Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Stok Melimpah, Bulog Pastikan Sulsel Tak Butuh Beras Impor

Stok Melimpah, Bulog Pastikan Sulsel Tak Butuh Beras Impor Kredit Foto: Tri Yari Kurniawan
Warta Ekonomi, Makassar -
Kepala Divisi Perum Bulog Sulselbar, Dindin Syamsuddin, menyatakan stok beras di wilayah terbilang melimpah. Untuk itu, Sulsel dipastikan tidak membutuhkan beras impor. Bulog Sulselbar malah memasok kebutuhan beras provinsi lain yang mengalami defisit.
 
"Lihat sendiri di gudang, Sulsel itu mampu mensuplai beras hampir seluruh wilayah Indonesia," kata Dindin, Rabu,(17/1/2018).
 
Disinggung soal kebijakan pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) melakukan impor beras khusus sebesar 500 ribu ton, Dindin enggan mengomentarinya. Termasuk soal pengalihan importir beras dari PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) ke Bulog. BUMN di bidang pangan tersebut sebatas menjalankan arahan pemerintah guna memastikan stok dan harga beras senantiasa stabil. 
 
Berdasarkan data Bulog, setidaknya 300 ribu ton lebih beras asal Sulsel dipasok ke 14 provinsi di Indonesia sepanjang 2017. Gelombang pengiriman beras ke sejumlah daerah pun berlanjut pada awal 2018. Sejauh ini, beras yang dikirim kebanyakan jenis PSO alias medium mencapai 270 ribu ton. Sisanya, lebih dari 30 ribu ton beras jenis komersil alias premium. 
 
"Data pengiriman beras sekitar 300 ribu ton ke sejumlah provinsi itu tahun lalu (2017). Untuk bulan ini, kami masih terus melakukan pengiriman beras," terang Dindin. 
 
Menurut Dindin, beras asal Sulsel diminta provinsi lain karena kualitasnya yang sangat baik. Beras medium asal daerahnya setara dengan beras premium di daerah lain. "Kualitas beras Sulsel jangan diragukan. Beras dari sini itu pulen dan putih, makanya banyak diminati," tutur dia.
 
Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, sebelumnya berpendapat langkah Kemendag untuk mengimpor beras khusus dari Thailand dan Vietnam bisa dimaklumi. Kebijakan tersebut dinilainya tidaklah melanggar aturan. Terlebih bila muaranya menjaga stabilitas harga pangan demi kesejahteraan masyarakat.
 
"Impor yang direncanakan pemerintah tidak haram. Kita bisa maklumi kondisinya," kata gubernur dua periode tersebut.
 
Gubernur Syahrul lebih jauh enggan menanggapi perihal kebijakan impor beras. Lebih baik, kata dia, mempersiapkan segala sesuatunya termasuk Sulsel sebagai daerah produsen ingin membantu provinsi lain dengan menyuplai beras ke-33 provinsi di Indonesia.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Tri Yari Kurniawan
Editor: Vicky Fadil

Bagikan Artikel: