Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Penolakan Impor Beras, Wapres: Pemerintah Tak Mau Ambil Risiko

Penolakan Impor Beras, Wapres: Pemerintah Tak Mau Ambil Risiko Kredit Foto: Antara/Ari Bowo Sucipto
Warta Ekonomi, Makassar -
Kebijakan pemerintah melakukan impor beras menuai pro dan kontra. Di sejumlah daerah di Indonesia terjadi penolakan beras impor dari kalangan petani. Alasannya beragam, mulai dari stok yang terbilang melimpah hingga kekhawatiran akan menurunkan harga beras di pasaran. 
 
Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), menanggapi santai penolakan beras impor itu. Ditegaskannya, kebijakan impor beras itu telah melalui pertimbangan matang. Pemerintah tidak mau mengambil risiko mengingat cadangan beras di Bulog diketahui sempat menipis.
 
"Itu biasa (penolakan beras impor). Pemerintah tidak mau ambil risiko sama sekali. Kalau beras sedikit atau berkurang, ya harus tambah," kata Wapres JK, di sela kunjungan kerjanya di Kota Makassar, Sulsel. 
 
Penolakan beras impor bergulir pasca-keputusan pemerintah mengimpor 500 ribu ton beras khusus dari Vietnam dan Thailand. Para petani di sejumlah daerah di Pulau Jawa mengkhawatirkan kebijakan tersebut yang dianggap tidak pro-rakyat.
 
Khusus di Sulsel, penolakan masuknya beras impor pun terdengar. Terlebih, Sulsel adalah salah satu lumbung beras di Indonesia. Kalau pun beras impor harus masuk ke Sulsel, diperkirakan tidak untuk dikonsumsi. Kemungkinannya beras impor itu sebatas transit untuk dikirim ke Indonesia Timur. 
 
Kepala Divisi Perum Bulog Sulselbar, Dindin Syamsuddin, sebelumnya menyatakan stok beras di wilayahnya terbilang melimpah. Untuk itu, Sulsel dipastikan tidak membutuhkan beras impor. Bulog Sulselbar malah memasok kebutuhan beras provinsi lain yang mengalami defisit.
 
"Lihat sendiri di gudang, Sulsel itu mampu mensuplai beras hampir seluruh wilayah Indonesia," kata Dindin.
 
Bos Bulog Sulselbar itu enggan berkomentar terkait kebijakan impor beras. Termasuk soal pengalihan importir beras dari PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) ke Bulog. BUMN di bidang pangan tersebut sebatas menjalankan arahan pemerintah guna memastikan stok dan harga beras senantiasa stabil. 
 
Berdasarkan data Bulog, setidaknya 300 ribu ton lebih beras asal Sulsel dipasok ke 14 provinsi di Indonesia sepanjang 2017. Gelombang pengiriman beras ke sejumlah daerah pun berlanjut pada awal 2018. Sejauh ini, beras yang dikirim kebanyakan jenis PSO alias medium mencapai 270 ribu ton. Sisanya, lebih dari 30 ribu ton beras jenis komersil alias premium. 

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Tri Yari Kurniawan
Editor: Vicky Fadil

Bagikan Artikel: