Portal Berita Ekonomi Selasa, 21 Agustus 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:58 WIB. KAI - Penjualan tiket "Promo Merdeka" KAI di Sumut terjual 1.550 kursi atau 93%.
  • 21:35 WIB. Kesehatan - MUI segera terbitkan keputusan soal vaksin MR.
  • 21:35 WIB. Nasional - Kemenpan RB gandeng BSSN untuk amankan E-Gov.
  • 21:35 WIB. Daerah - Mensos: Pusat dukung penuh penanganan gempa Lombok
  • 21:35 WIB. Finansial - Mensos: Ekonomi keumatan selaras dengan tugas kementerian.
  • 21:34 WIB. Nasional - Presiden Jokowi siapkan Inpres terkait gempa Lombok.
  • 21:33 WIB. Daerah - Mendikbud: Jangan hanya sekolah Joni yang dipasangi internet.
  • 21:33 WIB. Politik - Seskab: Menteri tim sukses Jokowi-Maruf tidak boleh orasi tapi cukup fokus bekerja.
  • 21:32 WIB. Daerah - Kapolri: Persoalan Papua adalah pembangunan ekonomi.
  • 21:32 WIB. Politik - Ketua Tim Kampanye Jokowi-Maruf belum ditentukan.
  • 21:31 WIB. Hukum - Ketum PPP tidak penuhi panggilan KPK.
  • 21:31 WIB. Hukum - Bawaslu akan kirimkan panggilan kedua kepada Andi Arief.
  • 21:31 WIB. Daerah - 1.084 hektare lahan Kalsel terbakar.
  • 21:30 WIB. Perikanan - Menteri Susi tenggelamkan delapan kapal asing.
  • 21:29 WIB. Politik - Cak Imin: Ketua TKN Jokowi-Maruf harus pintar jaga rahasia.

Pemilu 2019 Tak Perlu Perppu, Tegas JK

Foto Berita Pemilu 2019 Tak Perlu Perppu, Tegas JK
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) bukan menjadi solusi utama untuk kegelisahan KPU pascaputusan MK terkait verifikasi partai politik.

Wapres Kalla di Jakarta, Selasa (16/1/2018), yakin Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa bekerja secara efisien untuk menyelesaikan tahapan Pemilu 2019 dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

"Saya kira tidak semua harus (pakai) Perppu, apa-apa Perppu. Tapi tentu KPU, saya kira, bisa bekerja efisien (karena) kalau Perppu lagi kan berarti mengubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum," ujarnya.

Sebelumnya, Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan Perppu menjadi jalan pintas untuk mengatasi persoalan pascaputusan MK terkait verifikasi parpol peserta pemilu.

"Kalau jalan pintas ya dengan Perppu, tapi kalau itu tinggal seberapa jauh inisiatif Presiden untuk mengakomodasi keinginan ini. Kalau, misalnya, perlu mengeluarkan perppu ya itu baik," ujar Pramono.

Sementara itu Ketua KPU Arief Budiman mengupayakan pelaksanaan pemilihan umum serentak untuk Pileg dan Pilpres dapat berjalan tepat waktu sesuai jadwal semula pascaputusan Mahkamah Konstitusi terkait verifikasi faktual partai politik.

"Pokoknya Pemilu Indonesia harus berjalan tepat waktu, karena risikonya terlalu besar kalau ini mengganggu tahapan-tahapan Pemilu. Soal (penghitungan) dapil, tahapan pencalonan itu tidak bisa mundur lagi," kata Arief Budiman.

Pascaputusan MK yang salah satunya menyatakan verifikasi faktual partai politik harus diberlakukan oleh semua partai, KPU harus mempertimbangkan kembali untuk melakukan perubahan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilu 2019.

Salah satu pasti berubah adalah terkait jadwal tahapan yang selama ini telah disusun hingga jadwal pelaksanaan pemungutan suara pada 17 April 2019.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi oleh Partai Idaman, terkait pasal tentang proses verifikasi partai politik di Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 173 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinilai MK melanggar konstitusi dan tidak adil karena verifikasi faktual di seluruh daerah hanya diberlakukan bagi partai politik baru; dan untuk partai lama, verifikasi hanya diberlakukan di daerah otonom baru. 

Tag: pemilu presiden, Muhammad Jusuf Kalla (JK)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5892.192 108.394 599
2 Agriculture 1588.944 4.751 20
3 Mining 2014.336 48.471 46
4 Basic Industry and Chemicals 803.050 21.046 70
5 Miscellanous Industry 1263.593 43.399 45
6 Consumer Goods 2363.210 31.896 46
7 Cons., Property & Real Estate 439.284 6.072 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1012.787 14.681 70
9 Finance 1060.303 19.100 91
10 Trade & Service 846.847 15.397 144
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10