Portal Berita Ekonomi Minggu, 18 Februari 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 11:09 WIB. Citilink Indonesia - Digitalisasi mampu dongkrak pendapatan Citilink.
  • 11:08 WIB. Garuda Indonesia - Pihak Garuda nyatakan keterlambatan penerbangan GA 619 diakibatkan cuaca buruk.
  • 11:06 WIB. Citilink - Pesawat Citilink Boeing 737-500 untuk pertama kalinya terbang dari Bandara Soetta ke Bandara Banyuwangi.
  • 11:04 WIB. AP I - Angkasa Pura I gelar khitanan massal sambut HUT ke-54.
  • 11:03 WIB. Pertamina - Pertamina perlu waktu lama melakukan penyesuaian terhadap nomenklatur direksi baru.
  • 11:00 WIB. BI - BI mengatakan tidak melihat lagi ruang untuk penurunan suku bunga BI ke depan.
  • 10:49 WIB. BJB - Bank BJB melaporkan telah menggunakan seluruh dana penerbitan obligasi sebesar Rp2,49 triliun untuk ekspansi kredit.
  • 10:20 WIB. NISP - OCBC NISP berencana melakukan buyback saham dengan perkiraan biaya maksimal Rp800 juta.
  • 09:21 WIB. Amazon - Amazon menambah 2.000 pekerja tetap di Prancis pada tahun ini.
  • 02:47 WIB. Pelindo I - Pelindo I launching E-Berthing di Tanjung Pinang.
  • 02:45 WIB. PLN - PLN akan pasok listrik ke 16 kecamatan di Sumut melalui PLTP Sorik Merapi.
  • 02:44 WIB. PLN - PT PLN putus jaringan listrik ke WTP akibat BLUD SPAM Nagekeo menunggak rekening listrik selama dua bulan.

KPI Diminta Aktif Urusi RUU Penyiaran

Foto Berita KPI Diminta Aktif Urusi RUU Penyiaran
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) diminta untuk aktif mendorong penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang Penyiaran yang prosesnya mandek dalam tahap sinkronisasi dan harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

"Saya tidak melihat KPI menekan atas kondisi ini. Kami mengharapkan KPI aktif menekan RUU Penyiaran bagaimana penyelesaiannya," tutur Kepala Pusat Studi Komunikasi, Media, dan Budaya Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Eni Maryani di Jakarta, Jumat.

Mandeknya pembahasan RUU Penyiaran di Baleg DPR RI, kata Eni Maryani, menyebabkan KPI tidak bisa segera membuat peraturan dengan pemerintah. Akibatnya, kondisi di lapangan tidak kunjung jelas tanpa undang-undang serta peraturan turunannya.

Menurut Eni, KPI seharusnya memahami perannya sebagai lembaga independen yang mewakili publik, bukan pemerintah, apalagi swasta. Untuk itu, KPI seharusnya melihat publik makin lama terpapar informasi dari penyiaran yang tidak kunjung diatur.

"Seharusnya KPI mewakili publik, bukan pemerintah. Dia tidak harus di tengah mendengar industri. Dia tidak ada kepentingan, harusnya mewakili publik saja," ucap Eni.

Selain itu, dia berharap RUU Penyiaran segera diselesaikan karena makin lama prosesnya di Baleg dikhawatirkan makin banyak kepentingan yang akan memengaruhi hasil akhirnya.

Adapun rancangan revisi UU Penyiaran dari Komisi I DPR sudah dimasukkan ke Baleg sejak Februari 2017. Akan tetapi, hingga saat ini masih dalam harmonisasi dan sinkronisasi.

Terlalu lamanya proses di Baleg DPR menyebabkan Pimpinan Komisi I DPR berkonsultasi kepada pimpinan DPR untuk mencari solusi terbaik.

Tag: Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Wordpress.com

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,636.51 3,600.15
British Pound GBP 1.00 19,101.38 18,905.50
China Yuan CNY 1.00 2,150.15 2,128.71
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,638.00 13,502.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,816.30 10,707.09
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,743.52 1,726.07
Dolar Singapura SGD 1.00 10,380.58 10,273.15
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,988.86 16,818.09
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,505.91 3,466.50
Yen Jepang JPY 100.00 12,792.42 12,661.29

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Feb
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
5 href="testing_ab/" />testing_ab/ - Sep
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10

Recommended Reading

Minggu, 18/02/2018 08:10 WIB

MUI: Rizieq Punya Hak Perlindungan

Minggu, 18/02/2018 07:00 WIB

BMKG: Pasang Air Laut di Babel Normal

Minggu, 18/02/2018 04:45 WIB

Peneliti Hama: PHT Perlu Dioptimalkan

Minggu, 18/02/2018 03:45 WIB

Jenazah Adelina Sau Tiba di Kupang