Portal Berita Ekonomi Selasa, 14 Agustus 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:20 WIB. KPK - LHKPN Jokowi-Ma'ruf Amin dalam proses melengkapi data.
  • 20:20 WIB. KPK - LHKPN Sandiaga Uno dinyatakan lengkap.
  • 20:20 WIB. KPK - Nilai harta kekayaan Sandiaga Uno mengalami peningkatan.
  • 19:35 WIB. Bawaslu - Jika terbukti menerima mahar, Parpol tidak dapat mencalonkan pada Pemilu berikutnya.
  • 19:35 WIB. Bawaslu - Dua hari kedepan, Bawaslu panggil pihak terkait dugaan mahar Sandiaga Uno.
  • 19:34 WIB. Bawaslu - Dua laporan masuk ke Bawaslu perihal dugaan pemberian mahar Sandiaga Uno ke PKS dan PAN.
  • 18:31 WIB. Jakarta - Cendekiawan dari 43 negara hadiri World Peace Forum di Jakarta.
  • 18:31 WIB. Turki - Erdogan: Turki akan boikot produk elektronik buatan AS.
  • 18:25 WIB. Kemenpan-RB - Lowongan CPNS 2018 diumumkan Agustus 2018.
  • 18:25 WIB. Kemenpan-RB - Penerimaan CPNS 2018 dipastikan tidak akan ada pembatalan.
  • 18:25 WIB. Kemenpan-RB - Mundurnya Asman Abnur, kemungkinan penerimaan CPNS 2018 diundur.
  • 17:35 WIB. Daerah - 13 kecamatan di Sukabumi terdampak kekeringan.
  • 17:35 WIB. Daerah - Presiden Jokowi minta┬áMenteri BUMN segera dipasok semen-baja di Lombok.
  • 17:35 WIB. Daerah - Presiden Jokowi minta sekolah roboh di Lombok segera dibangun.
  • 17:34 WIB. Daerah - Gunung Anak Krakatau aktif level waspada.

KPI Diminta Aktif Urusi RUU Penyiaran

Foto Berita KPI Diminta Aktif Urusi RUU Penyiaran
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) diminta untuk aktif mendorong penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang Penyiaran yang prosesnya mandek dalam tahap sinkronisasi dan harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

"Saya tidak melihat KPI menekan atas kondisi ini. Kami mengharapkan KPI aktif menekan RUU Penyiaran bagaimana penyelesaiannya," tutur Kepala Pusat Studi Komunikasi, Media, dan Budaya Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Eni Maryani di Jakarta, Jumat.

Mandeknya pembahasan RUU Penyiaran di Baleg DPR RI, kata Eni Maryani, menyebabkan KPI tidak bisa segera membuat peraturan dengan pemerintah. Akibatnya, kondisi di lapangan tidak kunjung jelas tanpa undang-undang serta peraturan turunannya.

Menurut Eni, KPI seharusnya memahami perannya sebagai lembaga independen yang mewakili publik, bukan pemerintah, apalagi swasta. Untuk itu, KPI seharusnya melihat publik makin lama terpapar informasi dari penyiaran yang tidak kunjung diatur.

"Seharusnya KPI mewakili publik, bukan pemerintah. Dia tidak harus di tengah mendengar industri. Dia tidak ada kepentingan, harusnya mewakili publik saja," ucap Eni.

Selain itu, dia berharap RUU Penyiaran segera diselesaikan karena makin lama prosesnya di Baleg dikhawatirkan makin banyak kepentingan yang akan memengaruhi hasil akhirnya.

Adapun rancangan revisi UU Penyiaran dari Komisi I DPR sudah dimasukkan ke Baleg sejak Februari 2017. Akan tetapi, hingga saat ini masih dalam harmonisasi dan sinkronisasi.

Terlalu lamanya proses di Baleg DPR menyebabkan Pimpinan Komisi I DPR berkonsultasi kepada pimpinan DPR untuk mencari solusi terbaik.

Tag: Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Wordpress.com

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5769.873 -91.373 598
2 Agriculture 1504.044 10.622 19
3 Mining 1973.743 -15.372 46
4 Basic Industry and Chemicals 770.065 -19.886 70
5 Miscellanous Industry 1184.524 -40.044 45
6 Consumer Goods 2305.685 -67.033 46
7 Cons., Property & Real Estate 438.876 -4.935 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 998.907 -8.880 70
9 Finance 1049.919 -7.372 91
10 Trade & Service 831.939 -13.103 144
No Code Prev Close Change %
1 FILM 760 935 175 23.03
2 SQMI 224 274 50 22.32
3 GOLD 452 535 83 18.36
4 BYAN 16,500 19,000 2,500 15.15
5 AIMS 222 250 28 12.61
6 LMSH 555 620 65 11.71
7 DYAN 82 91 9 10.98
8 MAYA 3,510 3,890 380 10.83
9 NUSA 185 204 19 10.27
10 RODA 460 500 40 8.70
No Code Prev Close Change %
1 HDFA 177 141 -36 -20.34
2 GLOB 220 180 -40 -18.18
3 PTBA 4,850 4,160 -690 -14.23
4 KPAL 635 550 -85 -13.39
5 MAPA 4,160 3,700 -460 -11.06
6 LPIN 1,095 980 -115 -10.50
7 NIPS 410 370 -40 -9.76
8 OKAS 232 210 -22 -9.48
9 DMAS 147 134 -13 -8.84
10 MIKA 1,960 1,790 -170 -8.67
No Code Prev Close Change %
1 PTBA 4,850 4,160 -690 -14.23
2 BBRI 3,140 3,130 -10 -0.32
3 TLKM 3,370 3,350 -20 -0.59
4 FILM 760 935 175 23.03
5 IMAS 2,600 2,530 -70 -2.69
6 UNVR 42,600 41,000 -1,600 -3.76
7 PGAS 1,805 1,815 10 0.55
8 BMRI 6,925 6,725 -200 -2.89
9 TARA 900 905 5 0.56
10 BBTN 2,630 2,530 -100 -3.80