Polemik Cantrang, Kemenperin Dukung Keputusan Bu Susi

Warta Ekonomi, Jakarta -

Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Panggah Susanto mendukung kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait larangan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti cantrang.

"Saya mendukung karena kalau tidak dikendalikan, tidak dikontrol, dan tidak diawasi lama-lama akan menjadi destruktif," kata Panggah Susanto dalam diskusi yang digelar di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, penataan sektor kelautan dan perikanan yang dilakukan KKP agar sumber daya ikan nasional jangan sampai terus berkurang.

Ia juga mengemukakan, pihaknya juga bakal bersama-sama KKP mencari solusi guna mengatasi permasalahan kekurangan bahan baku ikan yang menimpa industri surimi yang terjadi di sejumlah daerah di Tanah Air.

Sebagaimana diwartakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan berbagai pihak dapat "move on" atau tidak lagi membahas mengenai alat tangkap cantrang karena telah ada komitmen yang tercipta antara pemerintah dengan perwakilan nelayan.

"Saya minta semua 'stakeholder' (pemangku kepentingan) tidak lagi bicara cantrang. Saya tidak mau lagi bicarakan cantrang. Kita 'move on'," kata Menteri Susi dalam jumpa pers di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Kamis (18/1).

Menurut Susi, pemerintah betul-betul tegas dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan nasional, bahwa keberlanjutan menjadi salah satu pilar pembangunan dalam bidang tersebut.

Untuk itu, ujar dia, pengusaha saat ini juga harus bisa berbisnis dengan menerapkan berkelanjutan, baik dari segi laba maupun dari aspek kelestarian produksinya.

Sedangkan bagi para nelayan yang masih menggunakan cantrang, Menteri Kelautan dan Perikanan menegaskan bahwa pihaknya akan mendata satu per satu dan bakal dibantu untuk mengganti alat tangkap yang lebih ramah lingkungan.

"Akan kami arahkan nelayan untuk mengganti alat tangkap dan mendampinginya ke perbankan," ujarnya.

Sebelumnya, pada pertemuan antara pemerintah dan perwakilan nelayan di Istana Merdeka, Rabu (17/1), Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa hasil dari pertemuan adalah pemerintah memberi kesempatan kepada nelayan untuk beralih dari penggunaan cantrang.

 

"Kesimpulannya adalah diberikan waktu untuk sampai rampung semua, pindah dari cantrang menuju ke yang baru, tanpa ada batasan waktu pun. Tapi jangan sampai menambah kapal," kata Presiden Jokowi.