Portal Berita Ekonomi Jum'at, 23 Februari 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 17:25 WIB. Palestina - 213 warga Palestina tewas di penjara Israel.
  • 17:24 WIB. Pakistan - Sejumlah bahasa daerah di Pakistan terancam punah.
  • 17:23 WIB. Suriah - Wamenlu Iran: kehadiran kami di Suriah untuk lawan teroris.
  • 17:21 WIB. China - Otoritas China kritik kontrol kepemilikan senjata di AS.
  • 17:20 WIB. Amerika Serikat - Gedung Putih bakal persenjatai satu juta guru Amerika Serikat.
  • 17:18 WIB. Ghouta - Otoritas Kanada kecam serangan di Ghouta, Suriah.
  • 17:17 WIB. Rohingya - Anak-anak pengungsi Rohingya rentan terhadap wabah penyakit.
  • 17:09 WIB. Askrindo - Askrindo beri jaminan bisnis Rp500 miliar ke PT SIER.
  • 17:05 WIB. PLN - PLN dapat pinjaman 80,8 juta Euro untuk proyek pembangkit listrik di Pulau Lombok.
  • 17:03 WIB. PLN - PT PLN distribusi Jatim butuh 45.000 lebih tiang listrik pada 2018.
  • 17:01 WIB. PLN - PLN bangun kabel laut 20 KV ke Gili Gede.
  • 16:53 WIB. Politik - PDIP partai ke-8 yang usung Jokowi dua periode.
  • 16:52 WIB. Nasional - Wiranto minta polisi gebuk pelaku penyerangan Ulama.
  • 16:51 WIB. Politik - Ketua DPR minta Mensos segera salurkan bantuan korban bencana.
  • 16:50 WIB. Pilgub Jabar - Kamil janji akan bantu petani dengan kekuasaannya.

BPKN: Pelanggaran Hak Konsumen Properti Tinggi

Foto Berita BPKN: Pelanggaran Hak Konsumen Properti Tinggi
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Ardiansyah Parman mengungkapkan pelanggaran hak-hak konsumen perumahan masih terjadi. Hal ini tampak dari setengah pengaduan yang masuk ke BPKN hingga September 2017 ternyata dari konsumen properti. 

"Sejak September, BPKN telah menerima 20 aduan dan 10 di antaranya berasal dari konsumen perumahan, baik landed house maupun apartemen," kata Ardiansyah di Jakarta, Jumat (26/1/2018).

Ardiansyah menambahkan, pelanggaran hak konsumen sebagian besar terjadi karena tidak jelasnya  pelaksanaan kebijakan terkait perumahan oleh pemerintah dan adanya perilaku pengusaha yang tidak bertanggung jawab.

"Jika situasi tersebut terus dibiarkan akan menurunkan kepercayaan konsumen kepada pelaku usaha properti. Akibatnya, akan berdampak negatif terhadap perekonomian nasional," tegasnya.

Ardiansyah mengungkapkan salah satu aduan yang datang dari penghuni perumahan Violet Garden yang terletak di Jalan Terusan I Gusti Ngurah Rai, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Mereka diminta mengosongkan rumahnya oleh bank pemberi kredit. Hal ini terjadi gara-gara pengembang perumahan tersebut tidak kunjung melunasi kewajibannya kepada bank.

Ia menambahkan bahwa pihaknya telah mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak mengenai masalah tersebut. Hasilnya ditemukan sejumlah pelanggatan yang menyebabkan kerugian konsumen.

"Ada dugaan itikad tidak baik dari pihak developer dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 7 tentang Kewajiban Pelaku Usaha adalah beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya, dengan cara tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur di awal pemberian kredit," paparnya.

Menurut Ardiansyah, para penghuni yang sudah melunasi pembayaran belum menerima dokumen sertifikat rumah. Padahal, kata dia pengembang wajib menaati aturan dalam perjanjian perikatan Jual Beli yang tertuang dalam Pasal 42 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 dan Pasal 43 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011. 

Pasal-pasal tersebut mengatur antara lain yaitu lokasi rumah, kondisi tanah/kaveling seperti letak lokasi dan ukuran luas tanah serta patuk batas, bentuk rumah dan spesifikasi bangunan, harga rumah dan cara pembayarannya serta ketersediaan prasarana dan sarana serta utilitas umum perumahan dan fasilitas lainnya.

"Di situ juga mengatur waktu penyelesaian bangunan dan serah terima rumah, penyelesaian sengketa, dan hal-hal lain yang disepakati para pihak," ujarnya.

Untuk itu, BPKN mengingatkan kembali bahwa pada saat proses pemasaran rumah oleh pengembang tidak boleh mengandung unsur ketidakpastian. "Saya juga mengharapkan agar masyarakat konsumen juga meningkatkan pengetahuan dan pemahamannnya atas aspek-aspek terkait dengan transaksi pembelian rumah," pungkasnya.

Tag: Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Properti, Ardiansyah Parman

Penulis: Boyke P. Siregar

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Antara/Prasetia Fauzani

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,663.17 3,626.81
British Pound GBP 1.00 19,165.88 18,973.43
China Yuan CNY 1.00 2,164.08 2,142.65
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,738.00 13,602.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,760.98 10,651.73
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,756.10 1,738.65
Dolar Singapura SGD 1.00 10,411.52 10,304.55
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,923.84 16,753.58
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,525.28 3,485.90
Yen Jepang JPY 100.00 12,854.87 12,725.23

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6619.804 26.744 572
2 Agriculture 1663.837 1.042 19
3 Mining 2028.689 12.646 44
4 Basic Industry and Chemicals 760.266 -4.137 69
5 Miscellanous Industry 1371.774 29.002 43
6 Consumer Goods 2826.534 8.189 47
7 Cons., Property & Real Estate 535.613 -0.797 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1167.809 5.396 62
9 Finance 1209.910 4.977 90
10 Trade & Service 942.344 5.798 133
No Code Prev Close Change %
1 BBRM 55 74 19 34.55
2 BOSS 1,400 1,750 350 25.00
3 CITA 600 740 140 23.33
4 AISA 545 665 120 22.02
5 NELY 137 161 24 17.52
6 IPCM 400 460 60 15.00
7 IPOL 134 148 14 10.45
8 BCIP 137 150 13 9.49
9 SONA 3,800 4,100 300 7.89
10 PSAB 191 206 15 7.85
No Code Prev Close Change %
1 LPGI 4,500 4,040 -460 -10.22
2 TIRA 280 252 -28 -10.00
3 SKBM 570 515 -55 -9.65
4 KBLV 520 480 -40 -7.69
5 AGRS 740 685 -55 -7.43
6 MTSM 248 230 -18 -7.26
7 INCI 510 474 -36 -7.06
8 BSSR 2,890 2,720 -170 -5.88
9 ASBI 310 294 -16 -5.16
10 DEWA 61 58 -3 -4.92
No Code Prev Close Change %
1 AISA 545 665 120 22.02
2 LMAS 64 63 -1 -1.56
3 BOSS 1,400 1,750 350 25.00
4 PGAS 2,660 2,610 -50 -1.88
5 TRAM 352 376 24 6.82
6 BUMI 330 324 -6 -1.82
7 BBCA 23,900 24,250 350 1.46
8 ESTI 90 88 -2 -2.22
9 UNTR 35,875 37,000 1,125 3.14
10 PBRX 498 498 0 0.00