Portal Berita Ekonomi Kamis, 16 Agustus 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 15:01 WIB. PSI - Buku 'Kebijakan Ahok' juga berisi cara Basuki Tjahaja Purnama membangun Jakarta.
  • 15:01 WIB. PSI - Buku 'Kebijakan Ahok' tidak hanya berisi kebijakan tetapi juga warisan.
  • 14:59 WIB. Ahok - Melalui timnya, Ahok luncurkan buku 'Kebijakan Ahok'.
  • 14:46 WIB. Ritel - Konsep belanja ritel kini beralih menjadi online.
  • 14:42 WIB. Wekraf – Wonosobo Ekonomi kreatif (Wekraf) wadah para kreator mengembangkan ekonomi kreatif.
  • 14:42 WIB. Emas Antam – Harga jual dan beli kembali emas antam menyusut.
  • 14:38 WIB.

    Asian Games – Asian games buka peluang UMKM tembus pasar ekspor.

  • 14:18 WIB. Tokopedia - Tokopedia berupaya majukan usaha mikro, kecil, dan menengah.
  • 14:15 WIB. SDM - Kemenperin prioritaskan peningkatan SDM 2019.
  • 14:05 WIB. Jokowi - Menjalanlan program "BBM Satu Harga" agar terwujudnya pancasila sila ke-5.
  • 13:37 WIB. Jokowi - Program Jokowi "Dana Desa" untuk fasilitasi infrastruktur.
  • 13:33 WIB. ESDM - Kementerian ESDM fasilitasi Riau blok rokan.
  • 12:46 WIB. Jokowi - Pemerintah tidak main-main dengan aksi pencurian ikan yang dulu sering terjadi di perairan Indonesia.
  • 12:45 WIB. Jokowi - Kemiskinan berhasil ditekan dari 28,59 juta menjadi 25,95 juta.
  • 12:43 WIB. Airlangga Hartanto - Partai Golkar tetap solid dukung Jokowi-Ma'ruf Amin.

Kemenkop Bersama Pansus DPR Bahas RUU Kewirausahaan Nasional

Foto Berita Kemenkop Bersama Pansus DPR Bahas RUU Kewirausahaan Nasional
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pemerintah memandang Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewirausahaan Nasional merupakan hal baru, yang pembahasannya perlu dilakukan secara cermat untuk melahirkan sebuah regulasi yang mempercepat pertumbuhan wirausaha di Indonesia.

"Oleh karena itu, dalam pembentukan UU Kewirausahaan Nasional, pemerintah telah beberapa kali melakukan pembahasan lintas instansi terkait menyusun dan selanjutnya mengajukan daftar inventarisasi masalah (DIM)," kata Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga dalam Raker dengan Pansus DPR RI dalam pembahasan RUU Kewirausahaan Nasional di Jakarta, Rabu (24/1/2018).

Di depan peserta sidang sebanyak 16 anggota Pansus dari 7 Fraksi dan dipimpin Andreas Eddy Susetyo dari Fraksi PDIP, Puspayoga menambahkan, di dalam DIM tersebut termasuk beberapa usulan perubahan. Di antaranya mengajukan perubahan di dalam konsideran ketentuan umum tentang definisi dari beberapa pasal dan penghapusan pasal-pasal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

"Juga dilakukan sinkronisasi atau penggabungan antar pasal yang masih sejalan pola pikirnya sehingga jumlah pasal yang semula sebanyak 55 pasal menjadi 35 pasal," papar Puspayoga.

Menurut Puspayoga, RUU Kewirausahaan Nasional perlu segera diwujudkan karena sejalan dengan strategi dan program pemerintah untuk menumbuhkan wirausaha pemula dan wirausaha sosial khususnya di kalangan anak muda. "Sehingga dapat mendorong kemajuan kewirausahaan Indonesia yang berdaya saing," tandas Puspayoga lagi.

Sementara itu, Ketua Pansus Kewirausahaan Nasional Andreas Eddy Susetyo mengungkapkan, setelah melewati dua kali masa sidang, akan dilanjutkan masa sidang ketiga pada 15 Februari 2018 dan sidang keempat pada 27 Februari 2018.

