Portal Berita Ekonomi Sabtu, 19 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 12:01 WIB. Tiket.com - Tiket.com jalin kerja sama dengan Mahata Group untuk tingkatkan standar traveler milenial. 
  • 12:00 WIB.

    Efek Syariah - OJK tetapkan saham NATO sebagai efek syariah.

  • 09:57 WIB. Debat - Saat debat pertama, pengamat nilai Jokowi kuasai persoalan.
  • 09:57 WIB. Suap - KPK masih dalami fakta yang muncul dalam persidangan kasus suap PLTU Riau-1.
  • 09:56 WIB. Hoaks - Penyebaran hoaks masuk dalam kategori teror.
  • 09:56 WIB. Pendidikan - Kegiatan KBM di Yayasan Pendidikan AK tetap berjalan kondusif. 
  • 09:56 WIB. Narkoba - Yayasan Pendidikan AK diduga jadi gudang penyimpanan narkoba di Jakarta Barat.
  • 09:23 WIB. Perundingan - Penasihat ekonomi AS sebut ada perkembangan dalam perundingan damai dagang AS-China. 
  • 08:23 WIB. PSSI - Kongres PSSI 2019 akan digelar di Bali, Minngu (20/01/2019). 
  • 07:54 WIB. Jambi - Jabatan Zumi Zola sebagai Gubernur Jambi resmi dicabut.
  • 07:54 WIB. Diskon - JD.ID gelar diskon hingga 88%.
  • 07:53 WIB. Transportasi - Blue Bird akan lakoni bisnis bus AKAP.
  • 07:53 WIB. Hoaks - LIPI sebut daerah dengan nuansa agama yang kental paling mudah termakan hoaks.

Keharusan Impor Karena Produk Lokal....

Foto Berita Keharusan Impor Karena Produk Lokal....
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kepala Bagian Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi menyatakan, keharusan impor komoditas garam tidak bisa dilepaskan dengan kualitas produksi garam yang dihasilkan oleh para petani lokal di Tanah Air.

"Keharusan untuk mengimpor tidak lepas dari belum mampunya para petani garam lokal untuk memenuhi kebutuhan para pelaku industri," katanya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (24/1/2018).

Selain itu, menurut Hizkia, harga garam lokal juga dinilai lebih mahal daripada garam impor, sedangkan kualitas dari produksi petani garam masih berada di bawah garam impor.

Dia mengingatkan bahwa garam industri harus sekurang-kurangnya mengandung lebih dari 96 persen natrium klorida.

Hal tersebut, lanjutnya, juga belum mampu dipenuhi oleh garam produksi lokal.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan keputusan impor 3,7 juta ton garam industri diambil sesuai dengan kebutuhan yang mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS).

Ditemui di kompleks Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (23/1) malam, Darmin mengatakan pengambilan keputusan kebutuhan impor tersebut melibatkan antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan BPS.

"KKP bilang kebutuhannya 2,2 juta ton, tapi Kemenperin bilang 3,7 juta ton dan ada rinciannya. Saya tanya ke KKP, kebutuhan 2,2 juta ton bagaimana rinciannya? Ternyata dari BPS. Lalu saya tanya BPS angkanya berapa sebetulnya? Ternyata sebetulnya angkanya 3,7 juta ton," katanya.

Pemerintah telah menyatakan siap mengimpor 3,7 juta ton garam industri untuk memenuhi kebutuhan. Beberapa industri yang memerlukan garam tersebut antara lain sektor farmasi dan petrokimia.

Darmin menjamin impor garam industri tidak akan mengganggu produksi garam lokal karena komoditas dalam negeri hanya digunakan untuk konsumsi dan industri pengasinan ikan.

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mempertanyakan keputusan pemerintah untuk mengimpor garam industri.

Sekretaris Jenderal Kiara Susan Herawati beranggapan impor garam oleh pemerintah diambil sebagai "jalan pintas" menghindari penyelesaian persoalan kualitas garam.

Ia berpendapat persoalan utama garam industri di Indonesia adalah kadar natrium klorida (NaCl) yang belum bisa mencapai angka di atas 97 persen, maka seharusnya pemerintah bisa menggandeng berbagai pihak guna mengatasinya.

Tag: Hizkia Respatiadi, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)

Penulis: Redaksi

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Iggoy el Fitra

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6448.156 24.376 627
2 Agriculture 1583.292 -1.764 21
3 Mining 1880.920 11.361 47
4 Basic Industry and Chemicals 889.696 -3.628 71
5 Miscellanous Industry 1443.379 27.257 46
6 Consumer Goods 2607.292 -13.145 51
7 Cons., Property & Real Estate 471.624 -0.108 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1149.241 6.910 71
9 Finance 1234.248 10.015 91
10 Trade & Service 797.089 4.778 155
No Code Prev Close Change %
1 CLAY 180 306 126 70.00
2 NATO 103 175 72 69.90
3 SQMI 306 382 76 24.84
4 KMTR 268 334 66 24.63
5 JIHD 476 590 114 23.95
6 INRU 640 785 145 22.66
7 TNCA 206 250 44 21.36
8 INCF 296 358 62 20.95
9 DUTI 3,630 4,390 760 20.94
10 PADI 920 1,090 170 18.48
No Code Prev Close Change %
1 TFCO 735 620 -115 -15.65
2 OCAP 266 226 -40 -15.04
3 YPAS 660 575 -85 -12.88
4 CTTH 126 110 -16 -12.70
5 MFMI 725 635 -90 -12.41
6 BUKK 2,000 1,800 -200 -10.00
7 PYFA 180 163 -17 -9.44
8 TIRA 270 250 -20 -7.41
9 STTP 3,750 3,490 -260 -6.93
10 ASJT 300 280 -20 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 INPC 79 80 1 1.27
2 UNTR 26,850 26,925 75 0.28
3 INDY 2,090 2,180 90 4.31
4 ASII 8,275 8,475 200 2.42
5 TLKM 3,990 4,020 30 0.75
6 BUMI 164 174 10 6.10
7 BBRI 3,810 3,820 10 0.26
8 KPAS 210 208 -2 -0.95
9 ERAA 2,310 2,310 0 0.00
10 TSPC 1,600 1,575 -25 -1.56