Tes Urine, 5 Kandidat di Pilkada Sulsel Terindikasi Minum Obat Penenang

Badan Narkotika Nasional (BNN) Sulsel menyerahkan berkas hasil pemeriksaan kesehatan, khususnya tes urine para kandidat kepada masing-masing KPUD kabupaten/kota di Sekretariat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sulsel, Kota Makassar, Selasa, (16/1/2018). Hasilnya, ada lima kandidat yang terindikasi menenggak obat-obatan jenis benzodiazepin. Obat tersebut memiliki efek sedatif atau menenangkan

 

Kepala Bidang Pencegahan BNN Sulsel, Jamaluddin, tidak merinci lima dari 74 bakal calon kepala daerah pada pilkada se-Sulsel yang terindikasi meminum obat penenang ataupun obat terlarang. Pihak BNN juga tidak merinci jenis obat yang dikonsumsi kelima kandidat tersebut. Yang pasti, sambung Jamaluddin, adanya indikasi tersebut membuat sampel urine kelima kandidat akan dikirim ke laboratorium pusat lembaga anti-narkoba untuk diteliti.

 

"Hasil pemeriksaan, kita deteksi indikasi adanya kandungan benzo. Terkait hasil pemeriksaan lanjutan di BNN pusat, saya tidak bisa ungkapkan. Biar nanti KPUD yang beberkan hasilnya. Yang jelas kami hanya memeriksa urine para bakal calon, apakah terindikasi morfin, ganja, sabu, ekstasi dan benzo," kata Jamaluddin.

 

Pemeriksaan lanjutan di pusat, Jamaluddin menyebut dibutuhkan lantaran laboratorium di Sulsel hanya mampu mendeteksi obat-obatan secara umum dalam kategori benzodiazepin, atau sekelompok obat-obatan golongan psikotropika. "Kita lakukan pemeriksaan lanjut untuk mengetahui jenis obat. Karena jangan sampai cuma obat batuk atau obat kuat," tutur dia.

 

Diketahui hasil tes kesehatan para calon kepala daerah di Sulsel sudah diserahkan kepada KPUD. Berkas tersebut diterima KPUD Sulsel dan 12 KPUD kabupaten/kota yang menggelar pilkada serentak. Berkas itu berisi laporan tertulis mengenai hasil pemeriksaan bakal calon gubernur dan wakil serta bakal calon bupati/wali kota dan wakil. Pemeriksaan kesehatan dilakukan tim IDI, BNN dan Himpunan Psikolog Indonesia (Himpsi).

 

Ketua IDI Sulsel, Muhammad Ichsan Mustari, enggan berkomentar lebih jauh, apalagi membeberkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Tugas pihaknya sebatas melakukan pemeriksaan dan menyerahkan hasilnya ke KPUD untuk dijadikan bahan pertimbangan. "Mereka (KPUD) yang akan menjelaskan semua. Kami juga tidak dalam rangka memberikan rekomendasi, tapi cukup laporan tertulis," pungkas dia.