Portal Berita Ekonomi Kamis, 13 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:15 WIB. Indra Karya - Indra Karya memperkirakan meraih laba sebesar Rp11,2 miliar tahun ini.
  • 23:14 WIB. BNI Syariah - BNI Syariah menyalurkan pembiayaan sindikasi jalan tol sebesar Rp1,4 triliun sepanjang 2018.
  • 23:14 WIB. BUMN - Utang BUMN kini menembus Rp5,271 triliun.
  • 23:09 WIB. WEGE - WEGE targetkan kenaikkan 40% kontrak baru tahun depan.
  • 22:02 WIB. Telkomsel - Telkomsel meluncurkan aplikasi mBanking.
  • 22:02 WIB. WKR - Waskita Realty menganggarkan capex Rp1,03 triliun di tahun depan.
  • 22:01 WIB. PGE - PGE sedang mengerjakan 14 WKP dengan total kapasitas sebesar 617 MW.
  • 21:59 WIB. BNI - BNI dan Kemtan memperluas cakupan ke Kalimantan.
  • 21:50 WIB. Mandiri - Hadapi Nataru 2019, Mandiri siapkan uang tunai Rp13,73 triliun.
  • 21:50 WIB. WIKA - Profil finansial WIKA dianggap masih dapat diimbangi penghasilan arus kas yang lebih baik.
  • 21:49 WIB. WIKA - Rating utang WIKA tetap di level BB.
  • 21:49 WIB. WIKA - Fitch Ratings memangkas outlook WIKA dari stabil menjadi negatif.
  • 21:49 WIB. AP II - AP II menerapkan konsep transformasi digital dalam pengelolaan bandara.

Bawaslu: Jangan Terpengaruh Iming-iming Uang

Foto Berita Bawaslu: Jangan Terpengaruh Iming-iming Uang
Warta Ekonomi.co.id, Denpasar -

Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali mengingatkan masyarakat di Pulau Dewata jangan sampai menggunakan hak pilih karena iming-iming politik uang, namun perhatikan visi dan misi untuk daerah.

"Suara Anda sangat menentukan pemilihan ini. Nanti akan ada tahapan kampanye, yang akan ada pendidikan politik tentang visi dan misi oleh pasangan calon untuk daerah. Jangan sampai salah menggunakan hak pilih karena 'money politics' (politik uang)," kata Ketua Bawaslu Provinsi Bali Ketut Rudia di Denpasar, Minggu.

Saat berorasi pada Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS), ia mengatakan Bawaslu akan menindak tegas bila terbukti ada politik uang. Masyarakat diharapkan tidak sampai melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan pilkada yang bisa berimpilkasi pada tuntutan hukum.

Dalam peraturan perundang-undangan, ada beberapa profesi yang tidak boleh melaksanakan politik praktis yakni aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, serta kepala desa dan perangkat desa.

"Jangan coba-coba melanggar untuk berpolitik praktis jika tidak ingin menginap dipenjara. Kalau berpolitik pasif, masih bisa karena ASN juga memiliki hak pilih, manfaatkan saat pencoblosan," ujarnya.

Sementara itu, Perwakilan Kementerian Pertahanan RI Provinsi Bali Ketut Budi Astawa mengajak masyarakat untuk menjaga kondusivitas pelaksanaan pilkada dengan tidak melaksanakan pelanggaran.

"Mari kita awali dari diri sendiri, kenali aturannya. Jika tidak tahu, mari bertanya cari informasi agar tidak sampai melanggar, hindari demo yang merusak fasilitas umum, karena itu akan merugikan kita sendiri di Bali, maupun Indonesia secara keseluruhan," ucapnya.

Astawa mengingatkan masyarakat akan adanya ancaman nonmiliter dari oknum-oknum dari dalam yang memanfaatkan situasi untuk menciptakan kekacauan.

Pelaksanaan PB3AS juga turut dimeriahkan berbagai penampilan dari siswa-siswi SMK Pariwisata Harapan, Denpasar.

Tag: politik

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Gito Adiputro Wiratno

Foto: Rahmat Saepulloh

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6115.577 38.990 621
2 Agriculture 1505.088 -1.455 20
3 Mining 1755.401 7.640 47
4 Basic Industry and Chemicals 834.495 13.819 71
5 Miscellanous Industry 1393.243 11.184 46
6 Consumer Goods 2499.289 15.900 49
7 Cons., Property & Real Estate 451.558 6.736 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1041.077 9.161 71
9 Finance 1164.990 2.978 91
10 Trade & Service 792.381 1.998 153
No Code Prev Close Change %
1 ZONE 298 446 148 49.66
2 SOTS 350 436 86 24.57
3 AKSI 286 344 58 20.28
4 KPAS 600 710 110 18.33
5 ESSA 272 314 42 15.44
6 PNSE 650 750 100 15.38
7 SSTM 450 510 60 13.33
8 TRAM 144 163 19 13.19
9 IBFN 246 278 32 13.01
10 YPAS 570 640 70 12.28
No Code Prev Close Change %
1 SQMI 740 555 -185 -25.00
2 TFCO 780 610 -170 -21.79
3 OCAP 306 244 -62 -20.26
4 PDES 1,700 1,445 -255 -15.00
5 APEX 1,400 1,210 -190 -13.57
6 RIMO 162 142 -20 -12.35
7 RDTX 6,150 5,550 -600 -9.76
8 HDTX 140 127 -13 -9.29
9 YULE 220 200 -20 -9.09
10 MDKI 298 274 -24 -8.05
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 370 372 2 0.54
2 RIMO 162 142 -20 -12.35
3 KPAS 600 710 110 18.33
4 PTBA 4,280 4,310 30 0.70
5 ADRO 1,285 1,255 -30 -2.33
6 TLKM 3,620 3,650 30 0.83
7 TRAM 144 163 19 13.19
8 PTPP 1,900 2,020 120 6.32
9 WSKT 1,795 1,855 60 3.34
10 PGAS 2,060 2,130 70 3.40