Portal Berita Ekonomi Jum'at, 23 Februari 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 17:29 WIB. Yerusalem - Otoritas Israel setujui 3.000 unit permukiman baru Yahudi di Yerusalem.
  • 17:28 WIB. Kenya - 3,4 juta warga Kenya menderita kelaparan.
  • 17:27 WIB. Belanda - Parlemen Belanda akui peristiwa Armenia 1915 sebagai genosida.
  • 17:25 WIB. Palestina - 213 warga Palestina tewas di penjara Israel.
  • 17:24 WIB. Pakistan - Sejumlah bahasa daerah di Pakistan terancam punah.
  • 17:23 WIB. Suriah - Wamenlu Iran: kehadiran kami di Suriah untuk lawan teroris.
  • 17:21 WIB. China - Otoritas China kritik kontrol kepemilikan senjata di AS.
  • 17:20 WIB. Amerika Serikat - Gedung Putih bakal persenjatai satu juta guru Amerika Serikat.
  • 17:18 WIB. Ghouta - Otoritas Kanada kecam serangan di Ghouta, Suriah.
  • 17:17 WIB. Rohingya - Anak-anak pengungsi Rohingya rentan terhadap wabah penyakit.

"Otonomi Daerah Bukan Federal, Kita Satu NKRI"

Foto Berita
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Presiden Joko Widodo menegaskan otonomi daerah itu bukan federal karena Indonesia adalah negara kesatuan yang mempunyai hubungan satu garis dari pemerintah pusat, provinsi hingga pemerintah kabupaten dan kota.

"Kita adalah negara kesatuan NKRI. Jadi hubungan antara pusat, provinsi, kabupaten dan kota ini masih satu garis," kata Presiden saat memberi pengantar dalam dalam rapat kerja pemerintah bertema "Percepatan Berusaha di Daerah" di Istana Negara Jakarta, Selasa (23/1/2018).

Jokowi juga mengatakan bahwa rapat kerja pemerintah yang salah satunya akan membicarakan "single submission" (mengawal masalah sampai tuntas) pada Selasa ini untuk mengumpulkan semua di satu tempat sehingga bisa menyatukan visi.

"Kita harus mengharmonisasi kembali kebijakan pemerintah pusat dengan kebijakan pemerintah daerah," kata Jokowi.

Presiden mengatakan dalam mengejar pertumbuhan ekonomi ada dua syarat yang dipenuhi, yaitu investasi dan ekspor meningkat.

Jokowi harus mengakui pertumbuhan investasi di dalam negeri masih kalah dengan negara tetangga, seperti India yang naik 30 persen, Filipina naik 38 persen, Malaysia naik 51 persen dan Indonesia 10 persen di 2017.

"Ada apa kok mereka berbondong-bondong ke sana, tidak ke kita. Itu yang kita cek secara detail. Alasan nomor satu kita kalah bersaing, regulasi," jelas Jokowi.

Presiden mengatakan Indonesia kebanyakan aturan-turan, persyaratan, perizinan yang masih berbelit.

Kepala Negara mengungkapkan bahwa itu yang dirasakan investor saat datang ke Indonesia, dari sisi regulasi tidak sinkron anatara pemerintah pusat dengan daerah.

"Begitu mereka ngurus di pusat kemudian dilanjutkan ke daerah, itu seperti masuk ke wilayah yang lain. Kenapa ngak bisa segaris, mestinya kan sama. Ini kan kita bingkai NKRI," kata Presiden.

Persepsi ini muncul, kata Jokowi, karena banyaknya Perda yang berbeda-beda sehingga menambah ruwet.

"Dan inilah yang ingin kita perbaiki. Solusinya dengan 'single submission'. Kita duduk bersama untuk berkoordinasi membuat harmonisasi sehingga menyatukan pasar besar kita dalam satu kesatuan, dalam sebuah destinasi, investasi nasional dengan aturan main, dengan perijinan, dengan UU, Perda yang 'inline' satu garis," kata Presiden.

Tag: Joko Widodo (Jokowi), Otonomi Daerah

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Puspa Perwitasari

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,663.17 3,626.81
British Pound GBP 1.00 19,165.88 18,973.43
China Yuan CNY 1.00 2,164.08 2,142.65
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,738.00 13,602.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,760.98 10,651.73
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,756.10 1,738.65
Dolar Singapura SGD 1.00 10,411.52 10,304.55
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,923.84 16,753.58
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,525.28 3,485.90
Yen Jepang JPY 100.00 12,854.87 12,725.23

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6619.804 26.744 572
2 Agriculture 1663.837 1.042 19
3 Mining 2028.689 12.646 44
4 Basic Industry and Chemicals 760.266 -4.137 69
5 Miscellanous Industry 1371.774 29.002 43
6 Consumer Goods 2826.534 8.189 47
7 Cons., Property & Real Estate 535.613 -0.797 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1167.809 5.396 62
9 Finance 1209.910 4.977 90
10 Trade & Service 942.344 5.798 133
No Code Prev Close Change %
1 BBRM 55 74 19 34.55
2 BOSS 1,400 1,750 350 25.00
3 CITA 600 740 140 23.33
4 AISA 545 665 120 22.02
5 NELY 137 161 24 17.52
6 IPCM 400 460 60 15.00
7 IPOL 134 148 14 10.45
8 BCIP 137 150 13 9.49
9 SONA 3,800 4,100 300 7.89
10 PSAB 191 206 15 7.85
No Code Prev Close Change %
1 LPGI 4,500 4,040 -460 -10.22
2 TIRA 280 252 -28 -10.00
3 SKBM 570 515 -55 -9.65
4 KBLV 520 480 -40 -7.69
5 AGRS 740 685 -55 -7.43
6 MTSM 248 230 -18 -7.26
7 INCI 510 474 -36 -7.06
8 BSSR 2,890 2,720 -170 -5.88
9 ASBI 310 294 -16 -5.16
10 DEWA 61 58 -3 -4.92
No Code Prev Close Change %
1 AISA 545 665 120 22.02
2 LMAS 64 63 -1 -1.56
3 BOSS 1,400 1,750 350 25.00
4 PGAS 2,660 2,610 -50 -1.88
5 TRAM 352 376 24 6.82
6 BUMI 330 324 -6 -1.82
7 BBCA 23,900 24,250 350 1.46
8 ESTI 90 88 -2 -2.22
9 UNTR 35,875 37,000 1,125 3.14
10 PBRX 498 498 0 0.00