Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Kadin Rekomendasikan 12 Poin Bangun Ekonomi Sulut

Kadin Rekomendasikan 12 Poin Bangun Ekonomi Sulut Kredit Foto: Cahyo Prayogo
Warta Ekonomi, Manado -

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Utara merekomendasikan 12 poin untuk membangun perekonomian daerah berpenduduk lebih dari 2,5 juta jiwa itu.

"Apa yang disampaikan Kadin adalah penting untuk kemajuan Sulut terutama dari sisi pertumbuhan ekonomi," kata Ketua Kadin Hangky A Gerungan di Manado, Sabtu (27/1/2018).

Pembangunan sumber daya manusia, diletakkan pada poin pertama yang disodorkan kepada pemerintah provinsi untuk ditingkatkan dan hal itu untuk menjawab kebutuhan daerah.

Selanjutnya, diperlukannya kajian oleh akademisi untuk isu kemiskinan berbasis pemberdayaan secara komprehensif serta "Corporate Social Responsibility" (CSR) harus dikelola secara transparan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.

Rekomendasi penting lainnya adalah validitas data kemiskinan yang didukung dengan estimasi pendanaan dan dipublikasi secara transparan.

"Kelima, road map penanggulangan kemiskinan versi Kadin serta perlu ada cipta kondisi iklim investasi di daerah," ujarnya.

Gerungan juga menambahkan, respon pengusaha masih kurang dalam menunjang program pemerintah, sekaligus perlu adanya sinergitas antara pemerintah, swasta, akademisi dan media pers ditindaklanjuti dalam bentuk surat keputusan gubernur terkait tim untuk "Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan".

"Sangat dibutuhkan klasterisasi bidang usaha sesuai kompetensi," katanya menambahkan.

Gerungan juga mengusulkan upaya nyata yang difokuskan pada pengembangan usaha perikanan dan pariwisata sebagai andalan di Sulut termasuk meningkatkan kinerja perdagangan.

"Perlu juga intervensi terhadap stabilitas inflasi oleh badan atau lembaga yang dibentuk oleh mitra strategis pembangunan," katanya.

Hal lainnya adalah penggunaan fasilitas kepabeanan dan cukai berupa pembebasan bea masuk yang mendukung impor, seperti fasilitas kawasan berikat, pusat logistik berikat hingga kemudahan ekspor dan impor.

"Sebelas, pendataan peluang bisnis dan usaha sesuai standar," jelasnya.

Rekomendasi terakhir adalah perda/pergub tentang Kadin yang mengatur organisasi dan pengelolaan kelembagaan, keanggotaan dan sinergitas dengan program pemerintah. (Ant)

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Fajar Sulaiman

Bagikan Artikel: