Portal Berita Ekonomi Selasa, 23 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 19:53 WIB. Kemenkominfo - Kemenkominfo siapkan aturan untuk jerat medsos penyebar hoaks.
  • 19:53 WIB. Axis - Axis hadirkan paket bundling smartphone bernama Hyphone.
  • 19:52 WIB. Samsung - Samsung dikabarkan bakal ikutan bikin ponsel gaming.
  • 19:52 WIB. AI - Teknologi AI mulai saingi daya tarik resolusi kamera smartphone.
  • 19:51 WIB. Telkomsel - Telkomsel pakai GPU Nvidia untuk Big Data.
  • 19:51 WIB. Suzuki - Suzuki Indonesia mulai ekspor Ertiga dan Nex II.
  • 19:50 WIB. Uber - Uber ajukan banding ke regulator soal akuisisi Grab.
  • 19:50 WIB. Tim Cook - Tim Cook tepis kabar Cip mata-mata China dalam internal Apple.
  • 19:50 WIB. AS - Setengah penduduk AS tak tahu WhatsApp milik Facebook.
  • 19:49 WIB. Xiaomi - Xiaomi klaim sudah bikin desain smartphone kamera geser sejak 2015.
  • 19:49 WIB. Google - Pungutan Google di Eropa bisa bikin harga ponsel Android melonjak.
  • 19:48 WIB. Google - Google kenakan biaya Rp600 ribu untuk vendor ponsel di Eropa.
  • 19:48 WIB. Arab Suadi - Arab Saudi disebut tanam mata-mata di Twitter.
  • 19:47 WIB. Facebook - Facebook berburu perusahaan cybersecurity.
  • 19:46 WIB. Google - Pengguna iOS bisa nikmati Live Sharing Google Maps.

Fahri Tak Setuju Plt Gubernur Diisi "Pati"

Foto Berita Fahri Tak Setuju Plt Gubernur Diisi
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai penunjukan dua perwira tinggi Polri menjadi Pelaksana Tugas Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara, menimbulkan kecurigaan di masyarakat, mengapa tidak menunjuk pejabat sipil di Kementerian Dalam Negeri atau Pemerintah Daerah setingkat Eselon 1.

"Terus terang keputusan mendagri ini agak menggangu di tengah ada konsolidasi, restrukturisasi di TNI yang begitu cepat, kemudian banyaknya calon yang berasal dari institusi TNI dan Polri. Jadi orang curiga," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (26/1/2018).

Dia menilai pejabat dari sipil bisa lebih tegas daripada Polisi dan TNI ketika memimpin di pemerintahan sehingga aneh kalau dari ribuan pejabat sipil tidak ada yang dipilih.

Fahri tidak sependapat dengan asumsi bahwa kalau sebuah daerah mau aman maka pemimpinnya harus dari unsur TNI atau Polri, karena dalam transisi demokrasi yang sudah berjalan 20 tahun, semua pihak melatih dirinya masing-masing.

Dia mencontohkan pejabat sipil pun harus mengerti manajemen dan tegas dalam memimpin, sehingga ketika memimpin harus dihormati semua pihak.

"Jadi tidak boleh dianggap hanya tentara dan polisi yang bisa ditaati. Kalau ditaati sekelompok orang, namun tidak ditaati sekelompok orang lainnya karena dinilai tidak netral, itu membuat kita lebih ribet," ujarnya.

Fahri mengatakan semua pihak harus melindungi TNI dan Polri dari tuduhan bersikap tidak normal atau bertindak tidak netral dalam Pemilu karena dalam transisi demokrasi komitmen tersebut harus terjaga dengan baik.

Di sisi lain, Fahri menyarankan agar pemerintah memberikan penjelasan yang komprehensif, betul atau tidak ada pelanggaran UU terkait kebijakan mengangkat Pati Polri sebagai Plt Gubernur karena ada orang yang menginterpretasikan bahwa namanya eselon satu itu bukan Polri.

