Portal Berita Ekonomi Senin, 20 Agustus 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:52 WIB. GEMS - Golden Energy Mines mengatakan proses akuisisi Barasentosa Lestari sudah mencapai 95%-96%.
  • 23:44 WIB. Afghanistan - Presiden Afghanistan mengumumkan gencatan senjata dengan Taliban untuk menghormati Idul Adha.
  • 23:42 WIB. Palawija - Jumlah produksi palawija di Lebak menembus 19.118 ton hingga Juli 2018.
  • 23:40 WIB. NTB - Gubernur Zainul Majdi mengimbau masyarakat NTB agar tetap tenang pascagempa tektonik 7 SR pada Minggu malam.
  • 23:39 WIB. CSR - Taspen Life memberikan perlindungan asuransi ke seluruh peserta dalam rangkaian pelaksanaan BUMN Hadir untuk Negeri 2018.
  • 23:38 WIB. Sarinah - Sarinah berharap dapat lebih mempererat hubungan bisnis antara Indonesia dan China melalui perdagangan produk industri kreatif.
  • 23:37 WIB. BPJS - BPJS Kesehatan mencatat tunggakan pembayaran iuran premi peserta mandiri di Papua dan Papua Barat mencapai Rp50 miliar.
  • 23:34 WIB. DKI Jakarta - Pemprov DKI Jakarta menggandeng ACT dalam pengiriman bantuan logistik untuk korban gempa Lombok.
  • 23:33 WIB. PDI-P - PDI-P akan mendaftarkan struktur timses Jokowi-Ma'ruf Amin ke KPU pada Senin (20/8/2018).
  • 23:32 WIB. BI - Bank Indonesia bersama Badan Kebijakan Fiskal akan bertemu dengan lembaga rating, analis, dan investor di Jepang.
  • 23:31 WIB. Premier League - Manchester City 6 vs 1 Huddersfield Town
  • 23:30 WIB. Premier League - Burnley 1 vs 3 Watford

Kemenkeu Dukung BI Larang Penggunaan Bitcoin di Indonesia

Foto Berita Kemenkeu Dukung BI Larang Penggunaan Bitcoin di Indonesia
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendukung langkah Bank Indonesia (BI) yang melarang penggunaan mata uang virtual (cryptocurrency) berbasis distributed ledger technology, seperti Bitcoin di Indonesia.

Untuk diketahui, penggunaan mata uang digital yang semakin marak telah menjadi perhatian berbagai otoritas keuangan dunia mengingat potensi risiko yang besar, tidak hanya bagi masyarakat penggunanya, tetapi juga dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti mengatakan, mencermati hal tersebut dan berbagai polemik yang menyertainya, Kemenkeu dengan ini menegaskan bahwa penggunaaan mata uang virtual sebagai alat transaksi hingga saat ini tidak memiliki landasan formal.

Mengacu pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, ditegaskan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah.

"Oleh karena itu, Kementerian Keuangan mendukung kebijakan BI selaku otoritas moneter dan sistem pembayaran untuk tidak mengakui mata uang virtual sebagai alat pembayaran yang sah sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah," ujar Nufransa di Jakarta, Senin (22/1/2018).

Dia menambahkan, penggunaan mata uang virtual rawan digunakan untuk transaksi ilegal, pencucian uang, dan pendanaan terorisme. Hal ini karena belum adanya otoritas yang mengatur dan mengawasi penggunaan mata uang digital.

"Kondisi transaksi semacam ini dapat membuka peluang terhadap tindak penipuan dan kejahatan dalam berbagai bentuknya yang dapat merugikan masyarakat," ucapnya.

Selain risiko yang diperoleh dari memiliki dan/atau memperjualbelikan mata uang virtual yang memiliki ketidakjelasan underlying asset yang mendasari nilainya, Nufransa menuturkan, transaksi mata uang virtual yang spekulatif dapat menimbulkan risiko pengggelembungan nilai (bubble) yang tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Sebelumnya, BI menegaskan bahwa virtual currency termasuk Bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Bank sentral memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli, atau memperdagangkan virtual currency.

BI menegaskan bahwa sebagai otoritas sistem pembayaran, pihaknya melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana) dan penyelenggara teknologi finansial di Indonesia, baik Bank dan Lembaga Selain Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan virtual currency, sebagaimana diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Tag: Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Nufransa Wira Sakti, Bank Indonesia (BI), Bitcoin, Cryptocurrency

Penulis: Fajar Sulaiman

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Reuters/Jim Urquhart

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Aug
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10

Recommended Reading

Minggu, 19/08/2018 23:04 WIB

Rex Marindo: Jangan Jadi Pengusaha

Minggu, 19/08/2018 22:20 WIB

Google Hapus Layanan Pencarian Gambar

Minggu, 19/08/2018 18:28 WIB

DPR Akan Panggil OJK Soal Regulasi Fintech

Minggu, 19/08/2018 08:58 WIB

Apa Itu Merdeka Finansial?

Jum'at, 17/08/2018 17:08 WIB

Indeks Merosot 4,83% Sepanjang Pekan Ini

Jum'at, 17/08/2018 16:51 WIB

Ahok Dapat Remisi Dua Bulan, 2019 Bebas