CIPS: Jalur Impor Beras Harus Lebih Efisien

Lembaga Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan, jalur impor yang lebih efisien dinilai sebagai solusi permasalahan panjangnya distribusi beras di berbagai daerah.

"Pendeknya jalur distribusi beras impor dapat menjadi solusi permasalahan panjangnya rantai distribusi beras lokal," kata Kepala Penelitian CIPS Hizkia Respatiadi di Jakarta, Selasa (16/1/2018).

Menurut Hizkia Respatiadi, dengan mengoptimalkan impor beras maka Indonesia juga dinilai akan lebih terintegrasi dengan pasar internasional yang harganya lebih murah.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kebijakan impor beras sebanyak 500 ribu ton tidak akan mengganggu harga jual petani daerah.

"Tidak (akan mengganggu). Rumusannya, Bulog harus punya cadangan di atas satu juta ton, begitu (cadangan) di bawah satu juta ton, maka perlu impor," kata Wapres Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (15/1).

Wapres menambahkan dengan kebijakan impor beras tersebut, maka petani beras di daerah dapat terlindungi dari lonjakan harga beras karena jika stok dalam negeri terbatas, maka harga di dalam negeri akan mencekik.

Sementara itu, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menemukan gejala maladministrasi dalam pengelolaan data stok dan rencana impor beras sebanyak 500.000 ton.

Anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (15/1), mengatakan pihaknya telah melakukan upaya pemantauan di 31 provinsi pada 10-12 Januari 2018 terkait rencana impor beras yang akan dilakukan pemerintah pada awal 2018.

Hal itu dianggap penting, mengingat kebijakan impor beras kerap kali menuai kontroversi di mana Menteri Pertanian menyatakan beras cukup bahkan surplus, tetapi Menteri Perdagangan menyatakan stok langka sehingga diperlukan impor.