Revolusi Industri 4.0 Bakal Perlebar Ketimpangan Tenaga Kerja

Warta Ekonomi, Jakarta -

Saat ini dunia menghadapi perubahan corak produksi yang berbasis pada kemajuan teknologi. Perubahan yang disebut dengan Revolusi lndustri 4.0 akan menghasilkan jenis pekerjaan baru yang menuntut keterampilan dan keahlian tertentu. Revolusi ini dipercaya akan memingkatkan ketimpangan dalam memperoleh akses pekerjaan yang layak.

"Perubahan teknologi di Revolusi lndustri Keempat berpotensi meningkatkan ketimpangan terutama antara pekerja yang memiliki keahlian dengan yang tidak memiliki keahlian. Padahal, 52% angkatan kerja yang ada saat ini berpendidikan SMP ke bawah," kata Sekjen Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Abdul Waidl di Jakarta (23/1/2018).

Temuan survei perkumpulan Prakarsa terhadap anak muda dan perempuan yang dilakukan di lima kabupaten/kota yaim Malang, Bojonegoro, Wonosobo, Kulonprogo, dan Yogyakarta menunjukkan hanya 20% responden yang pemah mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja. Lalu, hanya 20% yang pernah mengikuti program magang.

"Meskipun ilmu yang diterima di sekolah, perguruan tinggi, dan tempat magang serta latihan kerja dinilai oIeh sebagian anak muda relevan dan memudahkan dalam mencari kerja. Namun, 54% responden menyatakan ilmu tersebut tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan yang tersedia," ucap Program Manager Perkumpulan Prakarsa Maria Lauranti.

Kondisi demikian tentu tidak dapat dibiarkan begitu saja. Lebih lanjut Abdul Waidl mengatakan, gini rasio yang menunjukkan tingkat ketimpangan di Indonesia masih tinggi.

"Pemerintah sudah membuat quick win menuju pembangunan berkeadilan melalui redistribusi lahan, namun secara umum pemerintah belum menunjukkan fokus perhatian dalam upayanya untuk mencapai ekonomi berkeadilan tersebut," tandasnya.

Sebagai penguatan kapasitas melalui pendidikan vokasi dimana anggaran yang dialokasikan masih sangat kecil dan cenderung diabaikan, dibanding dengan alokasi untuk pendidikan formal. Pada 2017 misalnya, pemerintah hanya mengalokasikan Rp2,5 triliun untuk pendidikan vokasi.