Rawan Kebocoran, Mensos akan Kawal PKH

Warta Ekonomi, Palembang -

Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan pihaknya akan mengawal seluruh bantuan sosial tersebut tersalurkan sesuai jadwal yang telah ditentukan guna mengantisipasi terjadinya hal-hal tak diinginkan.

Idrus menerangkan, padat 2018 sejalan arahan Presiden, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) PKH ditambah sebanyak 4 juta KPM. Dengan demikian, total KPM mencapai 10 juta. Sementara itu, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang saat ini menyasar 1,28 juta juga menjadi 10 juta KPM.

"Kami juga akan memonitor kemanfaatannya seperti apa? Karena bagaimanapun tujuan bansos PKH ini untuk meningkatkan kesejahteraan KPM, sehingga berkontribusi untuk pengurangan angka kemiskinan dan ketimpangan," ungkap Idrus di Palembang saat mendampingi Presiden RI, Jokowi menyalurkan PKH, Senin (22/1/2018).

Idrus megungkapkan rasa optimistisnya terhadap penurunan angka kemiskinan di Indonesia yang ditargetkan berada di kisaran 9,5 hingga 10 % pada 2018.

Menurutnya, dengan mekanisme nontunai yang digulirkan pemerintah saat ini, ketepatan sasaran, ketepatan jumlah dan ketepatan waktu penyaluran dapat terkontrol. Selain itu, dapat menghindari penyimpangan bantuan sosial. 

Dalam kesempatan tersebut, Mensos Idrus juga meminta masyarakat penerima bantuan membiasakan perilaku menabung. Apalagi, kata dia, saat ini bansos disalurkan secara nontunai dan semua penerima bantuan memiliki rekening tabungan bank. 

"Jangan dihabiskan semua ya, Ibu-Ibu. Sisihkan sebagian untuk ditabung," imbuhnya.

Idrus secara langsung juga melakukan pengecekan isi tabungan dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang disalurkan oleh Bank Rakyat Indonesia.