Portal Berita Ekonomi Kamis, 15 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:05 WIB. BRI - BRI salurkan kredit senilai Rp1,2 triliun kepada PLN.
  • 23:03 WIB. PPRO - PP Properti yakin bukukan marketing sales Rp3,8 triliun tahun ini.
  • 23:01 WIB. WSBP - Waskita Beton memangkas target kontrak baru menjadi Rp6,6 triliun.
  • 22:59 WIB. JSMR - Jasa Marga mendapat fasilitas kredit sindikasi sebesar Rp1,2 triliun dari Bank Mandiri, BRI, dan BNI.
  • 22:58 WIB. KAI - KAI disebutkan siap membuka akses skybridge menuju Stasiun Tanah Abang.
  • 22:58 WIB. Pertamina - BBM Satu Harga saat ini hadir di Papua Barat.
  • 22:57 WIB. PTBA - PTBA tertarik untuk mengambil alih wilayah tambang yang saat ini dikelola oleh pemegang PKP2B.
  • 22:54 WIB. PLN - PLN optimistis pendapatan penjualan listrik regional Jawa bagian Barat tahun ini dapat tumbuh 15%.
  • 22:53 WIB. PTBA - PTBA memiliki kelebihan kuota pemenuhan market domestic obligation dan berpotensi melakukan transfer kuota.
  • 22:51 WIB. PGN - PGN mengkalim dapat menyelesaikan pembangunan 4.695 jargas rumah tangga di Tarakan hingga akhir 2018.
  • 22:49 WIB. Jamkrindo - Jamkrindo melakukan pelatihan Manajemen Usaha dan Keuangan UMKM di Yogyakarta.
  • 22:48 WIB. AP I - AP I membuka peluang kerja sama dengan mitra usaha di Bandara Internasional Yogyakarta.
  • 22:46 WIB. Pelindo I - Pelindo I melakukan modernisasi Pelabuhan Tanjung Balai Asahan.

Bunyi Gaduh Kebijakan Impor Beras

Foto Berita Bunyi Gaduh Kebijakan Impor Beras
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Keputusan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita yang akan impor beras 500.000 ton beras dari Vietnam dan Thailand untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri menuai pro dan kontra.

Sementara Kementerian Pertanian menyatakan Indonesia tak seharusnya impor beras karena stok dalam negeri cukup, apalagi panen raya di sejumlah daerah akan terjadi, sehingga stok nasional otomatis akan bertambah.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan harga rata-rata beras medium di tingkat penggilingan pada Desember 2017 naik sebesar 2,66 persen menjadi Rp9.526 per kilogram jika dibandingkan dengan November. Kenaikan harga beras, khususnya kualitas medium pada Desember 2017, tersebut akibat ada kenaikan permintaan dari masyarakat.

Masih menurut BPS, kenaikan rata-rata harga beras bukan hanya terjadi pada beras kualitas medium saja, namun, untuk beras kualitas premium tercatat juga mengalami kenaikan menjadi Rp9.860 per kilogram atau naik 3,37 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Kementerian Perdagangan menjamin keputusan untuk mengimpor beras oleh Perum Bulog sebanyak 500.000 ton tidak akan mengganggu para petani karena untuk menghindari kekosongan stok sebelum masa panen raya.

Importasi beras yang direncanakan oleh Kementerian Perdagangan dalam rangka memenuhi stok beras sebelum adanya panen raya yang mulai pada bulan Maret 2018. Kemendag berdalih impor dilakukan untuk menghindari kekosongan stok yang dapat mengakibatkan melambungnya harga beras di berbagai daerah.

Berdasar catatan Kemendag, hingga 17 Januari 2018, stok beras kewajiban pelayanan publik (PSO) Bulog sebesar 854.947 ton. Dari total stok tersebut, termasuk cadangan beras pemerintah yang sebesar 134.646 ton. Sementara rata-rata penyaluran beras untuk operasi pasar (OP) kurang lebih 8.902 ton per hari.

Dengan rencana penyaluran pada tanggal 18 Januari hingga 31 Maret 2018 sebesar 462.918 ton, diperkirakan sisa stok Perum Bulog per 31 Maret 2018 tinggal 142.029 ton.

"Pemerintah tidak mau ambil risiko kekurangan pasokan beras, mengingat panen raya diperkirakan baru akan terjadi pada bulan Maret 2018," ujar Enggartiasto.

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan Indonesia akan memasuki masa panen puncak padi pada Februari sehingga diharapkan dapat meningkatkan produksi beras. Menurut Mentan, Oktober 2017 musim hujan sehingga kalau umur padi tiga bulan, maka Januari 2017 berarti panen sehingga di Februari masuk panen puncak.

Kondisi cuaca tersebut sama dengan yang terjadi pada awal 2017. Ia mengatakan cuaca di Indonesia baru normal dalam dua tahun terakhir mengingat sebelumnya terjadi fenomena el nino dan la nina. Selain itu terjadi peningkatan produksi beras karena dukungan pemerintah melalui penambahan luas sawah, pembangunan irigasi tersier, dan normalisasi saluran irigasi dan embung, serta pembagian bibit unggul.

Hal tersebut dinilai telah mampu meningkatkan produktivitas dan indeks pertanaman yang biasanya tanam satu kali menjadi dua kali. Amran secara diplomatis menilai keputusan mendag impor beras khusus sebanyak 500.000 ton di awal 2018, tidak akan menganggu petani karena ada harga pembelian pemerintah (HPP).

