Portal Berita Ekonomi Senin, 21 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 19:23 WIB. WIKA - WIKA menganggarkan capex Rp715 miliar untuk pengembangan kawasan dan TOD 2019.
  • 19:21 WIB. PTPP - Total investasi untuk proyek TOD PT PP sekitar Rp550 miliar.
  • 19:19 WIB. PTPP - PT PP menyiapkan investasi sekitar Rp250 miliar untuk pengembangan proyek TOD pada 2019.
  • 19:18 WIB. NYIA - Menhub berencana membuat kereta api jarak jauh berhenti di stasiun kereta Bandara NYIA.
  • 19:16 WIB. Waskita - Waskita akan melakukan kajian bersama dengan KAI untuk rencana pengembangan TOD.
  • 19:14 WIB. BNI - BPK meminta BNI untuk membantu distribusi KIP kepada penerimanya.
  • 19:14 WIB. PGN - Jumlah pelanggan yang akan dikelola PGN pada 2019 direncanakan mencapai 244.043 pelanggan.
  • 19:13 WIB. PGN - Dari segmen usaha transmisi gas, PGN menargetkan 2.156 MMSCFD sepanjang 2019.
  • 19:13 WIB. PGN - PGN Group mematok target mampu menggarap lini niaga gas bumi hingga 935 BBTUD.
  • 19:13 WIB. Pertamina - Selain gugatan pidana, Pertamina akan digugat juga secara perdata oleh KLHK.
  • 19:12 WIB. Pertamina - Pertamina digugat soal tumpahan minyak di Teluk Balikpapan.
  • 14:54 WIB. Renault - Grup Nusantara comot bisnis Renault dari Indomobil.

PPP: Penunjukan Plt Gubernur Hak Mendagri

Foto Berita PPP: Penunjukan Plt Gubernur Hak Mendagri
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan Achmad Baidowi menilai penunjukan pelaksana tugas (Plt) gubernur merupakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri sehingga siapapun diperbolehkan asalkan memenuhi syarat.

"Menurut pasal 201 ayat 10 UU 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, seorang bisa diajukan sebagai Plt atau Pejabat Sementara asalkan memenuhi persyaratan dari aspek kemampuan maupun aspek kepangkatan," kata Baidowi di Jakarta, Jumat (26/1/2018).

Baidowi mencontohkan pada 2008 pernah ada perwira TNI menjabat sebagai Plt Gubernur Sulawesi Selatan, dan apabila saat ini ada Pati Polri ditunjuk sebagai Plt Gubernur, sepanjang tidak menyalahi aturan maka boleh saja.

Hal itu menurut dia terutama ketentuan teknis mengenai Plt juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

"Bagi PPP yang terpenting adalah perwira Polri tersebut tetap bisa menjaga netralitas sehingga kekhawatiran sejumlah pihak bisa diminimalisasi," ujarnya.

Dia menilai Mendagri dalam menunjuk Plt tersebut harus menjawab keraguan publik selama ini, artinya yang ditunjuk harus yang tidak berpihak dalam pilkada.

Anggota Komisi II DPR itu menilai kewenangan Mendagri menunjuk orang yang dianggap pas dan mampu menjadi Plt banyak yang memenuhi persyaratan dari aspek kepangkatan, namun apakah pas di sana.

"Tinggal sekarang apakah disetujui Presiden atau tidak sehingga ada kemungkinan ditolak jika Presiden ada pertimbangan lain," katanya.

Baidowi mengatakan untuk Pilkada Jabar dan Sumut, petahana Gubernur tidak maju dalam pilkada sehingga Plt diberikan apabila masa jabatan dua gubernur tersebut habis sebelum pelaksanaan Pilkada.

Sebelumnya, dua perwira tinggi Polri digadang-gadang untuk menjadi pelaksana tugas (Plt) gubernur di dua provinsi di Tanah Air.

Tag: Achmad Baidowi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6450.834 2.678 627
2 Agriculture 1642.122 58.830 21
3 Mining 1896.174 15.254 47
4 Basic Industry and Chemicals 890.201 0.505 71
5 Miscellanous Industry 1423.572 -19.807 46
6 Consumer Goods 2599.505 -7.787 51
7 Cons., Property & Real Estate 465.509 -6.115 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1154.795 5.554 71
9 Finance 1239.207 4.959 91
10 Trade & Service 794.825 -2.264 155
No Code Prev Close Change %
1 NATO 175 236 61 34.86
2 CLAY 306 382 76 24.84
3 SQMI 382 476 94 24.61
4 YPAS 575 710 135 23.48
5 HEXA 2,920 3,600 680 23.29
6 BNLI 705 855 150 21.28
7 VOKS 250 300 50 20.00
8 INRU 785 910 125 15.92
9 KMTR 334 382 48 14.37
10 DSSA 15,600 17,825 2,225 14.26
No Code Prev Close Change %
1 MTSM 206 157 -49 -23.79
2 AGRS 490 402 -88 -17.96
3 PADI 1,090 920 -170 -15.60
4 CANI 248 210 -38 -15.32
5 NAGA 280 240 -40 -14.29
6 SKYB 160 142 -18 -11.25
7 AKSI 394 350 -44 -11.17
8 PLIN 3,400 3,040 -360 -10.59
9 KIOS 2,000 1,790 -210 -10.50
10 MYTX 105 94 -11 -10.48
No Code Prev Close Change %
1 HOME 150 144 -6 -4.00
2 BUMI 174 174 0 0.00
3 ERAA 2,310 2,240 -70 -3.03
4 BNLI 705 855 150 21.28
5 PNLF 296 296 0 0.00
6 ASII 8,475 8,325 -150 -1.77
7 BHIT 69 68 -1 -1.45
8 BBRI 3,820 3,800 -20 -0.52
9 SSMS 1,205 1,210 5 0.41
10 INDY 2,180 2,130 -50 -2.29