Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Dunia Alami Ketimpangan Tertinggi Sepanjang Masa

Dunia Alami Ketimpangan Tertinggi Sepanjang Masa Kredit Foto: Agus Aryanto
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pertemuan World Economic Forum atau Forum Ekonomi Dunia akan berlangsung pada 23-26 Januari 2018 di Davos, Swiss. Bersamaan dengan pertemuan tersebut, masyarakat sipil dari berbagai negara melakukan kampanye serentak mendesak komitmen pemerintah di berbagai negara dan juga pelaku usaha untuk bersama-sama menurunkan ketimpangan. Kampanye yang sama juga dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Sipil Melawan Ketimpangan di Indonesia.

Program Manager International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Siti Khoirun Ni'mah menyatakan bahwa data dan fakta menunjukkan dunia mengalami ketimpangan ekonomi tertinggi sepanjang masa.

"Hanya segelintir orang memiliki kekayaan setara dengan separuh penduduk dunia. Kondisi yang sama tidak jauh berbeda dengan Indonesia," ujar Siti dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (23/1/2018).

Dia mengatakan, walaupun ketimpangan yang diukur dari rasio gini pendapatan terus menurun, tetapi tidak demikian dengan kekayaan.

"Selama lima tahun terakhir, kekayaan 50% penduduk di Indonesia terus turun dari 3,8% dari total kekayaan nasional menjadi 2,8%. Sementara 1% penduduk terkaya memiliki 45% dari kekayaan nasional," jelasnya.

Untuk itu, segenap upaya penurunan ketimpangan haruslah berkelanjutan. Salah satunya, ketimpangan dalam mendapatkan akses atas pekerjaan yang layak. Untuk memastikan ketimpangan menurun secara berkelanjutan memang bukanlah pekerjaan yang mudah, terutama dalam hal pekerjaan.

Saat ini dunia menghadapi perubahan corak produksi yang berbasis pada kemajuan teknologi. Perubahan yang disebut dengan Revolusi lndustri Keempat akan menghasilkan jenis pekerjaan baru yang menuntut keterampilan dan keahlian tertentu.

"Meningkatkan kesempatan kerja bagi semua orang terutama masyarakat miskin dan perempuan, disertai dengan upah yang layak, kondisi kerja yang baik, serta tidak ada diskriminatif bagi pekerja perempuan haruslah menjadi prioritas pemerintah," ucapnya.

Pemerintah haruslah menjamin pendidikan dan pelatihan yang memberikan keahlian dan keterampilan yang memadai beserta tersedianya lapangan kerja.

"Pada saat yang sama, pertumbuhan kapital 1% orang-orang paling kaya harus didistribusikan kepada 50% penduduk miskin melalui kebijakan pajak yang adil dan memastikan tidak ada lagi penghindaran dan pengemplangan pajak," tambah Siti Khoirun Ni’mah. 

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Fajar Sulaiman
Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Bagikan Artikel: