Portal Berita Ekonomi Kamis, 21 Februari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:32 WIB. Bulog - Bulog berharap pelepasan cadangan beras pemerintah dicarikan saluran baru.
  • 20:31 WIB. AP Kargo - AP Kargo sedang mengalami penurunan volume kargo kelolaan hingga 20% pada Januari 2019.
  • 20:31 WIB. Pelni - Pelni menyediakan layanan Redpack untuk memudahkan penumpang hingga UMKM.
  • 20:31 WIB. BRI -  BRI mengincar dua perusahaan asuransi umum.
  • 20:30 WIB. ANTM - Antam berharap bisa meraih kuota ekspor bijih nikel kadar rendah hingga 5 juta ton per tahun.
  • 20:28 WIB. RAJA - Rukun Raharja memiliki peluang untuk melanjutkan kontrak dengan PLN di 2019.
  • 20:27 WIB. Pindad - Pindad mencapai laba bersih hingga 3 digit sepanjang 2018.
  • 20:27 WIB. Mandiri - Mandiri mampu menjual ST003 sebanyak Rp773 miliar.
  • 20:26 WIB. BTN - BTN meraup Rp80 miliar dari penjualan ST003 dari target Rp75 miliar.
  • 20:19 WIB. BRI - BRI meminta relaksasi aturan BMPK untuk menyalurkan kredit kepada BUMN.
  • 20:02 WIB. BNI - BNI berharap kelonggaran batas maksimum pemberian kredit khusus untuk kredit infrastruktur.
  • 20:01 WIB. Pelindo II - Pelindo II rencanakan lepas saham Pelabuhan Tanjung Priok ke publik lewat IPO.
  • 19:57 WIB. Pelindo II - Pelindo II catat laba bersih Rp 2,43 triliun pada 2018.
  • 19:55 WIB. Pelindo II - Saat ini seluruh transaksi di Pelindo II sudah cashless.
  • 19:51 WIB. Pelindo II - Pelindo II sedang menyiapkan aplikasi digital.

Kemenkop Bersama Pansus DPR Bahas RUU Kewirausahaan Nasional

Foto Berita Kemenkop Bersama Pansus DPR Bahas RUU Kewirausahaan Nasional
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pemerintah memandang Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewirausahaan Nasional merupakan hal baru, yang pembahasannya perlu dilakukan secara cermat untuk melahirkan sebuah regulasi yang mempercepat pertumbuhan wirausaha di Indonesia.

"Oleh karena itu, dalam pembentukan UU Kewirausahaan Nasional, pemerintah telah beberapa kali melakukan pembahasan lintas instansi terkait menyusun dan selanjutnya mengajukan daftar inventarisasi masalah (DIM)," kata Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga dalam Raker dengan Pansus DPR RI dalam pembahasan RUU Kewirausahaan Nasional di Jakarta, Rabu (24/1/2018).

Di depan peserta sidang sebanyak 16 anggota Pansus dari 7 Fraksi dan dipimpin Andreas Eddy Susetyo dari Fraksi PDIP, Puspayoga menambahkan, di dalam DIM tersebut termasuk beberapa usulan perubahan. Di antaranya mengajukan perubahan di dalam konsideran ketentuan umum tentang definisi dari beberapa pasal dan penghapusan pasal-pasal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

"Juga dilakukan sinkronisasi atau penggabungan antar pasal yang masih sejalan pola pikirnya sehingga jumlah pasal yang semula sebanyak 55 pasal menjadi 35 pasal," papar Puspayoga.

Menurut Puspayoga, RUU Kewirausahaan Nasional perlu segera diwujudkan karena sejalan dengan strategi dan program pemerintah untuk menumbuhkan wirausaha pemula dan wirausaha sosial khususnya di kalangan anak muda. "Sehingga dapat mendorong kemajuan kewirausahaan Indonesia yang berdaya saing," tandas Puspayoga lagi.

Sementara itu, Ketua Pansus Kewirausahaan Nasional Andreas Eddy Susetyo mengungkapkan, setelah melewati dua kali masa sidang, akan dilanjutkan masa sidang ketiga pada 15 Februari 2018 dan sidang keempat pada 27 Februari 2018.

