Portal Berita Ekonomi Jum'at, 23 Februari 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 17:25 WIB. Palestina - 213 warga Palestina tewas di penjara Israel.
  • 17:24 WIB. Pakistan - Sejumlah bahasa daerah di Pakistan terancam punah.
  • 17:23 WIB. Suriah - Wamenlu Iran: kehadiran kami di Suriah untuk lawan teroris.
  • 17:21 WIB. China - Otoritas China kritik kontrol kepemilikan senjata di AS.
  • 17:20 WIB. Amerika Serikat - Gedung Putih bakal persenjatai satu juta guru Amerika Serikat.
  • 17:18 WIB. Ghouta - Otoritas Kanada kecam serangan di Ghouta, Suriah.
  • 17:17 WIB. Rohingya - Anak-anak pengungsi Rohingya rentan terhadap wabah penyakit.
  • 17:09 WIB. Askrindo - Askrindo beri jaminan bisnis Rp500 miliar ke PT SIER.
  • 17:05 WIB. PLN - PLN dapat pinjaman 80,8 juta Euro untuk proyek pembangkit listrik di Pulau Lombok.
  • 17:03 WIB. PLN - PT PLN distribusi Jatim butuh 45.000 lebih tiang listrik pada 2018.
  • 17:01 WIB. PLN - PLN bangun kabel laut 20 KV ke Gili Gede.
  • 16:53 WIB. Politik - PDIP partai ke-8 yang usung Jokowi dua periode.
  • 16:52 WIB. Nasional - Wiranto minta polisi gebuk pelaku penyerangan Ulama.
  • 16:51 WIB. Politik - Ketua DPR minta Mensos segera salurkan bantuan korban bencana.
  • 16:50 WIB. Pilgub Jabar - Kamil janji akan bantu petani dengan kekuasaannya.

Rangkap Jabatan di Kabinet Kerja, DPR: Tak Masalah

Foto Berita Rangkap Jabatan di Kabinet Kerja, DPR: Tak Masalah
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto tidak mempermasalahkan menteri merangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik karena undang-undang tidak mengaturnya.

"Dalam UU Kementerian Negara dan UU yang lain tidak diatur mengenai rangkap jabatan tersebut. Karena itu tidak bisa dipersalahkan apabila Presiden mengambil kebijakan tersebut," kata Agus Hermanto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (23/1/2018).

Dia menjelaskan, kabinet pemerintahan yang dianut Indonesia adalah presidensial sehingga yang menentukan sepenuhnya adalah Presiden.

Menurut dia, DPR tidak memasalahkan dan mempersilakan  Presiden Joko Widodo berpandangan bahwa kebijakan rangkap jabatan penting diambil agar pemerintahan bisa berjalan kondusif.

"Namun yang terpenting bagi DPR output pemilihan itu sudah tepat karena kami akan bekerja sama dengan kementerian tersebut sebagai mitra kerja komisi-komisi di DPR," kata Agus.

Agus enggan mengomentari apakah rangkap jabatan di partai politik para menteri dapat mengganggu kinerja pemerintahan, karena DPR tidak berhak mencampuri hal itu. Namun politisi Partai Demokrat itu mengingatkan bahwapembantu Presiden yang dipilih harus rkompeten dan bisa bekerja sama dengan DPR.

"Tapi yang jelas rangkap jabatan itu tidak diatur di UU Kementerian Negara, dalam artian rangkap jabatan tetap diperbolehkan," kata Agus.

Dalam Kabinet Kerja, terdapat dua orang menteri yang menjadi pengurus partai politik yaitu Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar, dan Menteri Sosial Idrus Marham yang juga Ketua Koordinator Bidang Kelembagaan DPP Partai Golkar.

Presiden Joko Widodo mengizinkan Airlangga Hartarto untuk rangkap jabatan sebagai Menteri Perindustrian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar karena masa kerja kabinet saat ini hanya tersisa satu tahun. Presiden menilai tidak efektif apabila dilakukan pergantian pada pos menteri perindustrian.

"Kita tahu Pak Airlangga ini di dalam sudah jadi menteri. Ini tinggal satu tahun saja praktis ini kita, kalau ditaruh orang baru ini belajar bisa enam bulan, kalau tidak cepat bisa setahun kuasai itu," kata Presiden di Jakarta, Rabu.

Jokowi mengizinkan Airlangga rangkap jabatan karena yang bersangkutan sangat memahami dunia perindustrian.

Tag: Joko Widodo (Jokowi), Kabinet Kerja, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Agus Hermanto

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Rosa Panggabean

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,663.17 3,626.81
British Pound GBP 1.00 19,165.88 18,973.43
China Yuan CNY 1.00 2,164.08 2,142.65
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,738.00 13,602.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,760.98 10,651.73
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,756.10 1,738.65
Dolar Singapura SGD 1.00 10,411.52 10,304.55
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,923.84 16,753.58
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,525.28 3,485.90
Yen Jepang JPY 100.00 12,854.87 12,725.23

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6619.804 26.744 572
2 Agriculture 1663.837 1.042 19
3 Mining 2028.689 12.646 44
4 Basic Industry and Chemicals 760.266 -4.137 69
5 Miscellanous Industry 1371.774 29.002 43
6 Consumer Goods 2826.534 8.189 47
7 Cons., Property & Real Estate 535.613 -0.797 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1167.809 5.396 62
9 Finance 1209.910 4.977 90
10 Trade & Service 942.344 5.798 133
No Code Prev Close Change %
1 BBRM 55 74 19 34.55
2 BOSS 1,400 1,750 350 25.00
3 CITA 600 740 140 23.33
4 AISA 545 665 120 22.02
5 NELY 137 161 24 17.52
6 IPCM 400 460 60 15.00
7 IPOL 134 148 14 10.45
8 BCIP 137 150 13 9.49
9 SONA 3,800 4,100 300 7.89
10 PSAB 191 206 15 7.85
No Code Prev Close Change %
1 LPGI 4,500 4,040 -460 -10.22
2 TIRA 280 252 -28 -10.00
3 SKBM 570 515 -55 -9.65
4 KBLV 520 480 -40 -7.69
5 AGRS 740 685 -55 -7.43
6 MTSM 248 230 -18 -7.26
7 INCI 510 474 -36 -7.06
8 BSSR 2,890 2,720 -170 -5.88
9 ASBI 310 294 -16 -5.16
10 DEWA 61 58 -3 -4.92
No Code Prev Close Change %
1 AISA 545 665 120 22.02
2 LMAS 64 63 -1 -1.56
3 BOSS 1,400 1,750 350 25.00
4 PGAS 2,660 2,610 -50 -1.88
5 TRAM 352 376 24 6.82
6 BUMI 330 324 -6 -1.82
7 BBCA 23,900 24,250 350 1.46
8 ESTI 90 88 -2 -2.22
9 UNTR 35,875 37,000 1,125 3.14
10 PBRX 498 498 0 0.00