Portal Berita Ekonomi Sabtu, 16 Februari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:52 WIB. Twitter - Twitter pertimbangkan bikin fitur klasifikasi.
  • 23:50 WIB. Facebook - Facebook terancam kena denda jutaan dolar karena sejumlah masalah privasi.
  • 23:47 WIB. XL - XL klaim nomor 2 di Indonesia.
  • 23:46 WIB. Sniper - Sniper rilis powerbank yang aman diajak terbang.
  • 20:52 WIB. Fujifilm - Fujifilm luncurkan mirrorless X-T30. 
  • 20:19 WIB. Realme - Realme mau ikut ramaikan pasar Eropa.
  • 20:19 WIB. Beras - Stok beras bulog Pekalongan capai 28.000 ton.
  • 20:18 WIB. Modal - Petani garam tradisional di Palu mengatakan masih sangat membutuhkan bantuan modal.
  • 20:17 WIB. Dagang - RI-Palestina kuatkan kerja sama perdagangan.
  • 20:16 WIB. LRT - Tarif awal LRT Bekasi-Jakarta dipatok Rp12 ribu.
  • 20:15 WIB. Migas - BPS: migas penyebab turunnya kinerja ekspor Januari 2019.
  • 20:13 WIB. BBNKB - Riau peroleh pajak BBNKB Rp76,88 miliar.
  • 20:11 WIB. Ikan - Dirjen KKP mengatakan KKP fokus upaya pelestarian ikan lokal.
  • 20:08 WIB. Impor - Pemerintah diminta benahi kekacauan tata niaga impor pangan.
  • 20:08 WIB. Tol - MTI sarankan pemerintah turunkan tarif tol trans-jawa.

PKB: Larangan Rangkap Jabatan di Kabinet Tak Berlaku

Foto Berita PKB: Larangan Rangkap Jabatan di Kabinet Tak Berlaku
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Wakil Sekretaris Jenderal PKB Daniel Johan menilai larangan rangkap jabatan menteri kabinet menjadi pengurus partai politik tidak berlaku lagi, setelah dua pengurus Partai Golkar tetap menjadi menteri di Kabinet Kerja.

"Saya kira kalau itu Pak Jokowi yang lebih tahu. Tapi dengan adanya kelonggaran ini berarti kami anggap peraturan itu sudah tidak berlaku lagi," kata Daniel di Jakarta, Selasa (23/1/2018).

Daniel mengatakan PKB hanya melihat dari kebijakannya saja, sehingga partainya menganggap peraturan larangan rangkap jabatan itu tidak ada.

Dia menilai ketika kebijakan larangan rangkap jabatan itu sudah tidak ada, maka logikanya menteri dari PKB tidak masalah memiliki jabatan di internal partai.

"Logikanya kalau kebijakan larangan rangkap jabatan itu tidak ada, maka Menteri dari PKB kalau mau menjabat lagi di partai ya tidak masalah," ujarnya.

Di dalam Kabinet Kerja, terdapat dua orang menteri yang menjadi pengurus partai politik yaitu Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar. Lalu Menteri Sosial Idrus Marham yang juga sebagai Ketua Koordinator Bidang Kelembagaan DPP Partai Golkar.

Presiden Joko Widodo mengizinkan Airlangga Hartarto untuk rangkap jabatan sebagai Menteri Perindustrian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar karena masa kerja kabinet saat ini hanya tersisa satu tahun. Presiden menilai tidak efektif apabila dilakukan pergantian di pos menteri perindustrian.

Tag: Daniel Johan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golongan Karya (Golkar), Airlangga Hartarto, Idrus Marham

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Hafidz Mubarak A

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,783.30 3,744.53
British Pound GBP 1.00 18,150.85 17,967.77
China Yuan CNY 1.00 2,097.95 2,076.96
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,187.00 14,045.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,058.58 9,952.29
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,807.88 1,789.76
Dolar Singapura SGD 1.00 10,440.06 10,334.04
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,015.70 15,848.38
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,472.95 3,433.99
Yen Jepang JPY 100.00 12,861.03 12,731.15

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6389.085 -30.933 627
2 Agriculture 1592.350 -13.090 21
3 Mining 1834.293 -25.732 47
4 Basic Industry and Chemicals 878.558 -9.993 71
5 Miscellanous Industry 1329.578 -2.798 46
6 Consumer Goods 2604.636 -24.378 51
7 Cons., Property & Real Estate 450.557 -6.160 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1185.805 7.307 71
9 Finance 1216.771 -0.391 91
10 Trade & Service 811.391 -5.665 155
No Code Prev Close Change %
1 ALDO 1,300 1,625 325 25.00
2 PEHA 2,110 2,630 520 24.64
3 SIMA 330 400 70 21.21
4 LMAS 58 69 11 18.97
5 EXCL 2,050 2,340 290 14.15
6 LUCK 585 660 75 12.82
7 CASS 640 720 80 12.50
8 BNLI 1,125 1,260 135 12.00
9 BHIT 84 94 10 11.90
10 DWGL 101 113 12 11.88
No Code Prev Close Change %
1 OCAP 81 54 -27 -33.33
2 HDFA 165 130 -35 -21.21
3 KONI 498 398 -100 -20.08
4 BALI 1,060 860 -200 -18.87
5 PUDP 410 338 -72 -17.56
6 CANI 218 180 -38 -17.43
7 KBLV 585 484 -101 -17.26
8 GLOB 448 372 -76 -16.96
9 JIHD 585 490 -95 -16.24
10 NATO 585 505 -80 -13.68
No Code Prev Close Change %
1 EXCL 2,050 2,340 290 14.15
2 BMTR 398 420 22 5.53
3 BHIT 84 94 10 11.90
4 WSKT 1,865 1,765 -100 -5.36
5 BNLI 1,125 1,260 135 12.00
6 ERAA 1,950 1,955 5 0.26
7 MNCN 855 910 55 6.43
8 TLKM 3,740 3,790 50 1.34
9 ANTM 1,000 950 -50 -5.00
10 BUMI 153 151 -2 -1.31