Portal Berita Ekonomi Senin, 20 Agustus 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:52 WIB. GEMS - Golden Energy Mines mengatakan proses akuisisi Barasentosa Lestari sudah mencapai 95%-96%.
  • 23:44 WIB. Afghanistan - Presiden Afghanistan mengumumkan gencatan senjata dengan Taliban untuk menghormati Idul Adha.
  • 23:42 WIB. Palawija - Jumlah produksi palawija di Lebak menembus 19.118 ton hingga Juli 2018.
  • 23:40 WIB. NTB - Gubernur Zainul Majdi mengimbau masyarakat NTB agar tetap tenang pascagempa tektonik 7 SR pada Minggu malam.
  • 23:39 WIB. CSR - Taspen Life memberikan perlindungan asuransi ke seluruh peserta dalam rangkaian pelaksanaan BUMN Hadir untuk Negeri 2018.
  • 23:38 WIB. Sarinah - Sarinah berharap dapat lebih mempererat hubungan bisnis antara Indonesia dan China melalui perdagangan produk industri kreatif.
  • 23:37 WIB. BPJS - BPJS Kesehatan mencatat tunggakan pembayaran iuran premi peserta mandiri di Papua dan Papua Barat mencapai Rp50 miliar.
  • 23:34 WIB. DKI Jakarta - Pemprov DKI Jakarta menggandeng ACT dalam pengiriman bantuan logistik untuk korban gempa Lombok.
  • 23:33 WIB. PDI-P - PDI-P akan mendaftarkan struktur timses Jokowi-Ma'ruf Amin ke KPU pada Senin (20/8/2018).
  • 23:32 WIB. BI - Bank Indonesia bersama Badan Kebijakan Fiskal akan bertemu dengan lembaga rating, analis, dan investor di Jepang.
  • 23:31 WIB. Premier League - Manchester City 6 vs 1 Huddersfield Town
  • 23:30 WIB. Premier League - Burnley 1 vs 3 Watford

Fadli Zon: Rangkap Jabatan Boleh, Asal.....

Foto Berita Fadli Zon: Rangkap Jabatan Boleh, Asal.....
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai menteri Kabinet Kerja yang merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik, tergantung kebijakan Presiden Joko Widodo, apakah masih tidak diperbolehkan atau sudah ada perubahan kebijakan.

"Dulu Presiden Jokowi mengatakan para menteri tidak boleh rangkap jabatan di partai politik, namun kalau sekarang boleh, kita bisa menilai sendiri," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Dia menilai terkait rangkap jabatan tersebut, harus dilihatnya sebagai hak prerogatif Presiden Jokowi karena para menteri diangkat dan diberhentikan Presiden.

Menurut dia, kemungkinan Presiden memiliki pertimbangan-pertimbangan ketika para menterinya rangkap jabatan sehingga menyerahkan kepada Presiden atas keputusan tersebut.

"Mungkin Presiden memiliki pertimbangan-pertimbangan lain namun saya tidak tahu, dan kita serahkan kepada Presiden," ujarnya.

Politisi Partai Gerindra itu mengkritik kebijakan Presiden yang diawal pemerintahan yang secara tegas mengatakan para menterinya tidak boleh menjadi pengurus di partai politik.

Namun saat ini, menurut dia, ada beberapa menteri yang menjadi pengurus partai bahkan sebagai Ketua Umum partai dan berubahnya kebijakan itu menunjukkan tidak adanya satu prosedur tetap yang baku.

Di dalam Kabinet Kerja, terdapat dua orang menteri yang menjadi pengurus partai politik yaitu Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar. Lalu Menteri Sosial Idrus Marham yang juga sebagai Ketua Koordinator Bidang Kelembagaan DPP Partai Golkar.

Presiden Joko Widodo mengizinkan Airlangga Hartarto untuk rangkap jabatan sebagai Menteri Perindustrian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar karena masa kerja kabinet saat ini hanya tersisa satu tahun. Presiden menilai tidak efektif apabila dilakukan pergantian di pos menteri perindustrian.

"Kita tahu Pak Airlangga ini di dalam sudah jadi menteri. Ini tinggal satu tahun saja praktis ini kita, kalau ditaruh orang baru ini belajar bisa enam bulan, kalau tidak cepat bisa setahun kuasai itu," kata Presiden di Jakarta, Rabu (17/1).

Jokowi mengizinkan Airlangga rangkap jabatan karena yang bersangkutan adalah sosok yang sangat mengerti mengenai dunia perindustrian.

Tag: Fadli Zon, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Muhammad Adimaja

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Aug
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10

Recommended Reading

Minggu, 19/08/2018 23:04 WIB

Rex Marindo: Jangan Jadi Pengusaha

Minggu, 19/08/2018 22:20 WIB

Google Hapus Layanan Pencarian Gambar

Minggu, 19/08/2018 18:28 WIB

DPR Akan Panggil OJK Soal Regulasi Fintech

Minggu, 19/08/2018 08:58 WIB

Apa Itu Merdeka Finansial?

Jum'at, 17/08/2018 17:08 WIB

Indeks Merosot 4,83% Sepanjang Pekan Ini

Jum'at, 17/08/2018 16:51 WIB

Ahok Dapat Remisi Dua Bulan, 2019 Bebas