Portal Berita Ekonomi Minggu, 23 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:22 WIB. Ketum PBNU - Jabatan baru Ma'ruf Amin di PBNU ialah Mustasyar (Dewan Penasihat).
  • 20:31 WIB. Sandiaga - Semua partai pengusung harus menerapkan teletubbies effect di Pilpres 2019.
  • 20:07 WIB. Khofifah - Menangkan Jokowi-Ma'ruf, semua jaringan dimaksimalkan.
  • 20:06 WIB. Khofifah - Sejauh ini NU terus berkoordinasi dengan Jokowi-Ma'ruf.
  • 20:06 WIB. Khofifah - Kita tidak bisa pastikan 100% masyarakat NU mendukung Jokowi-Ma'ruf.
  • 19:58 WIB. Iran - 11 tentara Iran tewas dalam serangan terhadap parade militer.
  • 19:57 WIB. Republik Dominika - China membuka kedutaan di Republik Dominika.
  • 19:56 WIB. Al Jazeera - Festival Film Dokumenter Al Jazeera Balkan dimulai.
  • 19:56 WIB. Palestina - Mahmoud Abbas: Palestina siap memasuki pembicaraan damai dengan Israel.
  • 19:55 WIB. Nigeria - PBB: Wabah kolera di Nigeria tewaskan 97 orang.
  • 19:54 WIB. KIK - Akan lebih mengandalkan cara kampanye dengan gotong royong dan bukan sekadar modal finansial.
  • 19:54 WIB. KIK - Sumber dana kampanye Jokowi-Ma'ruf yakni perusahaan dan partai politik.
  • 19:54 WIB. NAFTA - Meksiko akan mencari kesepakatan dengan Kanada jika perundingan NAFTA gagal.
  • 19:53 WIB. Australia - Kamboja berikan pengampunan kepada sutradara asal Australia.
  • 19:53 WIB. KIK - Dana¬† kampanye Jokowi-Ma'ruf sebanyak Rp11,9 miliar.

Taksi Online Harus Patuhi Permenhub, Kalau Tidak...

Foto Berita Taksi Online Harus Patuhi Permenhub, Kalau Tidak...
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Semua pihak harus mematuhi Peraturan Menteri Perhubungan No.108/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek atau taksi online per 1 Februari 2018, kata pengamat transportasi Universitas Katolik Sugijapranata Djoko Setiawarno.

"Pilihannya satu diatur atau tidak diatur. Kalau mau diatur harus ikut aturan. Tidak mau ikut aturan berarti ilegal," kata Djoko Setiawarno di Jakarta, Kamis (25/1/2018).

Menurut dia,pemerintah sebagai pelaksana Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No. 108/2017 harus jalan terus dan tak bergeming dengan adanya suara-suara penolakan yang melanggar komitmen dengan kembali melalukan demo dan langkah hukum.

Sedangkan pengamat transportasi dari Puslitbang Universitas Gadjah Mada (UGM) Liliek Wachid Budi Susilo menyarankan ada edukasi dari pemerintah kepada pengemudi taksi online terhadap aturan yang akan dijalankan.

Menurut Liliek, permasalahan utama dari taksi online ini sudah bergeser dari sisi transportasi menjadi sisi bisnis dan pekerjaan, maka pengemudi online harus mendapatkan edukasi kelebihan dan kekurangan dari bisnis atau pekerjaan ini, khususnya terkait dengan skala keekonomian dan keselamatan.

"Karena mereka tidak lagi berperan sebagai pengemudi saja tetapi juga dipaksa menjadi pengusaha sehingga perhitungannya bukan hanya sehari dapat berapa tetapi bagaimana mereka bisa memastikan keberlanjutan dari pekerjaan mereka," katanya.

Hal lain yang disarankannya adalah pengemudi diajak duduk bersama untuk mengkaji sistem kerja mereka khususnya terkait dengan kelayakan ekonomi dan aspek keselamatan. Dia menilai agak aneh jika tuntunan pengemudi berbeda satu sama lain, kalau tujuannya adalah sama.

