Kemendesa PDTT Gandeng BNI Wujudkan Korporatisasi Petani

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) menggandeng PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI untuk mewujudkan korporatisasi petani dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Mesuji, Lampung.

Kerja sama ini sejalan dengan tujuan pengembangan kawasan transmigrasi yakni menjadikan kawasan transmigrasi sebagai Kota Terpadu Mandiri (KTM). Target tersebut diraih melalui pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) terintegrasi di kawasan transmigrasi dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sebagai perwujudan implementasi Nawacita ke-3 Membangun Indonesia dari Pinggiran.

Hadir dalam peresmian Prukades ini Presiden RI Joko Widodo, Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Direktur Utama BNI Achmad Baiquni,  Bupati Mesuji Hamami, Bupati Tulang Bawang Hanan A Razak, dan juga sekitar 3.000 petani warga KTM Mesuji.

Dalam sambutannya, Joko Widodo mengatakan, selama ini banyak petani berjalan secara individual atau sendiri-sendiri sehingga mendapatkan nilai jual yang rendah.

"Biasanya petani ngurusnya pasti nanam, pelihara, kasih air, pupuk, terus panen dijual dalam bentuk gabah. Padahal, keuntungan yang besar itu pada saat jadi beras, harganya tinggi justru saat setelah gabah diolah. Kita jual gabah Rp3.500, kita jual beras Rp10.000. Kalau gabah bisa djadikan beras, untung kita bisa lebih besar," ujar Jokowi di Mesuji, Lampung, Minggu (21/1/2018).

Oleh sebab itu, Jokowi menekankan pentingnya korporatisasi pertanian melalui pembentukan kelompok-kelompok besar pertanian. Melalui kelompok ini, diharapkan mereka memiliki Rice Mill Plant (RMP) atau penggilingan padi sendiri sehingga mempunyai nilai jual tinggi dan berdaya saing.

"Saya minta petani juga berkonsolidasi dalam kelompok yang besar dengan skala yang besar jangan bergerak sendiri-sendiri. Itu nanti pasti mereka bisa bersaing. Dan kita harus berorientasi tidak hanya dijual di Mesuji saja. Kalau sudah jadi beras dan dikemas bisa dijual ke tempat lain," tegas Jokowi.

Adapun saat ini Kemendesa PDTT mengelola 48 KTM yang 13 di antaranya sudah memiliki RMP dan RMU atau penggilingan padi. Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo menyampaikan KTM Mesuji dibangun sejak 2007 dan sekarang telah menjadi kawasan transmigrasi yang berkembang dengan dilengkapi oleh berbagai fasilitas dan infrastruktur untuk mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

Dukungan terhadap KTM ini ditunjukkan melalui pengalokasian anggaran pembangunannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), APBD, swasta, Dana Desa, serta masyarakat secara kolaboratif. Khusus APBN, tidak kurang dari Rp92,4 miliar telah dianggarkan untuk membangun dan mengembangkan kawasan transmigrasi ini. Sementara anggaran Kememdesa PDTT melaui Ditrektorat Jenderal PKTrans tahun 2018 kurang lebih sebesar Rp2 miliar.

"KTM Mesuji merupakan salah satu dari 13 KTM yang telah mampu memberikan kontribusi beras Indonesia sebanyak 766.000 ton per Tahun. Implementasi Kewirausahaan Pertanian Terintegrasi di KTM Mesuji didasari oleh pelaku industri pertanian di kawasan ini," kata Eko.

Dengan sawah seluas 41.354 hektare (Ha) dan produksi 210.903 ton (dalam 1,5 masa tanam), dapat dihitung pendapatan petani dari on farm rata-rata sebesar Rp2,9 juta per bulan. Itu lebih tinggi dibandingkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Mesuji Rp1,9 juta per bulan. Hal itu belum termasuk pendapatan dari pertanian komoditas lainnya yaitu jagung dengan luas tanam 3.480,5 Ha, karet dengan luas taman 27.853 Ha, dan sawit dengan luas tanam 22.029 Ha.

Sementara itu, Direktur Utama BNI Achmad Baiquni menjelaskan Program Kewirausahaan Pertanian Terintegrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan mengintegrasikan seluruh sektor, mulai dari Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) hingga Perbankan. Integrasi dimulai sejak awal, yaitu pertama, dengan penataan data RDKK menjadi Kartu Tani yang di dalamnya sudah tersedia informasi petani untuk penyaluran subsidi pupuk sehingga petani lebih nyaman dalam berproduksi. 

Kedua, hasil panen kemudian dibeli oleh Rice Mill Plant (RMP) yang dibiayai oleh Bank. Sementara untuk proses pengeringan akan dilakukan oleh unit usaha BUM Desa. Ketiga, penjualan hasil RMP dilakukan secara terintegrasi, baik secara offline melalui pasar reguler dan kerjansama dengan Pemda, juga secara online melalui Bumdes-Mall.com.

"Semua transaksi dilakukan secara no tunai/cashless melalui agen bank sehingga dapat meminimalisasi adanya pungutan yang merugikan petani," ucap Baiquni.