Portal Berita Ekonomi Rabu, 24 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 08:31 WIB. PEP - Pertamina EP menemukan cadangan gas baru di Sulteng.
  • 08:12 WIB. BUMN - Ekonom menilai peran BUMN dalam infrastruktur sudah terlalu besar, saatnya pemerintah melibatkan swasta murni.
  • 07:34 WIB. BTN - BTN menggandeng PP-INI untuk meningkatkan kualitas kredit perseroan.
  • 07:15 WIB. PLN - PLN pertahankan mengonsumsi listrik di atas 6%.
  • 06:05 WIB. Pertamina - Pertamina mengapresiasi kerja polisi yang mengungkap pengoplos gas elpiji di Sumut.
  • 06:02 WIB. Waskita - Pembayaran tahap keempat proyek LRT Sumatera Selatan yang diterima Waskita menjadi suntikan energi bagi kas operasional perseroan.
  • 05:56 WIB. BNI - BNI mencatat kredit terdampak debitur gempa di Lombok sebesar Rp659 miliar dengan 2.674 nasabah.
  • 05:51 WIB. ADHI - Adhi Karya menargetkan pendapatan akhir tahun 2018 naik 16% menjadi 18 triliun secara yoy.
  • 05:47 WIB. BTN - KPA BTN tumbuh 34% pada September 2018.
  • 23:00 WIB. ReCharge - Startup ReCharge sediakan 200 lokasi sewa Powerbank di Jabodetabek.
  • 21:18 WIB. Nasional - Pemerintah bangun 256 Puskesmas di daerah tertinggal-perbatasan tahun ini
  • 21:18 WIB. Megapolitan - 41.869 TKI di wilayah Jakarta sudah dilindungi BPJS Ketenagakerjaan.

Soal Plt Gubernur dari Kepolisian, Demiz: Perlu Dipertanyakan Maksudnya

Foto Berita Soal Plt Gubernur dari Kepolisian, Demiz: Perlu Dipertanyakan Maksudnya
Warta Ekonomi.co.id, Bandung -

Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar mempertanyakan status pejabat sementara Gubernur Jawa Barat yang akan ditempati oleh instansi kepolisian.

Demiz menyebutkan berdasarkan Undang Undang No 10 Tahun 2016 pejabat sementara sebaruanya diisi oleh level madya. Ia juga memoertanyakan akan keputusan Kementerian Dalam Negeri tersebut. Selain itu, Polri berada di luar institusi lain dan bukan di bawah kemendagri.

"Kalau dilihat dari Undang Undang ini perlu dipertanyakan bahwa pejabat sementara bisa dijabat madya.Kenapa tiba tiba dari kepolisian,"kata Demiz kepada wartawan di Cimahi, Jumat (26/1/2018).

Menurut Demiz, jika pejabat kepolisian belum memiliki kemampuan pejabat setingkat madya maka patut dipertanyakam keputusan dari Kemendagri tersebut. Dia mengaku, sejauh ini hanya mengetahui bahwa penetapan pejabat semenyara berdasarkan UU No 10 Tahun 2016. Belum ditemukan pada Undang Undang lainnya. 

"Ini harus dipertanyakan. Kalau sekarang tiba-tiba dari polisi yang belum juga memadai dengan kesetaraan pejabat madya maka perlu dipertanyakan. Jangan-jangan ada UU lainnya, tapi yang saya tahu hanya UU 10/2016," tegas Demiz.

Kebijakan ini dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap pelaksanaan dan kompetisi pada pelaksanaan pilkada khususnya dalam mengelola provinsi Jawa Barat. Selain itu, sejauh mana UU itu bisa menolerir kondisi tersebut. 

"Apakah sudah tidak ada orang dari kemendagri atau dari profesi setingkat dari Pj madya. Kecuali darurat, tapi ini kan masih ada," tutur Demiz

Indikator kekawatiran kemungkinan mempengaruhi saat pilkada yang lain juga bisa saja terjadi sebab bakal pasangan calon (bapaslon) pilkada Jabar terdapat kandidat yang berasal dari unsur kepolisian. 

Demiz mengimbau kepada pemerintah untuk meninjau kembali atau diganti peraturan tersebut sehingga tidak mengundang pertanyaan yang tidak jelas dan membuat kondisi tidak menentum.

"Menurut saya khususnya Jabar dan Sumut yang diwacanakan Pj dari unsur kepolisian sebaiknya dipikirkan kembali atau diganti. Ini pendapat pribadi saya dari pada menimbulkan kondisi tidak menentu lebih baik diganti atau dipikirkan kembali," pungkasnya.

Tag: Deddy Mizwar, Pilgub, Jawa Barat (Jabar)

Penulis: Rahmat Saepulloh

Editor: Vicky Fadil

Foto: Rahmat Saepulloh

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,074.00 4,032.94
British Pound GBP 1.00 19,818.76 19,620.15
China Yuan CNY 1.00 2,204.27 2,182.35
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,284.00 15,132.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,804.26 10,693.78
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,949.96 1,930.55
Dolar Singapura SGD 1.00 11,068.95 10,958.07
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,521.58 17,341.27
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,674.92 3,634.88
Yen Jepang JPY 100.00 13,578.54 13,439.91

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5797.891 -42.544 610
2 Agriculture 1554.747 -15.585 20
3 Mining 1891.500 -26.913 47
4 Basic Industry and Chemicals 751.139 -6.438 70
5 Miscellanous Industry 1262.855 10.567 45
6 Consumer Goods 2461.265 -8.778 49
7 Cons., Property & Real Estate 409.289 -1.746 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1043.222 -21.394 70
9 Finance 1042.692 -8.059 91
10 Trade & Service 784.869 -3.611 147
No Code Prev Close Change %
1 MPRO 314 392 78 24.84
2 MLPT 745 900 155 20.81
3 MFMI 700 840 140 20.00
4 SKYB 159 190 31 19.50
5 KPAL 402 478 76 18.91
6 RELI 228 258 30 13.16
7 PBSA 690 760 70 10.14
8 NOBU 950 1,040 90 9.47
9 BAYU 2,470 2,700 230 9.31
10 GJTL 635 690 55 8.66
No Code Prev Close Change %
1 IBFN 400 300 -100 -25.00
2 AMAG 358 270 -88 -24.58
3 TRIO 226 184 -42 -18.58
4 SKRN 1,225 1,030 -195 -15.92
5 YPAS 725 610 -115 -15.86
6 MINA 585 520 -65 -11.11
7 DUCK 1,590 1,440 -150 -9.43
8 DART 294 268 -26 -8.84
9 TFCO 600 550 -50 -8.33
10 HDFA 128 118 -10 -7.81
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 362 356 -6 -1.66
2 BMTR 334 334 0 0.00
3 PGAS 2,340 2,350 10 0.43
4 BHIT 79 79 0 0.00
5 LPPF 5,025 4,990 -35 -0.70
6 MNCN 775 780 5 0.65
7 PTBA 4,610 4,510 -100 -2.17
8 BBCA 23,150 22,950 -200 -0.86
9 GJTL 635 690 55 8.66
10 KPIG 138 139 1 0.72