Portal Berita Ekonomi Minggu, 20 Mei 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 14:42 WIB. Mahathir - Muncul petisi minta Mahathir jadi Menteri Pedidikan Malaysia.
  • 14:40 WIB. Kuba - Pasca insiden jatuhnya pesawat, Kuba kibarkan bendera setengah tiang.
  • 14:39 WIB. Saudi - Gerilyawan Houthi kembali tembakkan rudal ke Arab Saudi.
  • 14:38 WIB. Malaysia - Anwar Ibrahim tiba di kediaman Bj Habibie.
  • 14:37 WIB. Somalia - PBB: topan tropis hancurkan wilayah Somalia Utara.
  • 14:35 WIB. Afghanistan - Pertandingan kriket di Afghanistan dibom, delapan orang tewas.
  • 14:33 WIB. Israel - Otoritas Palestina kutuk penolakan Israel atas penyelidikan tragedi Gaza.
  • 14:32 WIB. Palestina - Aksi solidaritas Palestina digelar di luar kantor PBB di Jenewa.
  • 14:30 WIB. Malaysia - KPK Malaysia panggil Najib Razak.
  • 14:29 WIB. Arab - Turki: Netanyahu nikmati perpecahan dunia Arab.
  • 11:36 WIB. CSR - Pelindo III menyiapkan sebanyak 14 ribu tiket gratis pada masa mudik 2018.
  • 11:26 WIB. UKM - Pemkot Palembang mengimbau pelaku UKM pempek untuk tidak menggunakan bahan pengawet berbahaya.
  • 11:25 WIB. Bali - Bali meraup devisa US$5,03 juta dari ekspor patung dan aneka jenis cenderamata selama Maret 2018.
  • 11:23 WIB. MUI - MUI Kota Surabaya menggunakan jalur kemasyarakatan umat untuk memakamkan jenazah terduga teroris.
  • 11:22 WIB. Pangan - Perum Bulog menjamin ketersediaan pangan selama bulan Ramadan di Tangerang.

Taksi Online Harus Patuhi Permenhub, Kalau Tidak...

Foto Berita Taksi Online Harus Patuhi Permenhub, Kalau Tidak...
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Semua pihak harus mematuhi Peraturan Menteri Perhubungan No.108/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek atau taksi online per 1 Februari 2018, kata pengamat transportasi Universitas Katolik Sugijapranata Djoko Setiawarno.

"Pilihannya satu diatur atau tidak diatur. Kalau mau diatur harus ikut aturan. Tidak mau ikut aturan berarti ilegal," kata Djoko Setiawarno di Jakarta, Kamis (25/1/2018).

Menurut dia,pemerintah sebagai pelaksana Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No. 108/2017 harus jalan terus dan tak bergeming dengan adanya suara-suara penolakan yang melanggar komitmen dengan kembali melalukan demo dan langkah hukum.

Sedangkan pengamat transportasi dari Puslitbang Universitas Gadjah Mada (UGM) Liliek Wachid Budi Susilo menyarankan ada edukasi dari pemerintah kepada pengemudi taksi online terhadap aturan yang akan dijalankan.

Menurut Liliek, permasalahan utama dari taksi online ini sudah bergeser dari sisi transportasi menjadi sisi bisnis dan pekerjaan, maka pengemudi online harus mendapatkan edukasi kelebihan dan kekurangan dari bisnis atau pekerjaan ini, khususnya terkait dengan skala keekonomian dan keselamatan.

"Karena mereka tidak lagi berperan sebagai pengemudi saja tetapi juga dipaksa menjadi pengusaha sehingga perhitungannya bukan hanya sehari dapat berapa tetapi bagaimana mereka bisa memastikan keberlanjutan dari pekerjaan mereka," katanya.

Hal lain yang disarankannya adalah pengemudi diajak duduk bersama untuk mengkaji sistem kerja mereka khususnya terkait dengan kelayakan ekonomi dan aspek keselamatan. Dia menilai agak aneh jika tuntunan pengemudi berbeda satu sama lain, kalau tujuannya adalah sama.

