faktual di seluruh daerah hanya diberlakukan bagi partai politik baru; dan untuk partai lama, verifikasi hanya diberlakukan di daerah otonom baru. 

Tag: pemilu presiden, Muhammad Jusuf Kalla (JK)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5946.538 154.537 583
2 Agriculture 1549.140 13.685 19
3 Mining 1868.544 42.392 44
4 Basic Industry and Chemicals 788.207 14.705 69
5 Miscellanous Industry 1254.315 32.513 44
6 Consumer Goods 2460.513 68.979 45
7 Cons., Property & Real Estate 462.199 12.383 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1022.487 31.117 65
9 Finance 1048.693 34.134 92
10 Trade & Service 905.976 9.725 140
No Code Prev Close Change %
1 JMAS 660 825 165 25.00
2 TRUK 344 430 86 25.00
3 CAMP 356 444 88 24.72
4 HOME 100 120 20 20.00
5 BYAN 8,750 10,500 1,750 20.00
6 BSIM 520 620 100 19.23
7 SONA 2,700 3,200 500 18.52
8 RDTX 5,500 6,500 1,000 18.18
9 ARII 1,125 1,300 175 15.56
10 PGAS 1,880 2,170 290 15.43
No Code Prev Close Change %
1 MFMI 700 605 -95 -13.57
2 WEHA 178 155 -23 -12.92
3 AKSI 336 298 -38 -11.31
4 TGKA 2,550 2,310 -240 -9.41
5 ABMM 2,190 2,010 -180 -8.22
6 SDMU 320 298 -22 -6.88
7 CSIS 1,715 1,600 -115 -6.71
8 GOLD 470 440 -30 -6.38
9 SIPD 1,025 965 -60 -5.85
10 KARW 138 130 -8 -5.80
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 2,880 3,060 180 6.25
2 TAXI 114 127 13 11.40
3 INPC 84 84 0 0.00
4 PGAS 1,880 2,170 290 15.43
5 KREN 690 750 60 8.70
6 EXCL 2,160 2,320 160 7.41
7 BBCA 22,000 22,450 450 2.05
8 BWPT 194 208 14 7.22
9 TLKM 3,470 3,560 90 2.59
10 ERAA 2,560 2,730 170 6.64