Portal Berita Ekonomi Jum'at, 23 Februari 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 12:51 WIB. Apple - Apple bakal rilis dua iPad Pro terbaru.
  • 12:32 WIB. Snapdragon -  Qualcomm dan Samsung mengumumkan akan membuat chipset Snapdragon 5G. 
  • 12:19 WIB. Advan - Advan G2 resmi dijual di Shopee dengan harga Rp2.499.000 plus bonus.
  • 11:59 WIB. Snapchat - Tak puas dengan update, pengguna Snapchat protes lewat petisi.
  • 11:56 WIB. Telekomunikasi - Kominfo dan operator terus imbau masyarakat lakukan registrasi kartu prabayar.
  • 11:54 WIB. XL - XL tebar internet 4G ke pelosok Sumatera dan Sulawesi.
  • 11:48 WIB. Xiaomi - Redmi Note 5 Pro ludes dalam hitungan detik.
  • 11:42 WIB. SpaceX - Falcon 9 sukses meluncur boyong satelit pemancar internet.
  • 11:40 WIB. Uber - CEO Uber Dara Khosrowshahi tepis rumor yang sebutkan operasional perusahaannya di Asia Tenggara akan dijual ke Grab.
  • 11:23 WIB. Samsung - Gartner: Samsung masih pertahankan posisi teratas dalam penjualan smartphone ke seluruh dunia.
  • 11:21 WIB. Smartphone - Lembaga riset Gartner catat ada 408 juta smartphone yang terjual sepanjang kuartal terakhir 2017.
  • 10:06 WIB. Politik - Presiden Jokowi hadiri rakernas PDIP di Bali.
  • 10:03 WIB. Nasional - Jokowi sebut program padat karya dongkrak daya beli.
  • 08:42 WIB. Emas - Emas naik lebih tinggi karena dolar menguat pada kenaikan awal.
  • 08:41 WIB. Minyak - Minyak melonjak 1,8% ke level tertinggi selama 2 minggu, menetap di $62,77 per barel, setelah penurunan mengejutkan pada stok minyak mentah AS.

Taksi Online "Nakal", Siap-Siap Kena Semprot Dishub

Foto Berita Taksi Online
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kementerian Perhubungan akan memberikan sanksi tegas kepada angkutan umum roda empat berbasis online jika melanggar Peraturan Menteri No 108 Tahun 2017 yang mengatur tentang tata cara Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.

"PM 108 2017 mulai diberlakukan pada 1 Februari 2018. Sejak itu jika ada taksi online yang tidak memenuhi persyaratan maka akan kita tindak tegas," kata Kepala Subdirektorat Angkutan Orang Kementerian Perhubungan, Syafrin Liputo, dalam diskusi bertajuk "Masyarakat Transportasi Indonesia : Diskusi Orientasi Regulasi Taksi Online", di Jakarta, Jumat.

Menurut Safrin, persyaratan yang dimaksud adalah keharusan kendaraan taksi online melakukan uji kelaikan kendaraan (KIR), SIM A Umum dan memasang stiker sebagai taksi online.

Pemerintah sendiri sudah memberikan waktu sekitar 2,5 bulan sejak PM tersebut diterbitkan untuk sosialisasi dan penyesuaian dari masing-masing operator taksi online.

Ia menjelaskan, pada tanggal 1-15 Februari dilakukan sebagai periode simpatik, di mana jika diketahui terjadi pelanggaran maka akan diberikan peringatan, supaya segera memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan.

"Setelah itu atau mulai 16 Februari, masuk periode tindakan pidana ringan. Jika masih ditemukan pelanggaran, maka akan diberikan sanksi berupa tilang untuk menahan kendaraan, ancaman mencabut izin surat mengemudi," ujarnya.

Setelah itu jika diketahui masih melakukan pelanggaran, maka bukan tidak mungkin izin operasional perusahaan atau koperasi yang menaungi taksi online dicabut dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo.

Dalam melakukan penertiban, ujar Safrin, pihaknya akan bekerja sama dengan Kepolisian, Dinas Perhubungan dan Kementerian Kominfo, sehingga benar-benar pengawasan dilakukan secara menyeluruh.

"Petugas kami bisa saja nanti menyamar sebagai konsumen. Penertiban bisa juga dilakukan oleh Polisi dan Dinas Perhubungan yang bertugas sehari-hari dalam mengatur lalu lintas," katanya.

