Portal Berita Ekonomi Kamis, 13 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:15 WIB. Indra Karya - Indra Karya memperkirakan meraih laba sebesar Rp11,2 miliar tahun ini.
  • 23:14 WIB. BNI Syariah - BNI Syariah menyalurkan pembiayaan sindikasi jalan tol sebesar Rp1,4 triliun sepanjang 2018.
  • 23:14 WIB. BUMN - Utang BUMN kini menembus Rp5,271 triliun.
  • 23:09 WIB. WEGE - WEGE targetkan kenaikkan 40% kontrak baru tahun depan.
  • 22:02 WIB. Telkomsel - Telkomsel meluncurkan aplikasi mBanking.
  • 22:02 WIB. WKR - Waskita Realty menganggarkan capex Rp1,03 triliun di tahun depan.
  • 22:01 WIB. PGE - PGE sedang mengerjakan 14 WKP dengan total kapasitas sebesar 617 MW.
  • 21:59 WIB. BNI - BNI dan Kemtan memperluas cakupan ke Kalimantan.
  • 21:50 WIB. Mandiri - Hadapi Nataru 2019, Mandiri siapkan uang tunai Rp13,73 triliun.
  • 21:50 WIB. WIKA - Profil finansial WIKA dianggap masih dapat diimbangi penghasilan arus kas yang lebih baik.
  • 21:49 WIB. WIKA - Rating utang WIKA tetap di level BB.
  • 21:49 WIB. WIKA - Fitch Ratings memangkas outlook WIKA dari stabil menjadi negatif.
  • 21:49 WIB. AP II - AP II menerapkan konsep transformasi digital dalam pengelolaan bandara.

"Otonomi Daerah Bukan Federal, Kita Satu NKRI"

Foto Berita
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Presiden Joko Widodo menegaskan otonomi daerah itu bukan federal karena Indonesia adalah negara kesatuan yang mempunyai hubungan satu garis dari pemerintah pusat, provinsi hingga pemerintah kabupaten dan kota.

"Kita adalah negara kesatuan NKRI. Jadi hubungan antara pusat, provinsi, kabupaten dan kota ini masih satu garis," kata Presiden saat memberi pengantar dalam dalam rapat kerja pemerintah bertema "Percepatan Berusaha di Daerah" di Istana Negara Jakarta, Selasa (23/1/2018).

Jokowi juga mengatakan bahwa rapat kerja pemerintah yang salah satunya akan membicarakan "single submission" (mengawal masalah sampai tuntas) pada Selasa ini untuk mengumpulkan semua di satu tempat sehingga bisa menyatukan visi.

"Kita harus mengharmonisasi kembali kebijakan pemerintah pusat dengan kebijakan pemerintah daerah," kata Jokowi.

Presiden mengatakan dalam mengejar pertumbuhan ekonomi ada dua syarat yang dipenuhi, yaitu investasi dan ekspor meningkat.

Jokowi harus mengakui pertumbuhan investasi di dalam negeri masih kalah dengan negara tetangga, seperti India yang naik 30 persen, Filipina naik 38 persen, Malaysia naik 51 persen dan Indonesia 10 persen di 2017.

"Ada apa kok mereka berbondong-bondong ke sana, tidak ke kita. Itu yang kita cek secara detail. Alasan nomor satu kita kalah bersaing, regulasi," jelas Jokowi.

Presiden mengatakan Indonesia kebanyakan aturan-turan, persyaratan, perizinan yang masih berbelit.

Kepala Negara mengungkapkan bahwa itu yang dirasakan investor saat datang ke Indonesia, dari sisi regulasi tidak sinkron anatara pemerintah pusat dengan daerah.

"Begitu mereka ngurus di pusat kemudian dilanjutkan ke daerah, itu seperti masuk ke wilayah yang lain. Kenapa ngak bisa segaris, mestinya kan sama. Ini kan kita bingkai NKRI," kata Presiden.

Persepsi ini muncul, kata Jokowi, karena banyaknya Perda yang berbeda-beda sehingga menambah ruwet.

"Dan inilah yang ingin kita perbaiki. Solusinya dengan 'single submission'. Kita duduk bersama untuk berkoordinasi membuat harmonisasi sehingga menyatukan pasar besar kita dalam satu kesatuan, dalam sebuah destinasi, investasi nasional dengan aturan main, dengan perijinan, dengan UU, Perda yang 'inline' satu garis," kata Presiden.

Tag: Joko Widodo (Jokowi), Otonomi Daerah

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Puspa Perwitasari

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6115.577 38.990 621
2 Agriculture 1505.088 -1.455 20
3 Mining 1755.401 7.640 47
4 Basic Industry and Chemicals 834.495 13.819 71
5 Miscellanous Industry 1393.243 11.184 46
6 Consumer Goods 2499.289 15.900 49
7 Cons., Property & Real Estate 451.558 6.736 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1041.077 9.161 71
9 Finance 1164.990 2.978 91
10 Trade & Service 792.381 1.998 153
No Code Prev Close Change %
1 ZONE 298 446 148 49.66
2 SOTS 350 436 86 24.57
3 AKSI 286 344 58 20.28
4 KPAS 600 710 110 18.33
5 ESSA 272 314 42 15.44
6 PNSE 650 750 100 15.38
7 SSTM 450 510 60 13.33
8 TRAM 144 163 19 13.19
9 IBFN 246 278 32 13.01
10 YPAS 570 640 70 12.28
No Code Prev Close Change %
1 SQMI 740 555 -185 -25.00
2 TFCO 780 610 -170 -21.79
3 OCAP 306 244 -62 -20.26
4 PDES 1,700 1,445 -255 -15.00
5 APEX 1,400 1,210 -190 -13.57
6 RIMO 162 142 -20 -12.35
7 RDTX 6,150 5,550 -600 -9.76
8 HDTX 140 127 -13 -9.29
9 YULE 220 200 -20 -9.09
10 MDKI 298 274 -24 -8.05
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 370 372 2 0.54
2 RIMO 162 142 -20 -12.35
3 KPAS 600 710 110 18.33
4 PTBA 4,280 4,310 30 0.70
5 ADRO 1,285 1,255 -30 -2.33
6 TLKM 3,620 3,650 30 0.83
7 TRAM 144 163 19 13.19
8 PTPP 1,900 2,020 120 6.32
9 WSKT 1,795 1,855 60 3.34
10 PGAS 2,060 2,130 70 3.40