Pendiri IndoTelko Forum Doni Ismanto Darwin mengingatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk tepat waktu menyelesaikan dashboard guna memantau operasional taksi online sesuai permintaan PM 108/2017.

Doni mengharapkan 'dashboard' itu menyajikan data real time bukan agregat, mulai dari jumlah angkutan yang tengah beroperasi, penerapan tarif yang berlaku secara seketika, rute, dan status dari kendaraan.

"Ini akan membuat semua transparan nantinya dan ada persaingan sehat, tidak hanya antarpemain taksi online, tetapi juga dengan konvensional. Idealnya, 'dashboard' itu juga dalam bentuk aplikasi, agar teman-teman di Perhubungan Darat lebih praktis," sarannya.

Akomodasi kepentingan PM 108/2017 merupakan upaya Kementerian Perhubungan untuk mengakomodasi kepentingan semua pihak dan mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa. Ada tiga landasan dalam Permenhub ini yaitu kepentingan nasional,kepentingan pengguna jasa dalam aspek keselamatan dan perlindungan konsumen dan kesetaraan kesempatan berusaha.

Bila ingin menjalankan sebuah usaha sebagai perusahaan angkutan, maka wajib berbadan hukum sesuai dengan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Badan hukum yang dimaksud dapat berupa Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi. Untuk koperasi, keanggotaan atau asetnya diperbolehkan atas nama perorangan.

Peraturan ini menyebutkan mengenai persyaratan minimal lima kendaraan. Persyaratan minimal ini berlaku bagi badan hukum dengan bukti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama badan hukum. Sedangkan bagi perorangan yang memiliki kurang dari lima kendaraan dapat bergabung dalam wadah koperasi.

Tag: Djoko Setiawarno, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Taksi Online

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Aprillio Akbar

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5783.310 -32.610 581
2 Agriculture 1509.924 27.738 19
3 Mining 1886.820 30.537 44
4 Basic Industry and Chemicals 762.354 -4.210 69
5 Miscellanous Industry 1153.067 -29.165 44
6 Consumer Goods 2379.810 -13.317 45
7 Cons., Property & Real Estate 449.733 -5.782 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1000.487 -1.619 64
9 Finance 1018.608 -8.771 92
10 Trade & Service 896.957 -3.868 139
No Code Prev Close Change %
1 DSSA 11,900 14,275 2,375 19.96
2 MTWI 107 127 20 18.69
3 SKYB 400 470 70 17.50
4 MDKI 370 412 42 11.35
5 ESSA 248 276 28 11.29
6 MITI 77 84 7 9.09
7 PGLI 185 200 15 8.11
8 MPOW 175 188 13 7.43
9 ERAA 2,010 2,150 140 6.97
10 META 178 190 12 6.74
No Code Prev Close Change %
1 FORZ 444 334 -110 -24.77
2 KOIN 290 230 -60 -20.69
3 NIPS 430 380 -50 -11.63
4 SKBM 488 432 -56 -11.48
5 INDR 3,890 3,450 -440 -11.31
6 SAFE 278 250 -28 -10.07
7 PUDP 500 450 -50 -10.00
8 DNAR 310 282 -28 -9.03
9 GTBO 260 238 -22 -8.46
10 KICI 210 194 -16 -7.62
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 2,990 2,940 -50 -1.67
2 ADRO 1,880 1,905 25 1.33
3 BBCA 22,000 21,700 -300 -1.36
4 TAXI 122 127 5 4.10
5 MNCN 1,300 1,290 -10 -0.77
6 PGAS 1,905 1,980 75 3.94
7 TLKM 3,490 3,490 0 0.00
8 ASII 6,725 6,525 -200 -2.97
9 PTBA 3,550 3,690 140 3.94
10 ERAA 2,010 2,150 140 6.97