Portal Berita Ekonomi Sabtu, 19 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 12:01 WIB. Tiket.com - Tiket.com jalin kerja sama dengan Mahata Group untuk tingkatkan standar traveler milenial. 
  • 12:00 WIB.

    Efek Syariah - OJK tetapkan saham NATO sebagai efek syariah.

  • 09:57 WIB. Debat - Saat debat pertama, pengamat nilai Jokowi kuasai persoalan.
  • 09:57 WIB. Suap - KPK masih dalami fakta yang muncul dalam persidangan kasus suap PLTU Riau-1.
  • 09:56 WIB. Hoaks - Penyebaran hoaks masuk dalam kategori teror.
  • 09:56 WIB. Pendidikan - Kegiatan KBM di Yayasan Pendidikan AK tetap berjalan kondusif. 
  • 09:56 WIB. Narkoba - Yayasan Pendidikan AK diduga jadi gudang penyimpanan narkoba di Jakarta Barat.
  • 09:23 WIB. Perundingan - Penasihat ekonomi AS sebut ada perkembangan dalam perundingan damai dagang AS-China. 
  • 08:23 WIB. PSSI - Kongres PSSI 2019 akan digelar di Bali, Minngu (20/01/2019). 
  • 07:54 WIB. Jambi - Jabatan Zumi Zola sebagai Gubernur Jambi resmi dicabut.
  • 07:54 WIB. Diskon - JD.ID gelar diskon hingga 88%.
  • 07:53 WIB. Transportasi - Blue Bird akan lakoni bisnis bus AKAP.
  • 07:53 WIB. Hoaks - LIPI sebut daerah dengan nuansa agama yang kental paling mudah termakan hoaks.

Pamekasan Klaim Butuh 2.000 CPNS

Foto Berita Pamekasan Klaim Butuh 2.000 CPNS
Warta Ekonomi.co.id, Pamekasan -

Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Pemkab Pamekasan Lukman Hedi Mahdia menyatakan pihaknya membutuhkan sebanyak 2.000 orang calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk memenuhi kebutuhan pegawai di lingkungan pemkab setempat.

"Kebutuhan rekrutmen CPNS di Pamekasan saat ini cukup banyak karena sudah banyak di antara mereka yang telah pensiun, sementara belum ada rekrutmen baru," ujarnya di Pamekasan, Jumat

Ia menjelaskan bahwa kebutuhan terbanyak pada bidang pendidikan sekitar 1.400 orang. Umumnya merupakan guru kelas pada sekolah dasar negeri yang tersebar di 178 desa dan 11 kelurahan di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan.

"Jadi. guru SD merupakan kebutuhan terbanyak dibanding CPNS lainnya," ucap Lukman.

Menurut dia, banyaknya kebutuhan guru PNS untuk sekolah dasar itu karena selama ini tidak ada rekrutmen CPNS guru sejak beberapa tahun terakhir.

"Meski banyak guru yang telah purnatugas atau pensiun, tetap tidak ada penambahan," katanya.

Lukman mengatakan bahwa pihaknya telah melaporkan kebutuhan tenaga CPNS di lingkungan Pemkab Pamekasan itu kepada pemerintah pusat. Namun, hingga kini belum ada tambahan.

Secara terpisah, Kelapa Dinas Pendidikan Pemkab Pamekasan Moh Tarsun mengakui kekurangan guru di sejumlah sekolah dasar di wilayah itu.

"Kekurangan guru PNS di Pamekasan ini memang terbanyak adalah guru SD," ujar Tarsun.

Untuk mengurangi kebutuhan guru tersebut, pihaknya terpaksa merekrut tenaga sukarelawan.

"Jika mengandalkan guru PNS, jelas kami tidak bisa karena kekurangannya terlalu banyak, terutama sekolah-sekolah yang ada di pelosok desa," ujar Tarsun.

Selain kekurangan guru, persoalan pendidikan lainnya yang juga terjadi di Pamekasan dan saat ini menjadi perhatian serius Disdik Pamekasan adalah kepemilihan lahan.

"Sebagian lahan yang ditempati lembaga pendidikan di Pamekasan ini masih atas nama milik pribadi warga. Ini juga menjadi persoalan tersendiri bagi kami," katanya.

 

Tag: Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Muhammad Adimaja

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6448.156 24.376 627
2 Agriculture 1583.292 -1.764 21
3 Mining 1880.920 11.361 47
4 Basic Industry and Chemicals 889.696 -3.628 71
5 Miscellanous Industry 1443.379 27.257 46
6 Consumer Goods 2607.292 -13.145 51
7 Cons., Property & Real Estate 471.624 -0.108 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1149.241 6.910 71
9 Finance 1234.248 10.015 91
10 Trade & Service 797.089 4.778 155
No Code Prev Close Change %
1 CLAY 180 306 126 70.00
2 NATO 103 175 72 69.90
3 SQMI 306 382 76 24.84
4 KMTR 268 334 66 24.63
5 JIHD 476 590 114 23.95
6 INRU 640 785 145 22.66
7 TNCA 206 250 44 21.36
8 INCF 296 358 62 20.95
9 DUTI 3,630 4,390 760 20.94
10 PADI 920 1,090 170 18.48
No Code Prev Close Change %
1 TFCO 735 620 -115 -15.65
2 OCAP 266 226 -40 -15.04
3 YPAS 660 575 -85 -12.88
4 CTTH 126 110 -16 -12.70
5 MFMI 725 635 -90 -12.41
6 BUKK 2,000 1,800 -200 -10.00
7 PYFA 180 163 -17 -9.44
8 TIRA 270 250 -20 -7.41
9 STTP 3,750 3,490 -260 -6.93
10 ASJT 300 280 -20 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 INPC 79 80 1 1.27
2 UNTR 26,850 26,925 75 0.28
3 INDY 2,090 2,180 90 4.31
4 ASII 8,275 8,475 200 2.42
5 TLKM 3,990 4,020 30 0.75
6 BUMI 164 174 10 6.10
7 BBRI 3,810 3,820 10 0.26
8 KPAS 210 208 -2 -0.95
9 ERAA 2,310 2,310 0 0.00
10 TSPC 1,600 1,575 -25 -1.56