Sanki tegas tersebut berlaku untuk semua daerah di Indonesia yang menerapkan angkutan sewa khusus.

"Semua sama. PM 108 berlaku mulai 1 Februari 2018. Yang tidak memenuhi ketentuan kita tindak," ujarnya.

Menurut catatan Kementerian Perhubungan, saat ini terdapat 12 daerah yang sudah mengajukan kuota menerapkan angkutan sewa khusus, yaitu Jabodetabek di bawah Badan Pengaturan Transportasi Jalan (BPTJ), provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan.

Total kuota yang diajukan 12 provinsi tersebut mencapai 83.906 kendaraan.

Jabodetabek mengajukan kuota kendaraan jumlah terbesar mencapai 36.510 kendaraan, disusul Jawa Barat mengusulkan 15.418 kendaraan, Lampung 8.000 kendaraan, Sulawesi Selatan 7.000 kendaraan, Jawa Tengah 4.935 kendaraan, Jawa Timur 4.445 kendaraan, Sumatera Utara 3.500 kendaraan, hingga yang terkecil Bengkulu mengajukan 250 kendaraan.

Namun Safrin menyayangkan dari pengajuan total 83.906 kendaraan, baru 1.710 kendaraan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan izin beroperasi melayani penumpang.

Khusus di Jabodetabek, dari pengajuan kuota sebanyak 36.510 kendaraan, baru 878 kendaraan yang lolos uji KIR dan mendapat izin operasi.

"Masih sangat kecil yang lolos mendapatkan izin. Kemungkinan umumnya masih enggan melakukan uji KIR dan tidak bersedia mengikuti persyaratan menempelkan stiker angkutan online di kendaraannya," ujarnya.

Meski begitu, pihaknya masih akan menunggu para pengusaha atau koperasi yang ingin kendaraannya mendapatkan izin operasi.

 

Tag: Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Taksi Online

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Agus Aryanto

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,663.17 3,626.81
British Pound GBP 1.00 19,165.88 18,973.43
China Yuan CNY 1.00 2,164.08 2,142.65
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,738.00 13,602.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,760.98 10,651.73
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,756.10 1,738.65
Dolar Singapura SGD 1.00 10,411.52 10,304.55
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,923.84 16,753.58
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,525.28 3,485.90
Yen Jepang JPY 100.00 12,854.87 12,725.23

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6593.060 -50.340 572
2 Agriculture 1662.795 -6.014 19
3 Mining 2016.043 7.729 44
4 Basic Industry and Chemicals 764.403 3.337 69
5 Miscellanous Industry 1342.772 -26.217 43
6 Consumer Goods 2818.345 -19.553 47
7 Cons., Property & Real Estate 536.410 -1.811 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1162.413 -10.945 62
9 Finance 1204.933 -13.724 90
10 Trade & Service 936.546 -8.265 133
No Code Prev Close Change %
1 BOSS 1,120 1,400 280 25.00
2 WOMF 246 306 60 24.39
3 INRU 975 1,190 215 22.05
4 RODA 150 175 25 16.67
5 ATIC 665 770 105 15.79
6 SKBM 500 570 70 14.00
7 TBMS 1,015 1,150 135 13.30
8 IDPR 905 1,000 95 10.50
9 BIPI 90 99 9 10.00
10 BSSR 2,630 2,890 260 9.89
No Code Prev Close Change %
1 BBRM 67 55 -12 -17.91
2 BMSR 228 199 -29 -12.72
3 YPAS 775 695 -80 -10.32
4 GOLD 500 454 -46 -9.20
5 BGTG 165 151 -14 -8.48
6 BNBA 294 270 -24 -8.16
7 CITA 650 600 -50 -7.69
8 AHAP 178 165 -13 -7.30
9 RMBA 338 314 -24 -7.10
10 MKNT 322 300 -22 -6.83
No Code Prev Close Change %
1 BIPI 90 99 9 10.00
2 DEWA 65 61 -4 -6.15
3 BUMI 340 330 -10 -2.94
4 MEDC 1,365 1,460 95 6.96
5 ENRG 268 266 -2 -0.75
6 PGAS 2,720 2,660 -60 -2.21
7 TLKM 4,070 4,010 -60 -1.47
8 BBRI 3,800 3,770 -30 -0.79
9 BRMS 90 90 0 0.00
10 UNTR 37,000 35,875 -1,125 -3.04