Portal Berita Ekonomi Rabu, 21 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 06:07 WIB. Garuda - Garuda akan memaksimalkan operasi Sriwijaya Air yang berada di bawah payung perjanjian KSO selama 5 tahun.
  • 06:06 WIB. BNI - BNI menargetkan pertumbuhan kredit korporasi dapat mencapai dua digit pada akhir tahun ini.
  • 06:05 WIB. INKA - Kereta INKA meluncur ke mancanegara.
  • 06:04 WIB. PLN - PLN kembali mengajukan price cap gas bumi untuk pembangkit listrik menjadi US$6 per MMBtu.
  • 06:02 WIB. BNI - Hingga kuartal III-2018, penempatan dana pada surat berharga BNI masih tumbuh sebesar 13% yoy.
  • 06:01 WIB. Perumnas - Perumnas tengah mengembangkan tiga proyek apartemen di kawasan stasiun KRL dengan total 6.741 unit.
  • 06:00 WIB. Pegadaian - Pegadaian masih tetap mendominasi industri gadai dengan nilai outstanding sebanyak Rp39,8 triliun.
  • 05:58 WIB. Mandiri Syariah - Mandiri Syariah membidik peningkatan pembiayaan kepada segmen konsumer.
  • 05:57 WIB. Mandiri - Mandiri mencatatkan penyerapan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap III tahun 2018 dengan hasil bersih sebesar Rp2,99 triliun.
  • 05:56 WIB. BRIS - Bank BRI Syariah meluncurkan lima produk berbasis digital.
  • 05:54 WIB. BRI - Pertumbuhan dana BRI di surat berharga tumbuh 12,68% yoy.
  • 05:54 WIB. BRI - BRI mencatatkan penempatan dana di surat berharga sebesar 14% yakni Rp 151 triliun.
  • 20:29 WIB. Startup - Alpha JWC Ventures menginjeksi dana serie A ke startup periklanan digital Target Media Nusantara.
  • 20:26 WIB. Liga 1 - Persija Jakarta 3 vs 0 Persela Lamongan
  • 05:54 WIB. UEFA Nations League - Denmark 0 vs 0 Republik Irlandia

BPKN: Pelanggaran Hak Konsumen Properti Tinggi

Foto Berita BPKN: Pelanggaran Hak Konsumen Properti Tinggi
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Ardiansyah Parman mengungkapkan pelanggaran hak-hak konsumen perumahan masih terjadi. Hal ini tampak dari setengah pengaduan yang masuk ke BPKN hingga September 2017 ternyata dari konsumen properti. 

"Sejak September, BPKN telah menerima 20 aduan dan 10 di antaranya berasal dari konsumen perumahan, baik landed house maupun apartemen," kata Ardiansyah di Jakarta, Jumat (26/1/2018).

Ardiansyah menambahkan, pelanggaran hak konsumen sebagian besar terjadi karena tidak jelasnya  pelaksanaan kebijakan terkait perumahan oleh pemerintah dan adanya perilaku pengusaha yang tidak bertanggung jawab.

"Jika situasi tersebut terus dibiarkan akan menurunkan kepercayaan konsumen kepada pelaku usaha properti. Akibatnya, akan berdampak negatif terhadap perekonomian nasional," tegasnya.

Ardiansyah mengungkapkan salah satu aduan yang datang dari penghuni perumahan Violet Garden yang terletak di Jalan Terusan I Gusti Ngurah Rai, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Mereka diminta mengosongkan rumahnya oleh bank pemberi kredit. Hal ini terjadi gara-gara pengembang perumahan tersebut tidak kunjung melunasi kewajibannya kepada bank.

Ia menambahkan bahwa pihaknya telah mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak mengenai masalah tersebut. Hasilnya ditemukan sejumlah pelanggatan yang menyebabkan kerugian konsumen.

"Ada dugaan itikad tidak baik dari pihak developer dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 7 tentang Kewajiban Pelaku Usaha adalah beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya, dengan cara tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur di awal pemberian kredit," paparnya.

Menurut Ardiansyah, para penghuni yang sudah melunasi pembayaran belum menerima dokumen sertifikat rumah. Padahal, kata dia pengembang wajib menaati aturan dalam perjanjian perikatan Jual Beli yang tertuang dalam Pasal 42 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 dan Pasal 43 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011. 

Pasal-pasal tersebut mengatur antara lain yaitu lokasi rumah, kondisi tanah/kaveling seperti letak lokasi dan ukuran luas tanah serta patuk batas, bentuk rumah dan spesifikasi bangunan, harga rumah dan cara pembayarannya serta ketersediaan prasarana dan sarana serta utilitas umum perumahan dan fasilitas lainnya.

"Di situ juga mengatur waktu penyelesaian bangunan dan serah terima rumah, penyelesaian sengketa, dan hal-hal lain yang disepakati para pihak," ujarnya.

Untuk itu, BPKN mengingatkan kembali bahwa pada saat proses pemasaran rumah oleh pengembang tidak boleh mengandung unsur ketidakpastian. "Saya juga mengharapkan agar masyarakat konsumen juga meningkatkan pengetahuan dan pemahamannnya atas aspek-aspek terkait dengan transaksi pembelian rumah," pungkasnya.

Tag: Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Properti, Ardiansyah Parman

Penulis: Boyke P. Siregar

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Antara/Prasetia Fauzani

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Sep
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Oct
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10