Portal Berita Ekonomi Minggu, 25 Februari 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 11:02 WIB. AS - AS menjatuhkan sanksi pemblokiran jalur perdagangan dan pemblokiran pihak yang terlibat perdagangan dengan Korea Utara.
  • 11:01 WIB. BNI Syariah - BNI Syariah akan mengembangkan aplikasi YAP! untuk transaksi pembayaran infak.
  • 10:59 WIB. BCA Syariah - BCA Syariah mencatat pertumbuhan pembiayaan 25%-30% pada Februari 2018.
  • 10:57 WIB. OJK - OJK mencatat laba bersih bank syariah sebesar Rp987 miliar atau naik 3,68% sepanjang 2017.
  • 10:53 WIB. Energizer - Energizer siap meluncurkan smartphone Power Max P16K Pro yang dibekali baterai 16.000mAh.
  • 10:53 WIB. Kemenhub - Kemenhub menggelar pendaftaran SIM A umum bagi para pengemudi baik taksi online maupun reguler.
  • 07:51 WIB. ESDM - Pemkab Kulon Progo mendapatkan izin wilayah penambangan rakyat emas di Gunung Kukusan dari Kemen ESDM.
  • 07:50 WIB. Ternate - Pemkot Ternate akan mengupayakan pembangunan pasar rempah di Ternate didanai Kementerian Perdagangan.
  • 07:49 WIB. Kemenpar - Kemenpar menggelar pertunjukan kesenian Wayang Ajen di Lapang Karangpawitan, Garut.
  • 07:47 WIB. Bantul - Pemkab Bantul akan memanfaatkan lahan bekas pasar rakyat untuk berjualan para pedagang kaki lima.
  • 07:46 WIB. Bali - Bali mencatat ekspor hasil perikanan dan kelautan sebesar US$326,57 juta selama tahun 2017.

Pemerintah Tak Akui Mata Uang Virtual sebagai Alat Transaksi

Foto Berita Pemerintah Tak Akui Mata Uang Virtual sebagai Alat Transaksi
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kementerian Keuangan menegaskan penggunaan mata uang virtual (cryptocurrency) sebagai alat transaksi hingga saat ini tidak memiliki landasan formal. Melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin, Kemenkeu mendukung kebijakan Bank Indonesia selaku otoritas moneter dan sistem pembayaran untuk tidak mengakui mata uang virtual sebagai alat pembayaran yang sah.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kemenkeu, Nufransa Wira Sakti, mengatakan hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam peraturan tersebut ditegaskan mengenai kewajiban penggunaan mata uang rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang.

Selain itu, mata uang virtual rawan digunakan untuk transaksi ilegal, pencucian uang, dan pendanaan terorisme mengingat belum adanya otoritas yang mengatur dan mengawasi. "Kondisi transaksi semacam itu dapat merugikan masyarakat karena membuka peluang terhadap tindak penipuan dan kejahatan dalam berbagai bentuk," kata Nufransa.

Transaksi mata uang virtual yang spekulatif juga dapat menimbulkan risiko penggelembungan nilai yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, Kemenkeu akan bekerja sama dengan otoritas keuangan lain untuk mencermati perkembangan penggunaan mata uang virtual berbasis "distributed ledger technology", seperti Bitcoin.

Kemenkeu juga akan mengambil langkah terukur yang diperlukan untuk memitigasi risiko peredaran dan penggunaan mata uang virtual dalam rangka menjaga kepentingan masyarakat serta menjaga kredibilitas dan stabilitas sistem keuangan.

Tag: Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bitcoin

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,663.17 3,626.81
British Pound GBP 1.00 19,165.88 18,973.43
China Yuan CNY 1.00 2,164.08 2,142.65
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,738.00 13,602.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,760.98 10,651.73
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,756.10 1,738.65
Dolar Singapura SGD 1.00 10,411.52 10,304.55
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,923.84 16,753.58
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,525.28 3,485.90
Yen Jepang JPY 100.00 12,854.87 12,725.23

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6619.804 26.744 572
2 Agriculture 1663.837 1.042 19
3 Mining 2028.689 12.646 44
4 Basic Industry and Chemicals 760.266 -4.137 69
5 Miscellanous Industry 1371.774 29.002 43
6 Consumer Goods 2826.534 8.189 47
7 Cons., Property & Real Estate 535.613 -0.797 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1167.809 5.396 62
9 Finance 1209.910 4.977 90
10 Trade & Service 942.344 5.798 133
No Code Prev Close Change %
1 BBRM 55 74 19 34.55
2 BOSS 1,400 1,750 350 25.00
3 CITA 600 740 140 23.33
4 AISA 545 665 120 22.02
5 NELY 137 161 24 17.52
6 IPCM 400 460 60 15.00
7 IPOL 134 148 14 10.45
8 BCIP 137 150 13 9.49
9 SONA 3,800 4,100 300 7.89
10 PSAB 191 206 15 7.85
No Code Prev Close Change %
1 LPGI 4,500 4,040 -460 -10.22
2 TIRA 280 252 -28 -10.00
3 SKBM 570 515 -55 -9.65
4 KBLV 520 480 -40 -7.69
5 AGRS 740 685 -55 -7.43
6 MTSM 248 230 -18 -7.26
7 INCI 510 474 -36 -7.06
8 BSSR 2,890 2,720 -170 -5.88
9 ASBI 310 294 -16 -5.16
10 DEWA 61 58 -3 -4.92
No Code Prev Close Change %
1 AISA 545 665 120 22.02
2 LMAS 64 63 -1 -1.56
3 BOSS 1,400 1,750 350 25.00
4 PGAS 2,660 2,610 -50 -1.88
5 TRAM 352 376 24 6.82
6 BUMI 330 324 -6 -1.82
7 BBCA 23,900 24,250 350 1.46
8 ESTI 90 88 -2 -2.22
9 UNTR 35,875 37,000 1,125 3.14
10 PBRX 498 498 0 0.00