Portal Berita Ekonomi Kamis, 16 Agustus 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 12:46 WIB. Jokowi - Pemerintah tidak main-main dengan aksi pencurian ikan yang dulu sering terjadi di perairan Indonesia.
  • 12:45 WIB. Jokowi - Kemiskinan berhasil ditekan dari 28,59 juta menjadi 25,95 juta.
  • 12:43 WIB. Airlangga Hartanto - Partai Golkar tetap solid dukung Jokowi-Ma'ruf Amin.
  • 12:41 WIB. Ketum Golkar - Pertemuan dengan Sandiaga Uno yakni membahas revolusi industri 4.0.
  • 12:40 WIB. Politik - Sandiaga Uno bakal bertemu khusus dengan Ketum Golkar, Airlangga Hartanto.
  • 12:39 WIB. Cak Imin - Seharusnya saya lebih kecewa dibanding Mahfud MD, sebab sudah banyak pasang iklan diberbagai wilayah.
  • 12:37 WIB. Cak Imin - Soal cawapres, semua tidak lepas dari takdir Tuhan.
  • 12:37 WIB. Cak Imin - 'Jegal-menjegal' merupakan dinamika dalam politik dan sebuah kewajaran.
  • 12:37 WIB. Cak Imin - PBNU tidak pernah mengancam Jokowi jika memilih Mahfud MD.
  • 12:32 WIB. Jokowi - Indonesia harus mampu menghadapi tantangan ketidakpastian ekonomi global.
  • 12:32 WIB. Jokowi - Pencapaian yang ada merupakan modal Indonesia menghadapi tantangan di masa depan.
  • 12:28 WIB. Jokowi - Pembangunan infrastruktur diimbangi dengan pembangunan karakter peradaban bangsa.
  • 12:28 WIB. Jokowi - Pembangunan dilakukan untuk kemajuan Indonesia.
  • 12:28 WIB. Jokowi - Indonesia bukan hanya membangun fisik, melainkan peradaban.
  • 11:40 WIB. Pertamina - Pertamina akan mengadakan touring sejauh 479,1 km di Medan.

DPR: Holding Jangan Ada Sarat Kepentingan

Foto Berita DPR: Holding Jangan Ada Sarat Kepentingan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Wakil Komisi VII DPR, Herman Khaeron meminta pemerintah mengevaluasi kembali sejauhmana efektifitas kebijakan holding yang telah dibentuk, Ia melanjutkan seperti holding migas yang dalam waktu dekat akan dibentuk.

"Holding harus didasarkan pada kajian yang objektif dan komperhensif. Jangan didasarkan atas kepentingan-kepentingan tertentu," kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (19/1/2018).

Ia mencontohkan, holding tambang telah resmi terbentuk sejak November 2017, bedanya dengan holding semen, pada anak usaha hoding tambang terdapat saham dwi warna yang menjadikannya tetap sebagai perusahaan BUMN. "Hal inilah yang dikabarkan menjadi kendala tesendiri sebagai ganjalan konsolidasi dari aspek akuntan." ujarnya.

Karena jika dipaksakan katanya, ini akan bertentangan dengan kaidah Peraturan Standar Akuntansi 65 (PSAK 65) dalam neraca laporan keuangan. Sedangkan PSAK 65 juga terintegrasi atau merefer ke International Financial Reporting Standart (IFRS). 

"Kalau perusahaan sehat, kenapa mesti diholdingkan? Holding itu menambahkan beban struktur, malah tidak bagus nanti. Biarkan dia berkompetisi dengan suasana sehat," kata Herman.

Sementara itu Dosen Akuntansi Universitas Indonesia, Ratna Wardhani mengatakan bahwa kebijakan holding bukan tidak mungkin terjadi kanibalisasi perusahaan yang sehat berbalik menjadi perusahaan sakit.

"Pada bisnis prosesnya tidak gampang, bisa perusahaan yang sehat digabung dengan yang sakit malah menjadi sakit semua perusahaannya," kata dia.

Tag: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Holding BUMN, Herman Khaeron

Penulis/Editor: Vicky Fadil

Foto: Freeport Indonesia

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5816.590 46.717 598
2 Agriculture 1592.077 88.033 19
3 Mining 1997.378 23.635 46
4 Basic Industry and Chemicals 774.066 4.001 70
5 Miscellanous Industry 1202.898 18.374 45
6 Consumer Goods 2314.885 9.200 46
7 Cons., Property & Real Estate 437.652 -1.224 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1016.194 17.287 70
9 Finance 1058.652 8.733 91
10 Trade & Service 833.087 1.148 144
No Code Prev Close Change %
1 LSIP 1,180 1,325 145 12.29
2 AALI 11,900 13,300 1,400 11.76
3 BWPT 214 238 24 11.21
4 LPIN 980 1,085 105 10.71
5 IKAI 164 180 16 9.76
6 JIHD 450 490 40 8.89
7 NICK 125 135 10 8.00
8 GZCO 65 70 5 7.69
9 MIKA 1,790 1,925 135 7.54
10 EXCL 2,730 2,920 190 6.96
No Code Prev Close Change %
1 YPAS 890 700 -190 -21.35
2 IDPR 770 700 -70 -9.09
3 GMFI 228 210 -18 -7.89
4 ASBI 314 290 -24 -7.64
5 PANS 1,680 1,555 -125 -7.44
6 ACES 1,370 1,275 -95 -6.93
7 RELI 270 252 -18 -6.67
8 TIRA 136 127 -9 -6.62
9 BIPP 79 74 -5 -6.33
10 PSDN 298 280 -18 -6.04
No Code Prev Close Change %
1 PTBA 4,160 4,030 -130 -3.12
2 BBRI 3,130 3,210 80 2.56
3 TKIM 14,750 13,975 -775 -5.25
4 KREN 725 770 45 6.21
5 TLKM 3,350 3,430 80 2.39
6 BBNI 7,300 7,375 75 1.03
7 PGAS 1,815 1,840 25 1.38
8 ASII 6,825 6,975 150 2.20
9 UNTR 34,050 34,000 -50 -0.15
10 ERAA 2,730 2,650 -80 -2.93