Portal Berita Ekonomi Senin, 21 Mei 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:36 WIB. BTN - BTN akan berikan layanan secara terbatas saat libur panjang cuti bersama pada Lebaran tahun ini.
  • 16:35 WIB. PTPP - PTPP kantongi izin dari Kementerian BUMN untuk mengemisi obligasi hingga Rp3 triliun.
  • 16:35 WIB. PTPP - PTPP sedang memroses penerbitan PUB II Obligasi 2018 senilai Rp1,5 triliun.
  • 16:35 WIB. PTPP - PTPP telah mengemisi SBP tahap I 2018 dengan jumlah pokok Rp150 miliar.
  • 16:34 WIB. Pefindo - Pefindo terus pantau SNP Finance terkait kasus gagal bayar bunga medium tem notes (MTN).
  • 16:29 WIB. PLN - PLN akan bangun pembangkit dengan total daya 896 MW di Kalsel.
  • 16:28 WIB. BTN -  Per April 2018,  DPK BTN capai sekitar Rp192 triliun, naik sekitar 22%.
  • 16:27 WIB. Asabri - Asabri prediksi nilai klaim akan meningkat di tahun politik seiring dengan tensi politik yang meningkat.
  • 16:27 WIB. Pertamina - Pertamina tambah 37 ribu tabung gas melon untuk Banyumas.
  • 16:26 WIB. Nasional Re - PT Reasuransi Nasional Indonesia bukukan premi bruto senilai Rp5,6 triliun sepanjang 2017, tumbuh 15,1%.
  • 16:25 WIB. BTN - BTN siapkan dana Rp43,6 triliun untuk penuhi kebutuhan uang tunai masyarakat jelang Idul Fitri 1439 H. 
  • 16:01 WIB. Grab - Grab bermitra dengan Maybank luncurkan 'mobile wallet' di Malaysia.
  • 15:59 WIB. Kuba - Kuba identifikasi 110 korban insiden jatuhnya pesawat.
  • 15:57 WIB. China - Jelajahi sisi gelap bulan, China kirim satelit relay Chang'e-4.
  • 15:54 WIB. Trump - Departemen Kehakiman AS selidiki upaya infiltrasi FBI ke kampanye Trump di Pilpres AS 2016.

BPK Keluarkan Audit Tentang BLBI, KPK Tak Bisa Tafsirkan Sendiri

Foto Berita BPK Keluarkan Audit Tentang BLBI, KPK Tak Bisa Tafsirkan Sendiri
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pengabaian hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa kali menyoal penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), adalah preseden buruk dalam sistem penegakan hukum ke depan.

Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa selaku Pakar Hukum Tata Negara dan Ilmu Perundang-undangan Universitas Padjajaran,  mengungkapkan jika audit yang sudah dilakukan beberapa kali, dan dimintakan untuk diaudit kembali, merupakan bentuk pengabaian mandat sekaligus hasil kerja BPK sebelumnya.

"Sebetulnya persoalan ini sudah clear. Terlebih BPK di tahun 2006, sudah merilis LHP (laporan hasil pemeriksa) di situ dikatakan tidak ada kerugian negara. Jadi, dari sisi mana dikatakan merugikan keuangan negara," ungkapnya.

Ia mengkritisi adanya audit BPK kelima kali yang disebut KPK menyebutkan adanya potensi kerugian negara dari SKL BLBI BDNI. Padahal, empat kali sebelumnya BPK bersama pihak pemerintah dan swasta sebagai auditor independen, sudah mengaudit hal sama. Bahkan, di salah satu audit keempat, audit menyebutkan adanya kelebihan bayar oleh pihak BDNI.

Pantja Astawa menggarisbawahi, bahwa KPK tidak bisa menafikan BPK sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan yang dapat menyatakan ada atau tidaknya kerugian negara. Peran BPK ditegaskan di konstitusi, Undang-undang Dasar 1945. Tindakan pengabaian KPK terhadap audit-audit BPK sebelumnya, dikatakannya,  dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan pada BPK di mata siapa pun entitas yang diperiksanya.

"Baik itu BNN maupun pemerintah daerah di seluruh Indonesia akan menilai BPK tidak bisa dipercaya, karena KPK menganulir temuan BPK," tukasnya.

Pantja Astawa mengingatkan, pengabaian hasil pemeriksaan BPK tidak hanya terjadi pada kasus BLBI. Dalam kasus Sumber Waras, KPK berlaku demikian.

"Nah, waktu kasus Sumber Waras, ketika Pak Ahok jadi gubernur DKI. Bukankah KPK yang meminta BPK untuk melakukan audit investigatif. Begitu kemudian hasilnya temuan kerugian negara yang disampaikan BPK, KPK justru mengatakan tidak ada kerugian negara. Ini jadi aneh, padahal dia (KPK) sendiri yang meminta," terangnya.

Lebih jauh ia memastikan sebenarnya tidak ada lagi yang harus dipermasalahkan pada kasus SKL BLBI, kalau saja KPK mau merujuk audit BPK terdahulu.  Pantja juga mengingatkan sudah tidak zamannya persoalan korupsi ditarik ke wilayah pidana. Sebab semestinya yang menjadi prioritas itu adalah hukum administrasi, karena mekanisme dan sanksinya sudah jelas ada.