"Diharapkan pada masa sidang keempat pembahasan RUU ini akan selesai dan disahkan menjadi UU. Oleh karena itu, kita bersama pemerintah harus lebih mengefektifkan waktu yang ada dalam pembahasan. Misalnya, dengan menerima masukan dari OJK, bank-bank yang punya program kewirausahaan seperti Bank Mandiri, termasuk juga dari pihak swasta. Begitu juga dengan Badan Ekonomi Kreatif, akan kita minta masukannya," papar Andreas.

Pansus juga menyoroti maraknya bisnis startup termasuk startup di bidang fintech. "UU ini juga akan menyorot eksistensi pada bisnis startup. UU ini harus mengikuti perkembangan zaman yang begitu cepat," tandas Nasril Bahar, anggota Pansus dari Fraksi PAN.

Sementara anggota Pansus dari Fraksi Partai Golkar Hamka B Kady menyebutkan pentingnya memperbanyak wawasan tentang kewirausahaan nasional sehingga bisa menghasilkan UU yang komprehensif.

Anggota Pansus lainnya, Indah Kurnia dari Fraksi PDIP berharap Pansus ini mampu melahirkan UU yang bisa diimplementasikan secara riil, sesuai dengan landasan filosofinya yaitu mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan di tengah masyarakat. "Hanya saja, sebelum RUU ini disahkan sebagai UU, harus disinkronkan terlebih dahulu dengan UU yang lain agar tidak saling tumpang tindih di kemudian hari," kata Indah.

Selain itu, lanjut Indah, sosialisasi UU Kewirausahaan Nasional tidak hanya dilakukan DPR bersama pemerintah pusat saja, melainkan juga harus melibatkan pemerintah daerah. "Karena berdasarkan kenyataan yang ada, semangat kewirausahaan ini justru terhambat oleh Perda yang ada di daerah masing-masing sehingga UU ini mampu menciptakan semangat kewirausahaan nasional tanpa merasa terhambat. Di samping itu, agar masyarakat bisa berwirausaha tanpa lagi memikirkan jadi karyawan," pungkas Indah.

Tag: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM), Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Andreas Eddy Susetyo

Penulis: Ning Rahayu

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Kemenkpop UKM

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,766.77 3,728.54
British Pound GBP 1.00 18,468.44 18,283.99
China Yuan CNY 1.00 2,090.80 2,070.07
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,125.00 13,985.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,136.10 10,034.24
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,799.66 1,781.76
Dolar Singapura SGD 1.00 10,456.77 10,349.29
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,040.35 15,877.17
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,474.78 3,436.12
Yen Jepang JPY 100.00 12,744.74 12,615.01

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6512.784 18.117 627
2 Agriculture 1601.214 -11.059 21
3 Mining 1907.000 12.070 47
4 Basic Industry and Chemicals 893.650 14.153 71
5 Miscellanous Industry 1359.890 0.132 46
6 Consumer Goods 2660.281 3.855 51
7 Cons., Property & Real Estate 458.747 4.624 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1206.870 -9.689 71
9 Finance 1236.721 2.980 91
10 Trade & Service 825.628 2.708 155
No Code Prev Close Change %
1 LEAD 75 92 17 22.67
2 PSDN 222 260 38 17.12
3 MPPA 306 356 50 16.34
4 CSAP 520 600 80 15.38
5 NATO 515 590 75 14.56
6 AKSI 352 390 38 10.80
7 TALF 300 332 32 10.67
8 ARTA 890 980 90 10.11
9 INTP 18,000 19,500 1,500 8.33
10 SIPD 955 1,030 75 7.85
No Code Prev Close Change %
1 ALDO 2,510 1,900 -610 -24.30
2 PUDP 442 356 -86 -19.46
3 SIMA 300 250 -50 -16.67
4 YULE 208 175 -33 -15.87
5 TRIO 250 214 -36 -14.40
6 RELI 236 206 -30 -12.71
7 KONI 438 386 -52 -11.87
8 INCF 360 322 -38 -10.56
9 SMDM 188 170 -18 -9.57
10 CLAY 1,700 1,540 -160 -9.41
No Code Prev Close Change %
1 BMRI 7,200 7,100 -100 -1.39
2 FREN 288 284 -4 -1.39
3 JPFA 2,440 2,310 -130 -5.33
4 ANTM 1,025 1,060 35 3.41
5 BBCA 26,900 27,500 600 2.23
6 LEAD 75 92 17 22.67
7 TLKM 3,920 3,870 -50 -1.28
8 ADRO 1,295 1,345 50 3.86
9 GIAA 474 482 8 1.69
10 BBRI 3,910 3,890 -20 -0.51