Portal Berita Ekonomi Jum'at, 25 Mei 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 17:44 WIB. Yerusalem - Uni Eropa serukan upaya perundingan tentukan status Yerusalem.
  • 17:43 WIB. Inggris - Pangeran William akan lakukan kunjungan ke Israel dan Palestina.
  • 17:42 WIB. Malaysia - Pemerintah Malaysia akan lunasi utang 1MDB.
  • 17:41 WIB. Morgan Freeman - Morgan Freeman menyangkal lakukan aksi pelecehan seksual.
  • 17:40 WIB. Israel - Uni Eropa diminta hentikan pendanaan gerakan boikot Israel.
  • 17:39 WIB. Libya - 6 warga sipil tewas dalam serangan bom di Libya.
  • 17:38 WIB. Turki - Mike Pompeo: AS dan Turki harus menghindari bentrokan di Suriah Utara.
  • 17:37 WIB. Gunung Merapi - Merapi masuki fase letusan magmatik.
  • 17:36 WIB. Najib Razak - Polisi Malaysia sita uang sebesar $28 juta dan ratusan tas bermerek milik Najib Razak.
  • 17:35 WIB. Trump - Korsel: tidak ada nobel perdamaian untuk Donald Trump.
  • 16:45 WIB. Xiaomi - Video hands-on Xiaomi Mi 8 bocor di internet.
  • 16:44 WIB. Facebook - Facebook berikan wadah inspiratif bagi komunitas di Indonesia.
  • 16:43 WIB. LG - LG pamerkan layar OLED fleksibel transparan 77 inch pertama di dunia pada konferensi Society for Information Display (SID).
  • 16:43 WIB. Google - Google Pixel 3 dikabarkan punya layar penuh tanpa notch.
  • 16:42 WIB. Drone - DJI boyong kamera thermal anyar untuk drone ke Indonesia.

Pemerintah Tak Akui Mata Uang Virtual sebagai Alat Transaksi

Foto Berita Pemerintah Tak Akui Mata Uang Virtual sebagai Alat Transaksi
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kementerian Keuangan menegaskan penggunaan mata uang virtual (cryptocurrency) sebagai alat transaksi hingga saat ini tidak memiliki landasan formal. Melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin, Kemenkeu mendukung kebijakan Bank Indonesia selaku otoritas moneter dan sistem pembayaran untuk tidak mengakui mata uang virtual sebagai alat pembayaran yang sah.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kemenkeu, Nufransa Wira Sakti, mengatakan hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam peraturan tersebut ditegaskan mengenai kewajiban penggunaan mata uang rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang.

Selain itu, mata uang virtual rawan digunakan untuk transaksi ilegal, pencucian uang, dan pendanaan terorisme mengingat belum adanya otoritas yang mengatur dan mengawasi. "Kondisi transaksi semacam itu dapat merugikan masyarakat karena membuka peluang terhadap tindak penipuan dan kejahatan dalam berbagai bentuk," kata Nufransa.

Transaksi mata uang virtual yang spekulatif juga dapat menimbulkan risiko penggelembungan nilai yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, Kemenkeu akan bekerja sama dengan otoritas keuangan lain untuk mencermati perkembangan penggunaan mata uang virtual berbasis "distributed ledger technology", seperti Bitcoin.

Kemenkeu juga akan mengambil langkah terukur yang diperlukan untuk memitigasi risiko peredaran dan penggunaan mata uang virtual dalam rangka menjaga kepentingan masyarakat serta menjaga kredibilitas dan stabilitas sistem keuangan.

Tag: Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bitcoin

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5975.742 29.204 583
2 Agriculture 1545.561 -3.579 19
3 Mining 1874.083 5.539 44
4 Basic Industry and Chemicals 797.876 9.669 69
5 Miscellanous Industry 1255.404 1.089 44
6 Consumer Goods 2467.513 7.000 45
7 Cons., Property & Real Estate 463.741 1.542 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1016.181 -6.306 65
9 Finance 1058.646 9.953 92
10 Trade & Service 911.636 5.660 140
No Code Prev Close Change %
1 HOME 120 156 36 30.00
2 CMPP 240 300 60 25.00
3 TRUK 430 535 105 24.42
4 SKBM 436 535 99 22.71
5 VINS 128 150 22 17.19
6 CAMP 444 520 76 17.12
7 NELY 118 134 16 13.56
8 SKYB 430 488 58 13.49
9 KBLV 540 600 60 11.11
10 NAGA 218 242 24 11.01
No Code Prev Close Change %
1 TGRA 585 458 -127 -21.71
2 YPAS 790 620 -170 -21.52
3 SONA 3,200 2,750 -450 -14.06
4 RDTX 6,500 5,625 -875 -13.46
5 FREN 110 97 -13 -11.82
6 MITI 131 116 -15 -11.45
7 IDPR 900 800 -100 -11.11
8 SDMU 298 272 -26 -8.72
9 TRUS 238 218 -20 -8.40
10 CNTX 650 600 -50 -7.69
No Code Prev Close Change %
1 BHIT 119 121 2 1.68
2 PGAS 2,170 2,080 -90 -4.15
3 BBRI 3,060 3,120 60 1.96
4 KREN 750 740 -10 -1.33
5 ERAA 2,730 2,730 0 0.00
6 MNCN 1,235 1,240 5 0.40
7 TARA 830 840 10 1.20
8 UNTR 36,950 37,500 550 1.49
9 TLKM 3,560 3,560 0 0.00
10 INKP 15,250 16,000 750 4.92