"Diharapkan pada masa sidang keempat pembahasan RUU ini akan selesai dan disahkan menjadi UU. Oleh karena itu, kita bersama pemerintah harus lebih mengefektifkan waktu yang ada dalam pembahasan. Misalnya, dengan menerima masukan dari OJK, bank-bank yang punya program kewirausahaan seperti Bank Mandiri, termasuk juga dari pihak swasta. Begitu juga dengan Badan Ekonomi Kreatif, akan kita minta masukannya," papar Andreas.

Pansus juga menyoroti maraknya bisnis startup termasuk startup di bidang fintech. "UU ini juga akan menyorot eksistensi pada bisnis startup. UU ini harus mengikuti perkembangan zaman yang begitu cepat," tandas Nasril Bahar, anggota Pansus dari Fraksi PAN.

Sementara anggota Pansus dari Fraksi Partai Golkar Hamka B Kady menyebutkan pentingnya memperbanyak wawasan tentang kewirausahaan nasional sehingga bisa menghasilkan UU yang komprehensif.

Anggota Pansus lainnya, Indah Kurnia dari Fraksi PDIP berharap Pansus ini mampu melahirkan UU yang bisa diimplementasikan secara riil, sesuai dengan landasan filosofinya yaitu mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan di tengah masyarakat. "Hanya saja, sebelum RUU ini disahkan sebagai UU, harus disinkronkan terlebih dahulu dengan UU yang lain agar tidak saling tumpang tindih di kemudian hari," kata Indah.

Selain itu, lanjut Indah, sosialisasi UU Kewirausahaan Nasional tidak hanya dilakukan DPR bersama pemerintah pusat saja, melainkan juga harus melibatkan pemerintah daerah. "Karena berdasarkan kenyataan yang ada, semangat kewirausahaan ini justru terhambat oleh Perda yang ada di daerah masing-masing sehingga UU ini mampu menciptakan semangat kewirausahaan nasional tanpa merasa terhambat. Di samping itu, agar masyarakat bisa berwirausaha tanpa lagi memikirkan jadi karyawan," pungkas Indah.

Tag: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM), Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Andreas Eddy Susetyo

Penulis: Ning Rahayu

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Kemenkpop UKM

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5816.590 46.717 598
2 Agriculture 1592.077 88.033 19
3 Mining 1997.378 23.635 46
4 Basic Industry and Chemicals 774.066 4.001 70
5 Miscellanous Industry 1202.898 18.374 45
6 Consumer Goods 2314.885 9.200 46
7 Cons., Property & Real Estate 437.652 -1.224 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1016.194 17.287 70
9 Finance 1058.652 8.733 91
10 Trade & Service 833.087 1.148 144
No Code Prev Close Change %
1 LSIP 1,180 1,325 145 12.29
2 AALI 11,900 13,300 1,400 11.76
3 BWPT 214 238 24 11.21
4 LPIN 980 1,085 105 10.71
5 IKAI 164 180 16 9.76
6 JIHD 450 490 40 8.89
7 NICK 125 135 10 8.00
8 GZCO 65 70 5 7.69
9 MIKA 1,790 1,925 135 7.54
10 EXCL 2,730 2,920 190 6.96
No Code Prev Close Change %
1 YPAS 890 700 -190 -21.35
2 IDPR 770 700 -70 -9.09
3 GMFI 228 210 -18 -7.89
4 ASBI 314 290 -24 -7.64
5 PANS 1,680 1,555 -125 -7.44
6 ACES 1,370 1,275 -95 -6.93
7 RELI 270 252 -18 -6.67
8 TIRA 136 127 -9 -6.62
9 BIPP 79 74 -5 -6.33
10 PSDN 298 280 -18 -6.04
No Code Prev Close Change %
1 PTBA 4,160 4,030 -130 -3.12
2 BBRI 3,130 3,210 80 2.56
3 TKIM 14,750 13,975 -775 -5.25
4 KREN 725 770 45 6.21
5 TLKM 3,350 3,430 80 2.39
6 BBNI 7,300 7,375 75 1.03
7 PGAS 1,815 1,840 25 1.38
8 ASII 6,825 6,975 150 2.20
9 UNTR 34,050 34,000 -50 -0.15
10 ERAA 2,730 2,650 -80 -2.93