Portal Berita Ekonomi Selasa, 25 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 18:27 WIB. Menpora - Liga Indonesia dihentikan selama dua pekan.
  • 18:12 WIB. Nasional - MPR ajak masyarakat rukun hadapi tahun politik.
  • 18:12 WIB. Politik - PPP dan Uni Eropa mendiskusikan stabilitas politik Indonesia.
  • 18:12 WIB. Politik - Fadli Zon terima pengaduan tim GNPF Ulama soal Rizieq.
  • 18:12 WIB. DKI Jakarta - Gubernur Anies Baswedan akhirnya tandatangani APBD P DKI Jakarta 2018.
  • 18:11 WIB. Sepak Bola - Menpora minta liga dihentikan dua pekan.
  • 18:11 WIB. Daerah - Timses Dedi Mulyadi gelar nobar film G-30-S/PKI.
  • 18:10 WIB. Bisnis - Wapres JK serukan kerja sama tanggulangi dampak perang dagang AS-China.
  • 18:10 WIB. Olahraga - Presiden Jokowi minta komitmen bersama agar kasus Haringga tak terulang.
  • 18:10 WIB. Industri - Menperin minta pabrik kabel serat optik tingkatkan TKDN.
  • 18:09 WIB. Daerah - Gubernur Ridwan Kamil tuntut netralitas ASN Jabar.
  • 17:50 WIB. KPU - Masa meneriakkan dua periode dianggap provokatif?
  • 17:48 WIB. Fadli Zon - Apakah pencekalan Habib Rizieq adalah pesanan Indonesia ke pemerintahan Arab Saudi?
  • 17:47 WIB. Fadli Zon - Laporan FPI dan GNPF-U soal pencekalan Habi Rizieq bakal diteruskan ke Menlu, Kapolri, dan Ka-BIN.
  • 17:45 WIB. Fadli Zon - Habib Rizieq dicekal masuk Malaysia.

Target Swasembada Beras Tidak Realistis, Ini Alasannya

Foto Berita Target Swasembada Beras Tidak Realistis, Ini Alasannya
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

 

Langkah pemerintah yang menargetkan swasembada beras dinilai sudah tidak realistis. Dikatakan tidak realistis karena target ini dicanangkan tanpa memerhatikan perubahan-perubahan yang ada di masyarakat. Selain perubahan, target ini juga dihadapkan pada sejumlah tantangan.

Kepala Bagian Penelitian Center for Indonesian Policy Studies Hizkia Respatiadi mengatakan, kondisi Indonesia saat ini sangat jauh berbeda pada saat swasembada tercapai di era pemerintahan Presiden Soeharto. Perubahan-perubahan yang ada antara lain adalah jumlah penduduk yang terus meningkat. Laju pertambahan penduduk Indonesia terjadi sangat cepat.

"Jumlah penduduk yang bertambah harus diikuti dengan kemampuan lahan pertanian untuk menyediakan pangan untuk mereka," kata Hizkia di Jakarta, Kamis (25/1/2018).

Ia mengatakan beberapa perubahan lainnya yaitu semakin terbatasnya jumlah lahan yang bisa digunakan untuk pertanian. Gencarnya industrialisasi dan pembangunan infrastruktur menggerus lahan-lahan pertanian masyarakat. Hal ini berakibat pada tidak maksimalnya hasil produksi beras, baik secara ekstensifikasi maupun intensifikasi.

"Jumlah petani juga terus berkurang seiring dengan berkurangnya akses mereka terhadap kepemilikan lahan. Selain itu, regenerasi di kalangan petani juga berjalan relatif lambat karena generasi muda tidak tertarik untuk menjadi petani. Belum lagi sistem irigasi yang sangat tergantung dengan air bersih. Air kini juga rentan pencemaran," ungkapnya.

Indonesia memiliki tingkat efisiensi yang rendah pada proses pasca panen. Dari sekitar 57 juta ton padi yang dihasilkan, sekitar 8,5 juta tona (15%) terbuang percuma dalam proses pasca panen. Hal ini diakibatkan berbagai faktor, seperti jauhnya rentang waktu antara panen dengan proses perontokan bulir padi (threshing) dan juga proses pengeringan yang masih tradisional (dijemur) dan belum menggunakan mesin.

Jika dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, dan Vietnam, masing-masing hanya kehilangan sekitar 319.000 ton (Malaysia), 3,9 juta ton (Thailand), dan 4,9 juta ton (Vietnam).

