Soal Perdamaian Israel-Palestina, Wapres AS Bilang Begini

Wakil Presiden Mike Pence mengatakan pada hari Senin (22/1/2018) bahwa perdamaian antara Israel dan Palestina lebih mungkin terjadi setelah keputusan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Negara Yahudi tersebut.

"Saya benar-benar percaya, seperti yang dilakukan presiden, bahwa dalam membuat keputusan untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, perdamaian sekarang lebih mungkin tidak berkurang," ungkap Pence saat wawancara dengan Shannon Bream di "Fox News @ Night . "

Presiden Trump mengakui kota suci itu sebagai ibu kota Israel bulan lalu dan menginstruksikan Departemen Luar Negeri untuk memulai proses memindahkan kedutaan A.S. dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Pence mengatakan kepada parlemen Israel, Knesset, pada hari Senin bahwa Kedutaan Besar AS akan dibuka di Yerusalem tahun depan, lebih cepat dari jadwal. Wakil presiden mengingat kembali pertemuannya baru-baru ini dengan para pejabat dari Mesir dan Jordania selama wawancara Senin, yang menentang langkah tersebut pada bulan Desember, namun menggambarkan percakapan tersebut sebagai "antara teman dan antar sekutu."

Pence mengakui bahwa meskipun pendapatnya berbeda, "Seperti (Raja Yordania) Abdullah mengatakan, kami tidak setuju dengan masalah mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel." Pence juga melepaskan diri dari tuduhan bahwa pengumuman tersebut membuat proses perdamaian tidak mungkin dan melanggar kepercayaan dengan kepemimpinan Palestina.

"Yang benar adalah, orang-orang Palestina meninggalkan perundingan untuk perdamaian dengan Israel sejak tahun 2014. Sudah waktunya orang-orang Palestina kembali ke meja," ungkapnya sebagaimana dikutip dari Fox News, Selasa (23/1/2018).

"Kenyataannya adalah Presiden Trump memberikan sebuah janji kepada rakyat Amerika dan dia menepati janjinya untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel," tambah Pence.

"Kami tidak membuat keputusan mengenai status akhir dari batas-batas kesepakatan damai dan jika kedua belah pihak bersatu dan sepakat, kami akan menerima solusi dua negara," ujar Pence.

Pemerintahan Trump mengumumkan awal bulan ini bahwa pihaknya menahan dana untuk agen pengungsi PBB yang kontroversial kepada warga Palestina.

Departemen Luar Negeri A.S. mengkonfirmasi langkah tersebut namun mencatat bahwa pihaknya belum mengurangi dana untuk organisasi tersebut sepenuhnya pihaknya menahan $65 juta dari sebuah angsuran $125 juta yang direncanakan ke agen tersebut.