Portal Berita Ekonomi Sabtu, 23 Juni 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 15:08 WIB. Korea - Mantan PM Korsel Kim Jong-pil tutup usia.
  • 15:07 WIB. Piala Dunia - Pendukung Brasil bikin lagu untuk Argentina di Piala Dunia 2018.
  • 15:04 WIB. Piala Dunia - Selebrasi berbau politis, Shaqiri dan Xhaka terancam sanksi.
  • 15:04 WIB. Piala Dunia - Shaqiri masuk buku sejarah usai menangkan Swiss atas Serbia.
  • 15:03 WIB. Piala Dunia - Granit Xhaka dan Xherdan Shaqiri membuat selebrasi identik dalam kemenangan Swiss atas Serbia.
  • 15:01 WIB. Korea - Jepang dan Indonesia akan bahas Semenanjung Korea.
  • 15:00 WIB. Piala Dunia - Messi dituding terlalu mengontrol Argentina di Piala Dunia 2018
  • 14:59 WIB. Migran - Ahli PBB minta AS lepaskan anak-anak migran.
  • 14:57 WIB. Gaza - 206 warga Palestina luka ditembak tentara Israel di Jalur Gaza.
  • 14:57 WIB. Eropa - Trump ancam kenakan lebih banyak tarif impor ke Uni Eropa.
  • 11:43 WIB. Inalum - Dua korban tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba merupakan karyawan PT Inalum.
  • 11:39 WIB. ASDP - ASDP perkirakan 37% dari 970.327 pemudik belum kembali dari Sumatera ke Jawa lewat Pelabuhan Bakauheni.
  • 11:36 WIB. BPJS - Tahun ini, Pemkab Bojonegoro targetkan peserta Jamkesda terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
  • 11:35 WIB. Pertamina - Pertamina ungkap para pemudik dengan kendaraan pribadi lebih pilih BBM jenis Pertamax.
  • 11:33 WIB. Pertamina¬†- Pertamina¬†catat peningkatan 14-20% konsumsi BBM dari H-15 sampai H+15 Lebaran.

KPK Minta Perbanyak Ruang Gerak

Foto Berita KPK Minta Perbanyak Ruang Gerak
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif meminta agar lembaga yang dipimpinnya juga mempunyai kewenangan menangani korupsi swasta sebagaimana tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

"Dalam KUHP harus ada pasal yang mengatakan bahwa KPK juga memiliki kewenangan penanganan tindak pidana korupsi swasta," kata Laode di Jakarta, Sabtu (20/1/2018).

DPR saat ini sedang memfinalisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP yang menyepakati tindak pidana korupsi sektor swasta yaitu yang murni dilakukan oleh pihak swasta tanpa mengikutsertakan penyelenggara negara dimasukkan dalam KUHP.

Sebenarnya korupsi sektor swasta sudah masuk dalam UU No 7 tahun 2006 mengenai ratifikasi Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC) tapi dalam legislasinya masih banyak kekurangan sehingga pada RUU KUHP akan mengatur hal tersebut tapi penegak hukum yang berwenang untuk melakukan penindakan terhadap korupsi sektor swasta hanyalah Polri dan Kejaksaan.

KPK sendiri tidak dimasukkan sebagai penegak hukum yang bisa mengusut korupsi tingkat swasta karena UU KPK no 30 tahun 2002 hanya memberikan kewenangan terhadap dugaan tindak pidana korupsi oleh penyelenggara negara.

Dalam KUHP sebelumnya yang merupakan peninggalan Belanda, tidak diatur kewenangan untuk mengusut korupsi di sektor swasta. 

"Jika korupsi sektor swasta hanya dapat diinvestigasi oleh Polri dan Kejaksaan adalah suatu kesalahan/kebodohan berpikir karena tidak ada alasan filosofi/sosial/legal yang dapat membenarkan hal tersebut. KUHP Indonesia nanti akan jadi bahan tertawaan karena KPK dilarang menyidik/menuntut korupsi sektor swasta padahal semua lembaga anti korupsi negara lain seperti ICAC, CPIB, SFO, FBI, SPRM dll melakukan penyidikan korupsi sektor swasta dan sektor publik," tambah Laode.

Menurut DPR, bila KPK ingin menindak korupsi sektor swasta maka perlu dilakukan revisi UU KPK mengingat UU KPK telah mengatur tegas batas kewenangan KPK dalam menindak perkara korupsi, yaitu yang dilakukan penyelenggara negara saja.

Tag: Laode Muhammad Syarif, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Tri Yari Kurniawan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5821.812 -0.521 587
2 Agriculture 1482.909 -8.990 19
3 Mining 1961.047 9.274 44
4 Basic Industry and Chemicals 792.719 -10.247 70
5 Miscellanous Industry 1192.511 -9.581 45
6 Consumer Goods 2334.240 -6.620 45
7 Cons., Property & Real Estate 448.980 -1.710 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1024.955 -10.483 65
9 Finance 1028.501 16.045 93
10 Trade & Service 878.674 -10.182 141
No Code Prev Close Change %
1 JKSW 89 120 31 34.83
2 SWAT 424 530 106 25.00
3 KPAL 326 406 80 24.54
4 BTON 254 316 62 24.41
5 SONA 2,710 3,290 580 21.40
6 CSIS 1,150 1,390 240 20.87
7 DSSA 21,000 25,200 4,200 20.00
8 PTIS 316 376 60 18.99
9 CITA 1,150 1,350 200 17.39
10 TGRA 426 498 72 16.90
No Code Prev Close Change %
1 SDMU 167 116 -51 -30.54
2 BBRM 63 52 -11 -17.46
3 MFMI 775 640 -135 -17.42
4 DNAR 310 260 -50 -16.13
5 KPIG 1,405 1,200 -205 -14.59
6 JKON 540 472 -68 -12.59
7 LEAD 107 94 -13 -12.15
8 CMPP 338 300 -38 -11.24
9 NELY 132 118 -14 -10.61
10 GLOB 278 250 -28 -10.07
No Code Prev Close Change %
1 SWAT 424 530 106 25.00
2 ERAA 2,660 2,980 320 12.03
3 BBRI 2,910 2,980 70 2.41
4 KREN 760 750 -10 -1.32
5 BMTR 570 540 -30 -5.26
6 INKP 20,025 19,250 -775 -3.87
7 BBCA 21,150 21,925 775 3.66
8 ADRO 2,010 1,930 -80 -3.98
9 BBTN 2,800 2,690 -110 -3.93
10 TLKM 3,610 3,580 -30 -0.83