Jangan Diperdebatkan

Adanya perbedaan pendapat dua menteri tersebut tentu menjadi tanda tanya mengapa tidak ada satu suara mengenai perlu tidaknya impor beras, karena di satu sisi impor harus dilakukan karena stok menipis tapi di satu sisi impor tak perlu dilakukan karena stok cukup apalagi akan panen raya.

Sejumlah pihak pun ikut bersuara, apalagi sejumlah pimpinan daerah menyatakan menolak beras impor masuk di wilayahnya karena produksi dan stok yang ada di wilayahnya cukup. Tapi ada juga yang mendukung langkah mendag karena stok beras dengan volume yang besar akan memberikan jaminan.

Apapun keputusannya yang diambil pemerintah tentunya sudah memperhitungkan plus-minusnya dan untuk kebaikan masyarakat, karena bagaimanapun juga pemerintah yang tahu pasti langkah yang perlu diambil untuk menjaga stabilitas harga dan stok beras.

Masyarakat pun tentunya diminta untuk jangan lagi memperdebatkan perlu tidaknya impor beras dan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk mengurus kebutuhan pokok itu dengan harga terjangkau dan stok tersedia.

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf mengatakan kebijakan pemerintah yang mengimpor beras dari Vietnam tidak perlu lagi diperdebatkan karena keputusan sudah diambil.

"Kebijakan mengenai impor beras itu sudah tidak perlu lagi diperdebatkan karena sudah diputuskan. Yang perlu dilakukan sekarang adalah bagaimana mengawasi pendistribusiannya nanti," katanya.

Masyarakat memang seharusnya untuk tidak terus berpolemik terkait impor beras karena kondisi masing-masing daerah berbeda. Kalau akhirnya keputusan pemerintah pusat harus ada impor beras, pasti telah melalui pertimbangan yang sangat matang.

Polemik mengenai impor beras justru rawan digunakan untuk menekan petani agar menguntungkan pihak-pihak tertentu, padahal kenyataannya tidak sebesar polemik yang muncul. Impor beras ini bagaikan dua sisi keping mata uang. Di satu sisi tentang kestabilan harga, di sisi lain tentang keuntungan petani sehingga melihatnya tidak bisa hanya dari satu sisi.

Apalagi jika polemik terkait impor beras terus terjadi justru menekan petani dan menguntungkan spekulan. Kondisi di masing-masing daerah bisa berbeda. Tetapi, karena sudah menjadi isu nasional lalu seakan-akan dipukul rata di semua daerah dampaknya sama.

Pemerintah tentunya sudah berhitung tujuan dari impor beras yang dilakukan oleh pemerintah tidak lain karena melihat stok cadangan beras dalam negeri yang memang berkurang.

Tag: Beras, Kementerian Perdagangan (Kemendag), Enggartiasto Lukita, Kementerian Pertanian (Kementan), Andi Amran Sulaiman, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Muhammad Syarkawi Rauf

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,953.45 3,913.79
British Pound GBP 1.00 19,296.98 19,098.51
China Yuan CNY 1.00 2,136.68 2,115.36
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,829.00 14,681.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,703.57 10,595.28
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,893.36 1,874.39
Dolar Singapura SGD 1.00 10,740.98 10,632.24
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,759.74 16,589.53
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.14 3,499.64
Yen Jepang JPY 100.00 13,025.03 12,891.64

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5858.293 23.095 615
2 Agriculture 1411.127 -32.663 20
3 Mining 1857.209 -4.113 47
4 Basic Industry and Chemicals 773.140 27.129 71
5 Miscellanous Industry 1364.717 23.298 45
6 Consumer Goods 2299.221 20.658 49
7 Cons., Property & Real Estate 410.574 -3.603 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1041.152 -17.914 71
9 Finance 1105.944 2.470 90
10 Trade & Service 799.593 0.330 150
No Code Prev Close Change %
1 SURE 1,510 1,885 375 24.83
2 DEAL 282 352 70 24.82
3 SOSS 1,250 1,560 310 24.80
4 YPAS 492 595 103 20.93
5 BBLD 402 482 80 19.90
6 GLOB 150 178 28 18.67
7 PSDN 180 210 30 16.67
8 RIGS 206 238 32 15.53
9 LPPS 95 108 13 13.68
10 KKGI 350 394 44 12.57
No Code Prev Close Change %
1 HDTX 216 166 -50 -23.15
2 DUTI 5,350 4,280 -1,070 -20.00
3 GMTD 15,900 12,725 -3,175 -19.97
4 IBST 9,800 8,000 -1,800 -18.37
5 TAMU 2,750 2,430 -320 -11.64
6 ATIC 905 805 -100 -11.05
7 TIRA 157 142 -15 -9.55
8 KONI 172 156 -16 -9.30
9 MYTX 121 110 -11 -9.09
10 LSIP 1,120 1,025 -95 -8.48
No Code Prev Close Change %
1 TKIM 11,150 12,325 1,175 10.54
2 PTBA 4,650 4,880 230 4.95
3 SRIL 366 366 0 0.00
4 WSKT 1,515 1,420 -95 -6.27
5 LPPF 4,790 4,550 -240 -5.01
6 HMSP 3,300 3,370 70 2.12
7 DEAL 282 352 70 24.82
8 TLKM 3,830 3,750 -80 -2.09
9 INKP 11,025 11,700 675 6.12
10 BHIT 78 78 0 0.00