Portal Berita Ekonomi Rabu, 16 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:04 WIB. Twitter - Twitter kini bisa tampilkan linimasa dengan urutan tweet terbaru.
  • 20:03 WIB. Xiaomi - 4  smartphone Xiaomi segera dapat update Android Pie.
  • 20:02 WIB. Microsoft - Microsoft pastikan umur Windows 7 tinggal setahun lagi.
  • 20:01 WIB. Mobile Legends - Mobile Legends klaim jadi gim terpopuler di Asean.
  • 20:00 WIB. WhatsApp - Pengguna WhatsApp kini bisa balas pesan di grup secara privat.
  • 19:59 WIB. Bukalapak - Bukalapak terima kucuran investasi dari Mirae Asset-Naver Asia Growth Fund.
  • 19:57 WIB. ITB - ITB bikin aplikasi pendeteksi badai dengan tingkat akurat 85%.
  • 19:55 WIB. Youtube - Youtube perbarui kebijakan akibat birdbox challenge cs.
  • 19:54 WIB. Sony - Sony rilis kamera anyar untuk vlogger.
  • 18:40 WIB. Bakti - Bakti bukukan pendapatan Rp2,9 triliun.
  • 18:02 WIB. LRT - BPPT klaim Indonesia kuasai desain teknologi LRT.
  • 18:00 WIB. Mercedes - SUV baru Mercedes-Benz GLB bakal meluncur di Indonesia.
  • 17:57 WIB. Youtube - Youtube uji fitur rekomendasi unduh video.
  • 17:55 WIB. LRT - PT Inka siapkan empat trainset LRT pada Juni 2019.
  • 17:53 WIB. Snap - Petinggi Snap kembali hengkang.

Mantan Menteri Jokowi: Holding Migas Jangan Buru-buru

Foto Berita Mantan Menteri Jokowi: Holding Migas Jangan Buru-buru
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Rencana pemerintah membentuk perusahaan induk (holding) BUMN di sektor minyak dan gas bumi (migas) disarankan tidak perlu tergesa-gesa tanpa kajian ulang.

"Sebenarnya rencana Holding BUMN itu bagus, di atas kertas, tapi pemerintah tidak perlu tergesa-gesa dan harus dikaji ulang," kata mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, di Jakarta, Rabu (25/1/2018).

Menurut dia, pemerintah harus berhitung secara matang terkait realisasi konsep holding BUMN. Sebab, masih terdapat sejumlah hal yang dinilai luput dari analisa pemerintah seperti upaya efektivitas dan efisiensi manajemen BUMN.

"Pembentukan holding hanya bermanfaat jika peningkatan efisiensi biaya dan adanya sinergi akibat skala ekonomi. Jika tidak ada penurunan biaya dan peningkatan pendapatan, maka bisa diproyeksikan holding gagal dan tidak bermanfaat," ujar dia.

Untuk itu, lanjut Rizal, sebaiknya berhati-berhati dalam mengimplementasi holding BUMN, karena jika gagal, maka akan menambah birokrasi dan memperpanjang rantai pengambil keputusan, dan juga biaya.

Seperti diketahui, guna merealisasikan konsep holding BUMN pemerintah telah menerbitkan sejumlah landasan hukum seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas.

Dalam peraturan tersebut, wacana holding sendiri akan menyasar banyak BUMN yang bergerak di sektor pertambangan, minyak dan gas bumi, perbankan, pangan dan konstruksi.

Sementara itu, Kementerian BUMN menargetkan penyatuan bisnis PT Pertagas anak usaha PT Pertamina (Persero) dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) Persero dalam satu subholding gas akan terealisasi akhir Maret 2018.

Tag: Rizal Ramli, Holding Migas, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN), PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Gas (Pertagas), Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Widodo S Jusuf

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6413.360 4.576 625
2 Agriculture 1580.665 -4.371 21
3 Mining 1864.283 19.943 47
4 Basic Industry and Chemicals 886.611 -9.234 71
5 Miscellanous Industry 1412.349 17.718 46
6 Consumer Goods 2622.970 -29.125 51
7 Cons., Property & Real Estate 479.075 -1.667 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1144.667 14.212 71
9 Finance 1218.281 4.587 91
10 Trade & Service 789.491 2.967 153
No Code Prev Close Change %
1 CANI 163 210 47 28.83
2 TIRA 250 312 62 24.80
3 AGRS 300 374 74 24.67
4 INCF 300 350 50 16.67
5 BGTG 95 110 15 15.79
6 INPP 650 750 100 15.38
7 VICO 104 119 15 14.42
8 CTTH 122 135 13 10.66
9 TFCO 665 735 70 10.53
10 BEST 234 258 24 10.26
No Code Prev Close Change %
1 ASJT 360 300 -60 -16.67
2 OCAP 330 282 -48 -14.55
3 YPAS 745 660 -85 -11.41
4 RELI 250 224 -26 -10.40
5 PRIM 570 515 -55 -9.65
6 APEX 1,400 1,295 -105 -7.50
7 OASA 378 350 -28 -7.41
8 ATIC 880 815 -65 -7.39
9 UNIT 268 252 -16 -5.97
10 MIDI 1,060 1,000 -60 -5.66
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 342 348 6 1.75
2 ANTM 820 870 50 6.10
3 PGAS 2,320 2,410 90 3.88
4 UNTR 25,600 26,050 450 1.76
5 TLKM 3,930 3,990 60 1.53
6 KPAS 222 224 2 0.90
7 BBRI 3,780 3,780 0 0.00
8 DOID 565 615 50 8.85
9 BMRI 7,800 7,800 0 0.00
10 BHIT 66 71 5 7.58