Portal Berita Ekonomi Minggu, 27 Mei 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 10:31 WIB. YouTube - Pengadilan Mesir perintahkan larangan sementara YouTube.
  • 10:30 WIB. Suriah - Turki telah lumpuhkan 4.475 teroris di Afrin, Suriah.
  • 10:29 WIB. Israel - Hamas sangkal isu "negosiasi pertukaran tahanan dengan Israel".
  • 10:28 WIB. Arab - Qatar larang penjualan produk dari empat negara Arab.
  • 10:26 WIB. Kim Jong-un - Moon Jae-in dan Kim Jong Un adakan pertemuan mendadak.
  • 10:25 WIB. Malaysia - Warga Malaysia galang dana untuk bantu utang negara.
  • 10:24 WIB. Amerika - Dua negara bagian AS umumkan keadaan darurat topan.
  • 10:23 WIB. Somalia - Puluhan orang tewas di Somalia akibat cuaca ekstrem.
  • 10:22 WIB. China - Sengketa AS-China jadi kekhawatiran dalam pertemuan APEC.
  • 10:21 WIB. Iran - Sanksi AS sasar maskapai penerbangan kepresidenan Iran.
  • 09:59 WIB. DKI Jakarta - Anies soal Ormas minta THR jika langgar hukum laporkan.
  • 09:57 WIB. DKI Jakarta - Anies kaji usul PKS soal Milad Jakarta pada ramadan ke-22.
  • 09:57 WIB. Nasional - Kemendagri: 10 juta penduduk belum rekam e-KTP.
  • 09:56 WIB. Pilpres - Gatot Nurmantyo optimis ikut Pilpres 2019.
  • 09:56 WIB. Politik - Fahri Hamzah belum maafkan dosa Abraham Samad terhadap eks presiden PKS.

Bawaslu: Politik Uang, NO!

Foto Berita Bawaslu: Politik Uang, NO!
Warta Ekonomi.co.id, Denpasar -

Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali mengingatkan masyarakat di Pulau Dewata jangan sampai menggunakan hak pilih karena iming-iming politik uang, namun perhatikan visi dan misi untuk daerah.

"Suara Anda sangat menentukan pemilihan ini. Nanti akan ada tahapan kampanye, yang akan ada pendidikan politik tentang visi dan misi oleh pasangan calon untuk daerah. Jangan sampai salah menggunakan hak pilih karena 'money politics' (politik uang)," kata Ketua Bawaslu Provinsi Bali Ketut Rudia di Denpasar, Minggu.

Saat berorasi pada Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS), ia mengatakan Bawaslu akan menindak tegas bila terbukti ada politik uang. Masyarakat diharapkan tidak sampai melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan pilkada yang bisa berimpilkasi pada tuntutan hukum.

Dalam peraturan perundang-undangan, ada beberapa profesi yang tidak boleh melaksanakan politik praktis yakni aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, serta kepala desa dan perangkat desa.

"Jangan coba-coba melanggar untuk berpolitik praktis jika tidak ingin menginap dipenjara. Kalau berpolitik pasif, masih bisa karena ASN juga memiliki hak pilih, manfaatkan saat pencoblosan," ujarnya.

Sementara itu, Perwakilan Kementerian Pertahanan RI Provinsi Bali Ketut Budi Astawa mengajak masyarakat untuk menjaga kondusivitas pelaksanaan pilkada dengan tidak melaksanakan pelanggaran.

"Mari kita awali dari diri sendiri, kenali aturannya. Jika tidak tahu, mari bertanya cari informasi agar tidak sampai melanggar, hindari demo yang merusak fasilitas umum, karena itu akan merugikan kita sendiri di Bali, maupun Indonesia secara keseluruhan," ucapnya.

Astawa mengingatkan masyarakat akan adanya ancaman nonmiliter dari oknum-oknum dari dalam yang memanfaatkan situasi untuk menciptakan kekacauan.

Pelaksanaan PB3AS juga turut dimeriahkan berbagai penampilan dari siswa-siswi SMK Pariwisata Harapan, Denpasar.

 

Tag: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5975.742 29.204 583
2 Agriculture 1545.561 -3.579 19
3 Mining 1874.083 5.539 44
4 Basic Industry and Chemicals 797.876 9.669 69
5 Miscellanous Industry 1255.404 1.089 44
6 Consumer Goods 2467.513 7.000 45
7 Cons., Property & Real Estate 463.741 1.542 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1016.181 -6.306 65
9 Finance 1058.646 9.953 92
10 Trade & Service 911.636 5.660 140
No Code Prev Close Change %
1 HOME 120 156 36 30.00
2 CMPP 240 300 60 25.00
3 TRUK 430 535 105 24.42
4 SKBM 436 535 99 22.71
5 VINS 128 150 22 17.19
6 CAMP 444 520 76 17.12
7 NELY 118 134 16 13.56
8 SKYB 430 488 58 13.49
9 KBLV 540 600 60 11.11
10 NAGA 218 242 24 11.01
No Code Prev Close Change %
1 TGRA 585 458 -127 -21.71
2 YPAS 790 620 -170 -21.52
3 SONA 3,200 2,750 -450 -14.06
4 RDTX 6,500 5,625 -875 -13.46
5 FREN 110 97 -13 -11.82
6 MITI 131 116 -15 -11.45
7 IDPR 900 800 -100 -11.11
8 SDMU 298 272 -26 -8.72
9 TRUS 238 218 -20 -8.40
10 CNTX 650 600 -50 -7.69
No Code Prev Close Change %
1 BHIT 119 121 2 1.68
2 PGAS 2,170 2,080 -90 -4.15
3 BBRI 3,060 3,120 60 1.96
4 KREN 750 740 -10 -1.33
5 ERAA 2,730 2,730 0 0.00
6 MNCN 1,235 1,240 5 0.40
7 TARA 830 840 10 1.20
8 UNTR 36,950 37,500 550 1.49
9 TLKM 3,560 3,560 0 0.00
10 INKP 15,250 16,000 750 4.92