Portal Berita Ekonomi Sabtu, 23 Februari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:18 WIB. PEP - Pertamina EP Asset 3 Subang Field lepasliarkan keluarga Owa Jawa.
  • 23:17 WIB. PTPN - Menteri BUMN: PTPN bakal bertransformasi jadi BUMN Agrikultur modern.
  • 23:15 WIB. Pelindo II - Pelindo II mengincar pendapatan Rp13,5 triliun tahun ini.
  • 23:15 WIB. WTR - Wijaya Karya Realty menerbitkan MTN senilai Rp205 miliar.
  • 23:15 WIB. BNI - BNI menargetkan pendapatan non bunga tumbuh dobel digit sepanjang 2019.
  • 23:14 WIB. PGN - PGN berencana untuk bidik pasar luar negeri.
  • 23:14 WIB. PTPN - PTPN IX menjalin kerja sama distribusi pemasaran produk hilir dengan Jeera Foundation.
  • 23:14 WIB. Mandiri - Mandiri sabet gelar best domestic private bank.
  • 20:43 WIB. Pertamina - Pertamina MOR IV memasok kebutuhan BBM dan Pelumas Polda Jateng.
  • 20:42 WIB. Pertamina - Pertamina meresmikan dua titik BBM satu harga di Maluku dan Papua.
  • 20:42 WIB. Perindo - Perindo fokus perkuat ekspor perikanan ke Jepang dan AS.
  • 20:42 WIB. AXA - Axa Mandiri menargetkan premi nasabah prioritas naik 10% tahun ini.
  • 20:41 WIB. PTPN - Berdasarkan perkiraan PTPN, stok GKP pada awal tahun depan hanya 300.000-400.000 ton.
  • 20:41 WIB. PTPN - PTPN Holding akan meminta kuota untuk impor gula mentah pada tahun ini.
  • 20:41 WIB. Energi - Pertamina bersinergi dengan PLN terkait pemanfaatan listrik di lingkungan Pertamina RU II.

DPR: Holding Jangan Ada Sarat Kepentingan

Foto Berita DPR: Holding Jangan Ada Sarat Kepentingan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Wakil Komisi VII DPR, Herman Khaeron meminta pemerintah mengevaluasi kembali sejauhmana efektifitas kebijakan holding yang telah dibentuk, Ia melanjutkan seperti holding migas yang dalam waktu dekat akan dibentuk.

"Holding harus didasarkan pada kajian yang objektif dan komperhensif. Jangan didasarkan atas kepentingan-kepentingan tertentu," kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (19/1/2018).

Ia mencontohkan, holding tambang telah resmi terbentuk sejak November 2017, bedanya dengan holding semen, pada anak usaha hoding tambang terdapat saham dwi warna yang menjadikannya tetap sebagai perusahaan BUMN. "Hal inilah yang dikabarkan menjadi kendala tesendiri sebagai ganjalan konsolidasi dari aspek akuntan." ujarnya.

Karena jika dipaksakan katanya, ini akan bertentangan dengan kaidah Peraturan Standar Akuntansi 65 (PSAK 65) dalam neraca laporan keuangan. Sedangkan PSAK 65 juga terintegrasi atau merefer ke International Financial Reporting Standart (IFRS). 

"Kalau perusahaan sehat, kenapa mesti diholdingkan? Holding itu menambahkan beban struktur, malah tidak bagus nanti. Biarkan dia berkompetisi dengan suasana sehat," kata Herman.

Sementara itu Dosen Akuntansi Universitas Indonesia, Ratna Wardhani mengatakan bahwa kebijakan holding bukan tidak mungkin terjadi kanibalisasi perusahaan yang sehat berbalik menjadi perusahaan sakit.

"Pada bisnis prosesnya tidak gampang, bisa perusahaan yang sehat digabung dengan yang sakit malah menjadi sakit semua perusahaannya," kata dia.

Tag: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Holding BUMN, Herman Khaeron

Penulis/Editor: Vicky Fadil

Foto: Freeport Indonesia

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,773.17 3,734.94
British Pound GBP 1.00 18,447.47 18,263.53
China Yuan CNY 1.00 2,107.04 2,086.19
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,149.00 14,009.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,042.96 9,942.19
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,802.90 1,785.04
Dolar Singapura SGD 1.00 10,446.69 10,342.56
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,044.97 15,882.00
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,467.04 3,430.22
Yen Jepang JPY 100.00 12,776.77 12,646.93

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6501.378 -36.388 628
2 Agriculture 1604.794 -11.878 21
3 Mining 1940.127 4.527 47
4 Basic Industry and Chemicals 888.309 -14.973 71
5 Miscellanous Industry 1338.979 -8.175 46
6 Consumer Goods 2638.097 -16.371 51
7 Cons., Property & Real Estate 455.949 -3.945 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1207.267 -6.802 72
9 Finance 1235.093 -8.628 91
10 Trade & Service 834.167 6.854 155
No Code Prev Close Change %
1 INTD 141 190 49 34.75
2 OCAP 72 97 25 34.72
3 JAYA 432 540 108 25.00
4 INPS 2,400 3,000 600 25.00
5 SIMA 258 322 64 24.81
6 BALI 895 1,115 220 24.58
7 PNSE 675 840 165 24.44
8 CLAY 1,395 1,725 330 23.66
9 SQMI 272 332 60 22.06
10 MFMI 650 790 140 21.54
No Code Prev Close Change %
1 ALDO 1,425 1,095 -330 -23.16
2 TALF 332 260 -72 -21.69
3 IBFN 266 232 -34 -12.78
4 INCI 570 510 -60 -10.53
5 KOIN 302 272 -30 -9.93
6 POLI 1,160 1,055 -105 -9.05
7 PJAA 1,500 1,400 -100 -6.67
8 SMDM 178 168 -10 -5.62
9 SDPC 110 104 -6 -5.45
10 TBIG 4,440 4,200 -240 -5.41
No Code Prev Close Change %
1 UNTR 26,500 27,950 1,450 5.47
2 BMRI 7,325 7,100 -225 -3.07
3 ADRO 1,415 1,410 -5 -0.35
4 PGAS 2,640 2,650 10 0.38
5 BNLI 1,055 1,055 0 0.00
6 JPFA 2,330 2,340 10 0.43
7 INDY 2,180 2,170 -10 -0.46
8 BUMI 163 158 -5 -3.07
9 SQMI 272 332 60 22.06
10 ANTM 1,035 1,055 20 1.93