Pendiri IndoTelko Forum Doni Ismanto Darwin mengingatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk tepat waktu menyelesaikan dashboard guna memantau operasional taksi online sesuai permintaan PM 108/2017.

Doni mengharapkan 'dashboard' itu menyajikan data real time bukan agregat, mulai dari jumlah angkutan yang tengah beroperasi, penerapan tarif yang berlaku secara seketika, rute, dan status dari kendaraan.

"Ini akan membuat semua transparan nantinya dan ada persaingan sehat, tidak hanya antarpemain taksi online, tetapi juga dengan konvensional. Idealnya, 'dashboard' itu juga dalam bentuk aplikasi, agar teman-teman di Perhubungan Darat lebih praktis," sarannya.

Akomodasi kepentingan PM 108/2017 merupakan upaya Kementerian Perhubungan untuk mengakomodasi kepentingan semua pihak dan mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa. Ada tiga landasan dalam Permenhub ini yaitu kepentingan nasional,kepentingan pengguna jasa dalam aspek keselamatan dan perlindungan konsumen dan kesetaraan kesempatan berusaha.

Bila ingin menjalankan sebuah usaha sebagai perusahaan angkutan, maka wajib berbadan hukum sesuai dengan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Badan hukum yang dimaksud dapat berupa Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi. Untuk koperasi, keanggotaan atau asetnya diperbolehkan atas nama perorangan.

Peraturan ini menyebutkan mengenai persyaratan minimal lima kendaraan. Persyaratan minimal ini berlaku bagi badan hukum dengan bukti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama badan hukum. Sedangkan bagi perorangan yang memiliki kurang dari lima kendaraan dapat bergabung dalam wadah koperasi.

Tag: Djoko Setiawarno, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Taksi Online

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Aprillio Akbar

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,972.48 3,932.70
British Pound GBP 1.00 19,766.67 19,568.83
China Yuan CNY 1.00 2,179.44 2,157.79
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,898.00 14,750.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,860.64 10,751.28
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,904.46 1,885.47
Dolar Singapura SGD 1.00 10,919.89 10,810.61
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,552.82 17,372.55
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,609.89 3,570.56
Yen Jepang JPY 100.00 13,234.43 13,099.47

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5957.744 26.478 602
2 Agriculture 1585.807 1.672 20
3 Mining 1954.048 17.971 46
4 Basic Industry and Chemicals 821.966 11.293 71
5 Miscellanous Industry 1239.096 -33.418 45
6 Consumer Goods 2491.409 13.779 47
7 Cons., Property & Real Estate 420.972 -0.966 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1027.263 -2.237 69
9 Finance 1075.740 7.879 91
10 Trade & Service 829.850 7.907 145
No Code Prev Close Change %
1 LPIN 900 1,125 225 25.00
2 PANI 306 382 76 24.84
3 LAND 1,155 1,440 285 24.68
4 DIGI 530 660 130 24.53
5 IIKP 236 280 44 18.64
6 FILM 1,135 1,285 150 13.22
7 RELI 234 260 26 11.11
8 PBSA 660 730 70 10.61
9 NIKL 2,060 2,270 210 10.19
10 ACES 1,420 1,560 140 9.86
No Code Prev Close Change %
1 AIMS 230 200 -30 -13.04
2 BIKA 200 175 -25 -12.50
3 TOPS 825 730 -95 -11.52
4 SIPD 1,065 955 -110 -10.33
5 MAPA 4,180 3,800 -380 -9.09
6 INTD 308 282 -26 -8.44
7 MMLP 575 530 -45 -7.83
8 WICO 645 595 -50 -7.75
9 LMSH 695 645 -50 -7.19
10 UNIT 290 270 -20 -6.90
No Code Prev Close Change %
1 KPIG 690 680 -10 -1.45
2 BBRI 3,090 3,120 30 0.97
3 TRAM 260 254 -6 -2.31
4 ADRO 1,805 1,880 75 4.16
5 CPRO 50 50 0 0.00
6 BBCA 23,950 23,700 -250 -1.04
7 PNLF 232 238 6 2.59
8 LAND 1,155 1,440 285 24.68
9 TLKM 3,600 3,600 0 0.00
10 FILM 1,135 1,285 150 13.22