Portal Berita Ekonomi Sabtu, 24 Februari 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 05:23 WIB. Australia - Wakil PM Australia hadapi tuduhan tindak pelecehan seksual.
  • 05:22 WIB. Suriah - Otoritas Inggris desak Suriah hentikan serangan yang ditujukan ke wilayah Ghouta Timur.
  • 05:21 WIB. Trump - Ivanka Trump pimpin delegasi AS dalam upacara penutupan Olimpiade Musim Dingin di Korea Selatan.
  • 05:20 WIB. Korea Utara - Otoritas Korea Selatan setujui kedatangan pejabat Korea Utara yang terkena sanksi.
  • 05:19 WIB. Sudan - Anak-anak banyak menjadi korban perkosaaan di Sudan.
  • 05:18 WIB. Sudan - PBB: perwira militer Sudan telah lakukan kejahatan perang.
  • 05:17 WIB. Irlandia - Wabah flu renggut 102 nyawa orang di Irlandia.
  • 05:16 WIB. Ghouta - Serangan bom terus bombardir wilayah Ghouta, Suriah.
  • 05:16 WIB. Myanmar - Human Right Watch: Myanmar ratakan 55 desa Rohingya sejak akhir tahun lalu.
  • 05:14 WIB. Rohingya - Otoritas Myanmar siap mukimkan kembali 8.000 pengungsi Rohingya di Bangladesh.
  • 04:12 WIB. BBM - Pemerintah Indonesia memastikan belum akan menaikkan tarif dasar listrik dan BBM pada tahun ini.
  • 04:09 WIB. IPO - MNC Studio International mengincar dana Rp1 triliun dari rencana IPO.
  • 04:07 WIB. OJK - OJK masih mengkaji usulan pelaku industri pembiayaan soal perluasan kegiatan usaha berupa pembiayaan tunai.
  • 04:04 WIB. Rusun - Totalindo Eka Persada mengklaim tak melanggar aturan dalam pembangunan rusun Klapa Village.
  • 04:02 WIB. Tol - Astra Infra menargetkan pendapatan tol ruas Tangerang Merak naik 11,5% menjadi Rp554 miliar pada 2018.

DPR: Holding Jangan Ada Sarat Kepentingan

Foto Berita DPR: Holding Jangan Ada Sarat Kepentingan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Wakil Komisi VII DPR, Herman Khaeron meminta pemerintah mengevaluasi kembali sejauhmana efektifitas kebijakan holding yang telah dibentuk, Ia melanjutkan seperti holding migas yang dalam waktu dekat akan dibentuk.

"Holding harus didasarkan pada kajian yang objektif dan komperhensif. Jangan didasarkan atas kepentingan-kepentingan tertentu," kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (19/1/2018).

Ia mencontohkan, holding tambang telah resmi terbentuk sejak November 2017, bedanya dengan holding semen, pada anak usaha hoding tambang terdapat saham dwi warna yang menjadikannya tetap sebagai perusahaan BUMN. "Hal inilah yang dikabarkan menjadi kendala tesendiri sebagai ganjalan konsolidasi dari aspek akuntan." ujarnya.

Karena jika dipaksakan katanya, ini akan bertentangan dengan kaidah Peraturan Standar Akuntansi 65 (PSAK 65) dalam neraca laporan keuangan. Sedangkan PSAK 65 juga terintegrasi atau merefer ke International Financial Reporting Standart (IFRS). 

"Kalau perusahaan sehat, kenapa mesti diholdingkan? Holding itu menambahkan beban struktur, malah tidak bagus nanti. Biarkan dia berkompetisi dengan suasana sehat," kata Herman.

Sementara itu Dosen Akuntansi Universitas Indonesia, Ratna Wardhani mengatakan bahwa kebijakan holding bukan tidak mungkin terjadi kanibalisasi perusahaan yang sehat berbalik menjadi perusahaan sakit.

"Pada bisnis prosesnya tidak gampang, bisa perusahaan yang sehat digabung dengan yang sakit malah menjadi sakit semua perusahaannya," kata dia.

Tag: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Holding BUMN, Herman Khaeron

Penulis/Editor: Vicky Fadil

Foto: Freeport Indonesia

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,663.17 3,626.81
British Pound GBP 1.00 19,165.88 18,973.43
China Yuan CNY 1.00 2,164.08 2,142.65
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,738.00 13,602.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,760.98 10,651.73
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,756.10 1,738.65
Dolar Singapura SGD 1.00 10,411.52 10,304.55
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,923.84 16,753.58
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,525.28 3,485.90
Yen Jepang JPY 100.00 12,854.87 12,725.23

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6619.804 26.744 572
2 Agriculture 1663.837 1.042 19
3 Mining 2028.689 12.646 44
4 Basic Industry and Chemicals 760.266 -4.137 69
5 Miscellanous Industry 1371.774 29.002 43
6 Consumer Goods 2826.534 8.189 47
7 Cons., Property & Real Estate 535.613 -0.797 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1167.809 5.396 62
9 Finance 1209.910 4.977 90
10 Trade & Service 942.344 5.798 133
No Code Prev Close Change %
1 BBRM 55 74 19 34.55
2 BOSS 1,400 1,750 350 25.00
3 CITA 600 740 140 23.33
4 AISA 545 665 120 22.02
5 NELY 137 161 24 17.52
6 IPCM 400 460 60 15.00
7 IPOL 134 148 14 10.45
8 BCIP 137 150 13 9.49
9 SONA 3,800 4,100 300 7.89
10 PSAB 191 206 15 7.85
No Code Prev Close Change %
1 LPGI 4,500 4,040 -460 -10.22
2 TIRA 280 252 -28 -10.00
3 SKBM 570 515 -55 -9.65
4 KBLV 520 480 -40 -7.69
5 AGRS 740 685 -55 -7.43
6 MTSM 248 230 -18 -7.26
7 INCI 510 474 -36 -7.06
8 BSSR 2,890 2,720 -170 -5.88
9 ASBI 310 294 -16 -5.16
10 DEWA 61 58 -3 -4.92
No Code Prev Close Change %
1 AISA 545 665 120 22.02
2 LMAS 64 63 -1 -1.56
3 BOSS 1,400 1,750 350 25.00
4 PGAS 2,660 2,610 -50 -1.88
5 TRAM 352 376 24 6.82
6 BUMI 330 324 -6 -1.82
7 BBCA 23,900 24,250 350 1.46
8 ESTI 90 88 -2 -2.22
9 UNTR 35,875 37,000 1,125 3.14
10 PBRX 498 498 0 0.00