Portal Berita Ekonomi Selasa, 26 Maret 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 13:57 WIB. PLN - PLN telah memulihkan pasokan listrik untuk masyarakat Sentani.
  • 13:56 WIB. Mandiri - Kementerian BUMN memberikan lampu hijau terkait rencana Bank Mandiri untuk mengakuisisi saham Bank Permata.
  • 12:41 WIB. Perum Perhutani - Kemal Sudiro diangkat sebagai direktur SDM, Umum dan IT Perum Perhutani.
  • 12:09 WIB. IHSG - IHSG menguat 0,90% ke level 6,468,83 di akhir sesi I.
  • 10:42 WIB. Mandiri - Bank Mandiri telah merampungkan kajian mengenai akuisisi sebagian saham Bank Permata.
  • 10:41 WIB. Mandiri - Bank Mandiri menawar Bank Permata di harga Rp1.115-Rp1.200 per saham.
  • 10:41 WIB. DJBC -  Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bekerja sama dengan Bank Mandiri dalam hal pembayaran bea cukai.
  • 10:03 WIB. Suku Bunga - Yellen: The Fed perlu menurunkan suku bunga acuan. 
  • 10:02 WIB. Resesi - Mantan Gubernur The Fed, Janet Yellen menyatakan yield obligasi pemerintah AS bukan tanda akan terjadi resesi. 

JK Minta Badan Pengelola Keuangan Haji Tingkatkan Investasi, Untuk...

JK Minta Badan Pengelola Keuangan Haji Tingkatkan Investasi, Untuk... - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Badan Pengelola Keuangan haji (BPKH) harus melakukan investasi dengan baik terhadap dana haji sehingga keuntungannya dapat digunakan untuk menutup kekurangan keperluan jemaah.

"Ya harus investasi dengan baik dan yang menguntungkan, seperti contoh lembaga tabung haji (Malaysia) itu punya kebun sawit, punya tambak, punya investasi gedung, punya tanah sehingga dia sangat bagus pengelolaannya," kata Wapres Jusuf Kalla saat memberikan keterangan pers di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (23/1/2018).

Pengelolaan dana keuangan haji harus dilakukan dengan baik dan berhati-hati supaya tidak disalahgunakan keuntungannya untuk kepentingan golongan tertentu.

BPKH selaku pengelola dana haji diharapkan memiliki keberanian untuk berinvestasi dengan menggunakan dana tabungan haji milik rakyat Indonesia.

Sementara itu, terkait rencana kenaikan biaya naik haji, Wapres mengatakan bisa saja menggunakan keuntungan simpanan dana haji untuk menutupi kekurangan. Namun hal itu perlu dikaji dan dihitung secara rinci apabila ingin digunakan.

"Dana haji itu bisa saja diambil keuntungannya, tapi jangan lupa itu jangka panjang karena (kalau) anda setor hari ini (maka) nanti naik hajinya 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Sehingga, kalau tidak diatur dengan baik, bisa-bisa lima atau 10 tahun lagi akan sulit. Jadi harus hati-hati," kata Wapres.

Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin membenarkan pemerintah masih menghitung kenaikan biaya haji dan umroh pasca penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar lima persen oleh pemerintah Arab Saudi sejak 1 Januari 2018.

Selain menghitung besaran haji dan umroh akibat penerapan PPN dari pemerintah Arab Saudi, Kemenag saat ini juga sedang menyiapkan sejumlah regulasi sebagai harga acuan/referensi pelaksanaan umroh agar masyarakat aman dan nyaman saat melaksanakan ibadah.

Salah satu besaran yang diusulkan adalah Rp20 juta per orang mengacu pada Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang sudah disepakati oleh Himpunan Penyelenggara Haji dan Umrah (Himpuh).

Tag: Haji, Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Muhammad Jusuf Kalla (JK)

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Zabur Karuru

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,798.07 3,759.30
British Pound GBP 1.00 18,799.44 18,610.59
China Yuan CNY 1.00 2,124.34 2,103.16
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,242.00 14,100.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,138.88 10,036.38
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,814.57 1,796.41
Dolar Singapura SGD 1.00 10,551.97 10,445.22
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,116.25 15,951.33
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,503.57 3,464.37
Yen Jepang JPY 100.00 12,937.86 12,806.54

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6411.251 -114.023 629
2 Agriculture 1467.681 -23.100 21
3 Mining 1862.488 -25.374 47
4 Basic Industry and Chemicals 901.511 -8.856 71
5 Miscellanous Industry 1253.301 -31.590 46
6 Consumer Goods 2589.678 -73.784 52
7 Cons., Property & Real Estate 457.407 -8.163 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1152.772 -18.143 72
9 Finance 1244.414 -18.822 91
10 Trade & Service 817.509 -10.958 155
No Code Prev Close Change %
1 BEEF 190 240 50 26.32
2 COCO 525 650 125 23.81
3 BKDP 61 74 13 21.31
4 GAMA 58 70 12 20.69
5 STAR 104 120 16 15.38
6 JSKY 1,480 1,635 155 10.47
7 GDYR 2,100 2,300 200 9.52
8 ECII 990 1,080 90 9.09
9 PSSI 186 202 16 8.60
10 SRAJ 199 214 15 7.54
No Code Prev Close Change %
1 SIMA 168 130 -38 -22.62
2 KONI 378 310 -68 -17.99
3 GLOB 440 380 -60 -13.64
4 TALF 340 300 -40 -11.76
5 HDFA 179 158 -21 -11.73
6 PEHA 2,630 2,330 -300 -11.41
7 BMSR 150 133 -17 -11.33
8 MFMI 830 740 -90 -10.84
9 KOIN 268 240 -28 -10.45
10 ARTA 700 630 -70 -10.00
No Code Prev Close Change %
1 INDF 7,400 6,775 -625 -8.45
2 JAYA 172 164 -8 -4.65
3 ICBP 10,325 9,400 -925 -8.96
4 ASII 7,250 7,050 -200 -2.76
5 ANTM 960 920 -40 -4.17
6 BBRI 4,060 4,000 -60 -1.48
7 SIMA 168 130 -38 -22.62
8 GGRM 85,900 81,800 -4,100 -4.77
9 BEEF 190 240 50 26.32
10 ADRO 1,425 1,365 -60 -4.21