"Penguasaan teknologi di kalangan petani juga belum menjadi sesuatu yang memasyarakat di kalangan mereka. Hal ini tentu membutuhkan waktu," tambah Hizkia.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah dengan melakukan diversifikasi. Diversifikasi pangan bisa menjadi pilihan daripada hanya fokus pada satu jenis komoditas pangan saja. Namun, diversifikasi pangan tidak akan terwujud kalau pemerintah tetap menjadikan swasembada sebagai tujuan utama. Hal ini dikarenakan masyarakat akan memilih komoditas yang tersedia dalam jumlah banyak.

Penyediaan pangan, lanjutnya, kini tidak hanya soal memenuhi kebutuhan masyarakat saja. Penyediaan pangan kini juga termasuk bagaimana menyediakan pangan yang bergizi untuk masyarakat dan menciptakan food supply chain yang sustainable untuk masyarakat.

"Food supply chain ini yang masih menjadi masalah di masyarakat. Food supply chain yang ada belum sustainable sehingga seringkali menimbulkan kekisruhan seperti naiknya harga komoditas pangan karena komoditas tersebut tiba-tiba menghilang dari pasaran dan sulit didapat," ujarnya.

Selain diversifikasi pangan, Hizkia juga menjelaskan pentingnya keterlibatan Indonesia dalam mekanisme perdagangan internasional. Perdagangan internasional tetap dibutuhkan, lanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Di saat yang bersamaan, masyarakat juga diarahkan untuk beralih ke makanan alternatif yang terdiversifikasi. Hal ini penting karena Indonesia harus menjadi bagian dari global food market yang terintegrasi.

"Jika Indonesia mengisolasi dirinya sendiri dengan program swasembada yang agresif dan merusak lingkungan maka Indonesia akan merugikan petani dan masyarakat," terangnya.

 

Tag: Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Hizkia Respatiadi, Swasembada Beras

Penulis: Boyke P. Siregar

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Antara/Oky Lukmansyah

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,990.77 3,951.21
British Pound GBP 1.00 19,615.75 19,420.30
China Yuan CNY 1.00 2,186.88 2,165.25
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,967.00 14,819.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,836.11 10,724.51
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,915.70 1,896.59
Dolar Singapura SGD 1.00 10,956.01 10,843.70
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,565.27 17,385.65
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,623.09 3,582.93
Yen Jepang JPY 100.00 13,260.39 13,128.10

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5874.299 -7.921 602
2 Agriculture 1559.439 -8.071 20
3 Mining 1942.424 18.950 46
4 Basic Industry and Chemicals 799.490 -12.818 71
5 Miscellanous Industry 1231.155 10.426 45
6 Consumer Goods 2453.180 1.457 47
7 Cons., Property & Real Estate 417.837 -2.637 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1015.005 3.459 69
9 Finance 1061.250 -2.002 91
10 Trade & Service 817.631 -3.451 145
No Code Prev Close Change %
1 PANI 476 595 119 25.00
2 PKPK 140 175 35 25.00
3 DIGI 825 1,030 205 24.85
4 INAF 4,020 4,970 950 23.63
5 NIKL 2,830 3,480 650 22.97
6 SIMA 119 144 25 21.01
7 SHID 2,800 3,300 500 17.86
8 PNSE 665 770 105 15.79
9 LPLI 151 174 23 15.23
10 JPRS 206 234 28 13.59
No Code Prev Close Change %
1 ABMM 2,100 1,680 -420 -20.00
2 LPIN 1,205 1,015 -190 -15.77
3 ERTX 137 120 -17 -12.41
4 KPAL 496 436 -60 -12.10
5 SONA 5,950 5,500 -450 -7.56
6 VRNA 107 99 -8 -7.48
7 MTDL 775 720 -55 -7.10
8 PTSN 318 296 -22 -6.92
9 LMSH 690 645 -45 -6.52
10 ICON 93 87 -6 -6.45
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 210 214 4 1.90
2 BMTR 420 418 -2 -0.48
3 KPIG 690 680 -10 -1.45
4 PKPK 140 175 35 25.00
5 NUSA 182 171 -11 -6.04
6 TKIM 14,000 13,500 -500 -3.57
7 BBRI 3,010 3,030 20 0.66
8 BHIT 90 89 -1 -1.11
9 BCAP 300 296 -4 -1.33
10 MEDC 815 890 75 9.20