"Saya sering beda pendapat. Tapi aturannya memang seperti itu, baik dalam UU Perbendaharaan Negara maupun dalam UU Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU 30/2014 tentang Adminsitrasi Pemerintahan. Semuanya berujung pada administratif. Ganti rugi itu tidak ada urusannya dengan pidana. Sayang omongan saya tidak pernah digubris," ujarnya.

Perspektif senada disampaikan praktisi hukum Administrasi Negara, Irman Putra Sidin. Penyelesaian kebijakan penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) terhadap debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) menurutnya tidak bisa dipidanakan. Namun, ditegaskannya pula, jika  ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan SKL,  harus lah diuji lewat peradilan Tata Usaha Negara (TUN). Ini mengingat sebuah tindak pidana tidak dapat berdiri sendiri namun terikat dengan hukum lain.

Lebih jauh Irman di kesempatan berbeda,  menilai SKL merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemeintah guna memberikan kepastian hukum terhadap debiturnya. Kebijakan yang bersandar pada untung-rugi bagi negara ini dipandangnya dikeluarkan juga bertujuan memberikan kepastian hukum di sektor usaha maupun negara.

 “Kita sering salah kaprah. Sebuah perbuatan pidana tidak berdiri sendiri, melainkan terikat pada hukum lain. Seperti halnya kasus korupsi, bila yang diindikasikan adalah penyalahgunaan wewenang atas suatu kebijakan, maka ranahnya masuk ke dalam peradilan TUN,” Irman menuturkan.

Lebih jauh Irman menuturkan, penyelesaian kasus terhadap bank atau pemilik bank yang tersangkut kasus BLBI tak dapat dipenjara karena termasuk ke dalam ranah piutang negara. Hal itu menurutnya telah diatur oleh hukum HAM internasional yang menyebutkan tak boleh adanya pemenjaraan dalam kasus piutang.

Di lain pihak, Kementerian Keuangan memastikan akan terus mengejar 22 obligor BLBI  yang hingga kini belum menyelesaikan kewajibannya. Kementerian Keuangan pun saat ini mengaku tengah mencari terobosan baru demi kembalinya uang negara yang dipinjamkan kepada para pemilik bank pada saat krisis terjadi 1998 silam.

Hal tersebut disampaikan Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) II, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Suparyanto dalam diskusi bertajuk “Pengelolaan Aset Negara Paska BPPN’ yang diadakan oleh Forum Komunikasi Wartawan Ekonomi Makro (Forkem) di kantor Menteri Kordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Diterangkannya, pasca Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Lembaga penerusnya yakni PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) menyelesaikan masa tugasnya, aset-aset terkait BLBI dikelola oleh Kementerian Keuangan, khususnya oleh DJKN.

“Jadi, prinsipnya kalau memang ada yang belum menyelesaikan kewajiban, kami akan tagih. Kami akan kejar sampai kapanpun,” pungkasnya.

Beberapa peraturan Menteri keuangan pun khusus diterbitkan sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan aset. Peraturan tersebut adalah PMK 71 tahun 2015 tentang pengelolaan aset eks PPA persero, yang diubah menjadi PMK 138 tahun 2017. Kemudian PMK no 110/2017 tentang pengelolaan aset eks BPPN oleh Menteri Keuangan. Kemudian PMK No 280 tahun 2009 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menangani sisa tugas tim pemberesan BPPN.

Tag: Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: Annisa Nurfitriyani

Editor: Hafit Yudi Suprobo

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5733.854 -49.456 581
2 Agriculture 1544.033 34.109 19
3 Mining 1908.397 21.577 44
4 Basic Industry and Chemicals 757.643 -4.711 69
5 Miscellanous Industry 1155.231 2.164 44
6 Consumer Goods 2362.984 -16.826 45
7 Cons., Property & Real Estate 447.090 -2.643 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 985.528 -14.959 64
9 Finance 999.500 -19.108 92
10 Trade & Service 894.918 -2.039 139
No Code Prev Close Change %
1 FORZ 334 416 82 24.55
2 MITI 84 101 17 20.24
3 WOOD 462 545 83 17.97
4 GOLD 412 486 74 17.96
5 DEFI 940 1,100 160 17.02
6 TRIL 77 89 12 15.58
7 BUKK 1,550 1,700 150 9.68
8 ERAA 2,150 2,350 200 9.30
9 BIMA 76 83 7 9.21
10 ALMI 292 318 26 8.90
No Code Prev Close Change %
1 KONI 308 252 -56 -18.18
2 ETWA 88 74 -14 -15.91
3 UNIT 320 270 -50 -15.62
4 IKAI 505 446 -59 -11.68
5 LPIN 1,015 910 -105 -10.34
6 ESSA 276 250 -26 -9.42
7 GOLL 82 76 -6 -7.32
8 APLI 107 100 -7 -6.54
9 BPFI 535 500 -35 -6.54
10 TOBA 2,330 2,180 -150 -6.44
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 2,940 2,760 -180 -6.12
2 WOOD 462 545 83 17.97
3 BMTR 540 540 0 0.00
4 ERAA 2,150 2,350 200 9.30
5 ADRO 1,905 1,950 45 2.36
6 KREN 660 655 -5 -0.76
7 PTBA 3,690 3,830 140 3.79
8 BMRI 6,800 6,675 -125 -1.84
9 PGAS 1,980 1,935 -45 -2.27
10 TLKM 3,490 3,420 -70 -2.01