Portal Berita Ekonomi Selasa, 25 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 18:27 WIB. Menpora - Liga Indonesia dihentikan selama dua pekan.
  • 18:12 WIB. Nasional - MPR ajak masyarakat rukun hadapi tahun politik.
  • 18:12 WIB. Politik - PPP dan Uni Eropa mendiskusikan stabilitas politik Indonesia.
  • 18:12 WIB. Politik - Fadli Zon terima pengaduan tim GNPF Ulama soal Rizieq.
  • 18:12 WIB. DKI Jakarta - Gubernur Anies Baswedan akhirnya tandatangani APBD P DKI Jakarta 2018.
  • 18:11 WIB. Sepak Bola - Menpora minta liga dihentikan dua pekan.
  • 18:11 WIB. Daerah - Timses Dedi Mulyadi gelar nobar film G-30-S/PKI.
  • 18:10 WIB. Bisnis - Wapres JK serukan kerja sama tanggulangi dampak perang dagang AS-China.
  • 18:10 WIB. Olahraga - Presiden Jokowi minta komitmen bersama agar kasus Haringga tak terulang.
  • 18:10 WIB. Industri - Menperin minta pabrik kabel serat optik tingkatkan TKDN.
  • 18:09 WIB. Daerah - Gubernur Ridwan Kamil tuntut netralitas ASN Jabar.
  • 17:50 WIB. KPU - Masa meneriakkan dua periode dianggap provokatif?
  • 17:48 WIB. Fadli Zon - Apakah pencekalan Habib Rizieq adalah pesanan Indonesia ke pemerintahan Arab Saudi?
  • 17:47 WIB. Fadli Zon - Laporan FPI dan GNPF-U soal pencekalan Habi Rizieq bakal diteruskan ke Menlu, Kapolri, dan Ka-BIN.
  • 17:45 WIB. Fadli Zon - Habib Rizieq dicekal masuk Malaysia.

KPK Minta Perbanyak Ruang Gerak

Foto Berita KPK Minta Perbanyak Ruang Gerak
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif meminta agar lembaga yang dipimpinnya juga mempunyai kewenangan menangani korupsi swasta sebagaimana tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

"Dalam KUHP harus ada pasal yang mengatakan bahwa KPK juga memiliki kewenangan penanganan tindak pidana korupsi swasta," kata Laode di Jakarta, Sabtu (20/1/2018).

DPR saat ini sedang memfinalisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP yang menyepakati tindak pidana korupsi sektor swasta yaitu yang murni dilakukan oleh pihak swasta tanpa mengikutsertakan penyelenggara negara dimasukkan dalam KUHP.

Sebenarnya korupsi sektor swasta sudah masuk dalam UU No 7 tahun 2006 mengenai ratifikasi Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC) tapi dalam legislasinya masih banyak kekurangan sehingga pada RUU KUHP akan mengatur hal tersebut tapi penegak hukum yang berwenang untuk melakukan penindakan terhadap korupsi sektor swasta hanyalah Polri dan Kejaksaan.

KPK sendiri tidak dimasukkan sebagai penegak hukum yang bisa mengusut korupsi tingkat swasta karena UU KPK no 30 tahun 2002 hanya memberikan kewenangan terhadap dugaan tindak pidana korupsi oleh penyelenggara negara.

Dalam KUHP sebelumnya yang merupakan peninggalan Belanda, tidak diatur kewenangan untuk mengusut korupsi di sektor swasta. 

"Jika korupsi sektor swasta hanya dapat diinvestigasi oleh Polri dan Kejaksaan adalah suatu kesalahan/kebodohan berpikir karena tidak ada alasan filosofi/sosial/legal yang dapat membenarkan hal tersebut. KUHP Indonesia nanti akan jadi bahan tertawaan karena KPK dilarang menyidik/menuntut korupsi sektor swasta padahal semua lembaga anti korupsi negara lain seperti ICAC, CPIB, SFO, FBI, SPRM dll melakukan penyidikan korupsi sektor swasta dan sektor publik," tambah Laode.

Menurut DPR, bila KPK ingin menindak korupsi sektor swasta maka perlu dilakukan revisi UU KPK mengingat UU KPK telah mengatur tegas batas kewenangan KPK dalam menindak perkara korupsi, yaitu yang dilakukan penyelenggara negara saja.

Tag: Laode Muhammad Syarif, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Tri Yari Kurniawan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,990.77 3,951.21
British Pound GBP 1.00 19,615.75 19,420.30
China Yuan CNY 1.00 2,186.88 2,165.25
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,967.00 14,819.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,836.11 10,724.51
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,915.70 1,896.59
Dolar Singapura SGD 1.00 10,956.01 10,843.70
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,565.27 17,385.65
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,623.09 3,582.93
Yen Jepang JPY 100.00 13,260.39 13,128.10

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5874.299 -7.921 602
2 Agriculture 1559.439 -8.071 20
3 Mining 1942.424 18.950 46
4 Basic Industry and Chemicals 799.490 -12.818 71
5 Miscellanous Industry 1231.155 10.426 45
6 Consumer Goods 2453.180 1.457 47
7 Cons., Property & Real Estate 417.837 -2.637 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1015.005 3.459 69
9 Finance 1061.250 -2.002 91
10 Trade & Service 817.631 -3.451 145
No Code Prev Close Change %
1 PANI 476 595 119 25.00
2 PKPK 140 175 35 25.00
3 DIGI 825 1,030 205 24.85
4 INAF 4,020 4,970 950 23.63
5 NIKL 2,830 3,480 650 22.97
6 SIMA 119 144 25 21.01
7 SHID 2,800 3,300 500 17.86
8 PNSE 665 770 105 15.79
9 LPLI 151 174 23 15.23
10 JPRS 206 234 28 13.59
No Code Prev Close Change %
1 ABMM 2,100 1,680 -420 -20.00
2 LPIN 1,205 1,015 -190 -15.77
3 ERTX 137 120 -17 -12.41
4 KPAL 496 436 -60 -12.10
5 SONA 5,950 5,500 -450 -7.56
6 VRNA 107 99 -8 -7.48
7 MTDL 775 720 -55 -7.10
8 PTSN 318 296 -22 -6.92
9 LMSH 690 645 -45 -6.52
10 ICON 93 87 -6 -6.45
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 210 214 4 1.90
2 BMTR 420 418 -2 -0.48
3 KPIG 690 680 -10 -1.45
4 PKPK 140 175 35 25.00
5 NUSA 182 171 -11 -6.04
6 TKIM 14,000 13,500 -500 -3.57
7 BBRI 3,010 3,030 20 0.66
8 BHIT 90 89 -1 -1.11
9 BCAP 300 296 -4 -1.33
10 MEDC 815 890 75 9.20