Portal Berita Ekonomi Rabu, 21 Februari 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 17:34 WIB. Iran - Puing pesawat penumpang Aseman Airlines Iran ditemukan di puncak gunung.
  • 17:31 WIB. Rohingya - Myanmar ke Bangladesh: setop berikan bantuan kepada Rohingya.
  • 17:29 WIB. Kanada - Sebanyak 150 warga Korea Utara terancam dideportasi dari Kanada.
  • 17:28 WIB. Timor Leste - Otoritas Timor Leste berupaya untuk temukan jasad PM pertamanya.
  • 17:27 WIB. Rusia - Donald Trump perintahkan penyelidikan terhadap rudal balistik Rusia.
  • 17:25 WIB. Palestina - Otoritas Israel godok RUU pencabutan izin tinggal warga Palestina.
  • 17:25 WIB. Duterte - Intelijen AS menyatakan jika Rodrigo Duterte adalah ancaman untuk demokrasi.
  • 17:24 WIB. Ghouta - PBB desak evakuasi segera warga Ghouta Timur.
  • 17:22 WIB. Australia - Komoditas mangga dan buah naga masuk Indonesia masuk pasar Australia.
  • 17:21 WIB. Venezuela - Penjualan cryptocurrency Venezuela 'Petro' tembus $735 Juta
  • 17:20 WIB. Suriah - Warga Ghouta, Suriah: kami menunggu giliran untuk mati.
  • 16:58 WIB. Pelindo IV - Pelindo IV operasikan "Fix Crane" di Merauke.
  • 16:57 WIB. BRI - BRI catat transaksi valas terakhir sebesar US$ 200 juta-US$ 300 juta atau lebih dari Rp4 triliun per hari. 
  • 16:53 WIB. Pertamina - Pertamina integrasikan data perpajakan dengan Ditjen Pajak.
  • 16:53 WIB. AP I - AP I beri insentif bagi maskapai yang buka rute baru.

Kemenkeu Dukung BI Larang Penggunaan Bitcoin di Indonesia

Foto Berita Kemenkeu Dukung BI Larang Penggunaan Bitcoin di Indonesia
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendukung langkah Bank Indonesia (BI) yang melarang penggunaan mata uang virtual (cryptocurrency) berbasis distributed ledger technology, seperti Bitcoin di Indonesia.

Untuk diketahui, penggunaan mata uang digital yang semakin marak telah menjadi perhatian berbagai otoritas keuangan dunia mengingat potensi risiko yang besar, tidak hanya bagi masyarakat penggunanya, tetapi juga dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti mengatakan, mencermati hal tersebut dan berbagai polemik yang menyertainya, Kemenkeu dengan ini menegaskan bahwa penggunaaan mata uang virtual sebagai alat transaksi hingga saat ini tidak memiliki landasan formal.

Mengacu pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, ditegaskan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah.

"Oleh karena itu, Kementerian Keuangan mendukung kebijakan BI selaku otoritas moneter dan sistem pembayaran untuk tidak mengakui mata uang virtual sebagai alat pembayaran yang sah sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah," ujar Nufransa di Jakarta, Senin (22/1/2018).

Dia menambahkan, penggunaan mata uang virtual rawan digunakan untuk transaksi ilegal, pencucian uang, dan pendanaan terorisme. Hal ini karena belum adanya otoritas yang mengatur dan mengawasi penggunaan mata uang digital.

"Kondisi transaksi semacam ini dapat membuka peluang terhadap tindak penipuan dan kejahatan dalam berbagai bentuknya yang dapat merugikan masyarakat," ucapnya.

Selain risiko yang diperoleh dari memiliki dan/atau memperjualbelikan mata uang virtual yang memiliki ketidakjelasan underlying asset yang mendasari nilainya, Nufransa menuturkan, transaksi mata uang virtual yang spekulatif dapat menimbulkan risiko pengggelembungan nilai (bubble) yang tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Sebelumnya, BI menegaskan bahwa virtual currency termasuk Bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Bank sentral memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli, atau memperdagangkan virtual currency.

BI menegaskan bahwa sebagai otoritas sistem pembayaran, pihaknya melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana) dan penyelenggara teknologi finansial di Indonesia, baik Bank dan Lembaga Selain Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan virtual currency, sebagaimana diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Tag: Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Nufransa Wira Sakti, Bank Indonesia (BI), Bitcoin, Cryptocurrency

Penulis: Fajar Sulaiman

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Reuters/Jim Urquhart

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,639.71 3,603.35
British Pound GBP 1.00 19,103.18 18,908.79
China Yuan CNY 1.00 2,152.05 2,130.60
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,650.00 13,514.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,753.47 10,639.57
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,744.57 1,727.16
Dolar Singapura SGD 1.00 10,355.03 10,247.97
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,842.74 16,672.22
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,496.41 3,458.92
Yen Jepang JPY 100.00 12,681.16 12,552.48

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6643.400 -19.476 572
2 Agriculture 1668.809 20.811 19
3 Mining 2008.314 22.080 44
4 Basic Industry and Chemicals 761.066 2.970 69
5 Miscellanous Industry 1368.989 -17.055 43
6 Consumer Goods 2837.898 -13.003 47
7 Cons., Property & Real Estate 538.221 -6.696 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1173.358 2.504 62
9 Finance 1218.657 -5.065 90
10 Trade & Service 944.811 -5.448 133
No Code Prev Close Change %
1 BBRM 50 67 17 34.00
2 DEWA 50 65 15 30.00
3 BMSR 188 228 40 21.28
4 BOSS 935 1,120 185 19.79
5 AKPI 720 820 100 13.89
6 TRUS 300 338 38 12.67
7 AGRS 620 695 75 12.10
8 TIRA 252 280 28 11.11
9 MBAP 3,650 3,960 310 8.49
10 INRU 900 975 75 8.33
No Code Prev Close Change %
1 TALF 430 344 -86 -20.00
2 JSPT 2,110 1,710 -400 -18.96
3 ATIC 775 665 -110 -14.19
4 MFMI 710 615 -95 -13.38
5 VICO 312 272 -40 -12.82
6 BPFI 715 625 -90 -12.59
7 IKAI 404 354 -50 -12.38
8 BRNA 1,330 1,190 -140 -10.53
9 TRST 430 396 -34 -7.91
10 WOMF 266 246 -20 -7.52
No Code Prev Close Change %
1 ENRG 262 268 6 2.29
2 DEWA 50 65 15 30.00
3 MEDC 1,275 1,365 90 7.06
4 BUMI 328 340 12 3.66
5 IKAI 404 354 -50 -12.38
6 BRMS 85 90 5 5.88
7 GDST 93 92 -1 -1.08
8 PGAS 2,630 2,720 90 3.42
9 BMTR 650 655 5 0.77
10 ELTY 50 50 0 0.00