"Kalau pemerintah mau mengantisipasi tidak adanya pelanggaran UU, maka pastikan ini keputusan kabinet yang merupakan keputusan eksekutif yang tertinggi," katanya.

Fahri menilai kalau dianggap masih kosong, pemerintah atau Presiden bisa mengeluarkan semacam peraturan.

Sebelumnya, dua perwira tinggi Polri digadang-gadang untuk menjadi pelaksana tugas (Plt) gubernur di dua provinsi di Tanah Air.

"Wakapolri menyampaikan bahwa ada dua perwira tinggi Polri yang dipercaya untuk memimpin sementara dua provinsi yakni Jawa Barat dan Sumatera Utara," kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Pol Martinus Sitompul di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Kamis (25/1).

Dua pati yang dimaksud adalah Asisten Operasi (Asops) Kapolri Irjen Pol M. Iriawan dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin.

Iriawan rencananya akan ditunjuk sebagai pelaksana tugas Gubernur Jawa Barat menggantikan Ahmad Heryawan. Sementara Martuani bakal ditunjuk sebagai pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara menggantikan Tengku Erry Nuradi.

Namun demikian, penunjukan ini masih menunggu surat resmi dari Menteri Dalam Negeri.

Nantinya mereka akan menjabat sebagai pelaksana tugas gubernur hingga rangkaian Pilkada Serentak 2018 selesai. 

Tag: Fahri Hamzah, Pilgub, Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Puspa Perwitasari

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,069.51 4,028.57
British Pound GBP 1.00 19,946.12 19,746.03
China Yuan CNY 1.00 2,205.21 2,183.26
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,268.00 15,116.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,849.44 10,739.92
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,947.25 1,927.84
Dolar Singapura SGD 1.00 11,081.43 10,967.13
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,573.47 17,397.00
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,672.84 3,632.78
Yen Jepang JPY 100.00 13,569.14 13,432.86

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5840.435 3.144 610
2 Agriculture 1570.332 -4.068 20
3 Mining 1918.413 8.447 47
4 Basic Industry and Chemicals 757.577 0.126 70
5 Miscellanous Industry 1252.288 -2.704 45
6 Consumer Goods 2470.043 -1.914 49
7 Cons., Property & Real Estate 411.035 1.920 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1064.616 17.661 70
9 Finance 1050.751 -3.316 91
10 Trade & Service 788.480 -4.485 147
No Code Prev Close Change %
1 MINA 472 585 113 23.94
2 MPRO 254 314 60 23.62
3 IBFN 324 400 76 23.46
4 BCAP 135 159 24 17.78
5 DART 250 294 44 17.60
6 UNIC 3,400 3,930 530 15.59
7 SKYB 138 159 21 15.22
8 LPGI 3,550 4,050 500 14.08
9 SHIP 950 1,065 115 12.11
10 MYTX 126 138 12 9.52
No Code Prev Close Change %
1 NICK 159 140 -19 -11.95
2 MAYA 8,150 7,275 -875 -10.74
3 LPPF 5,625 5,025 -600 -10.67
4 PBSA 770 690 -80 -10.39
5 INCF 125 114 -11 -8.80
6 JKON 505 466 -39 -7.72
7 BMAS 368 340 -28 -7.61
8 MMLP 530 490 -40 -7.55
9 INCI 610 565 -45 -7.38
10 VINS 96 89 -7 -7.29
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 344 362 18 5.23
2 LPPF 5,625 5,025 -600 -10.67
3 KPIG 135 138 3 2.22
4 PGAS 2,270 2,340 70 3.08
5 ISAT 2,680 2,840 160 5.97
6 PTBA 4,540 4,610 70 1.54
7 PNLF 286 288 2 0.70
8 FREN 99 105 6 6.06
9 BBCA 23,375 23,150 -225 -0.96
10 WSKT 1,540 1,600 60 3.90