KPK Terus Pantau Proyek Reklamasi Pesisir Makassar

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Muhammad Syarif, mengungkapkan kasus megaproyek Center Point of Indonesia (CPI) di Kota Makassar, Sulsel, terus diselidiki. KPK terus memantau perkembangan proyek reklamasi di pesisir pantai Makassar itu.

 

"Soal kasus reklamasi (CPI) itu masih kami selidiki. Bagaimana sikap KPK melihat itu, ya masih dalam proses," kata Laode, di sela diskusi penguatan anti-korupsi Kota Makassar, belum lama ini.

 

Dalam proyek reklamasi, KPK tidak menampik potensi korupsi pastinya ada. Namun, harus ditelusuri dan didalami betul, apakah benar ada unsur memperkaya diri dan orang lain yang mengakibatkan negara merugi. Proyek reklamasi di Indonesia, Laode menyebut cukup banyak dan beragam bentuknya. Ada yang dijalankan pemerintah dan ada pula yang dilakukan swasta. 

 

"Unsur korupsinya harus dilihat betul. Reklamasi di Indonesia kan banyak, ada yang private sector dan ada pemerintah. Nah, tidak serta merta uang pemerintah jadi (kasus) korupsi kalau peruntukannya benar," ulas akademisi dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar itu.

 

Proyek reklamasi pesisir pantai Makassar melalui pembangunan CPI telah dimulai sejak 2009. Megaproyek itu dilaporkan ke KPK oleh Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia dan Koalisi Masyarakat Anti-Korupsi (KMAK) Sulsel yang menilai besarnya potensi kerugian negara atas pengerjaan CPI. Ditaksir kasus CPI itu merugikan negara hingga triliunan rupiah.