Portal Berita Ekonomi Rabu, 12 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 11:27 WIB. Perusahaan Pembiayaan - PT Sejahtera Pertama Multifinance resmi dibekukan oleh OJK. 
  • 11:26 WIB. Perusahaan Asuransi - OJK batasi kegiatan usaha PT Trust Insurance Broker dan PT Futura Finansial Prosperindo. 
  • 11:15 WIB. Rupiah - Pukul 11.15: Rupiah masih menguat 0,16% meskipun sentuh Rp14.600 per dolar AS.
  • 11:14 WIB. APBN - Ada Rp10,25 triliun dana APBN digunakan untuk menambal defisit keuangan BPJS Kesehatan.
  • 10:47 WIB. Saham - Saham PT Mega Perintis Tbk resmi tercatat sebagai emiten ke-56 di BEI dengan kode ZONE.
  • 09:48 WIB. Indika Energy - Indika Energy dan Nusantara Resources Limited tanda tangani perjanjian penyertaan saham senilai AUD$7,68 juta.
  • 09:48 WIB. Merger - BTPN dan Bank Sumitomo ubah tanggal efektif penggabungan usaha menjadi 01/02/2019.
  • 09:47 WIB. Pinjaman - Beli saham, MAGP pinjam Rp138 miliar dari PT Bengkayang Nabati Indonesia. 
  • 09:20 WIB. Rupiah - Pukul 09.20: Rupiah berhasil menguat 0,30 ke level Rp14.580 per dolar Amerika Serikat. 
  • 09:05 WIB. IHSG - IHSG dibuka menghijau 0,35% ke level 6.097,73. 
  • 08:39 WIB. Tri - Tri sebut pelanggannya sudah teregistrasi sesuai aturan.
  • 08:38 WIB. Asus - Asus janji Zenfone Max Pro M2 dan Max M2 tak jadi ponsel gaib.
  • 08:37 WIB. Alipay - Alipay cari inovasi digital di Asia Tenggara.
  • 08:34 WIB. Apple - Seruan boikot iPhone menggema di China.
  • 08:33 WIB. Vivo - Ponsel dua layar Vivo dirilis bawa RAM 10 GB.

Begini Tanggapan Wapres JK Soal Plt Gubernur dari Polri

Foto Berita Begini Tanggapan Wapres JK Soal Plt Gubernur dari Polri
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), angkat bicara ihwal pro-kontra rencana penunjukkan dua perwira tinggi Polri sebagai pelaksana tugas atau Plt gubernur di provinsi Sumatera Utara dan Jawa Barat. Orang nomor dua di Indonesia itu berpendapat tidak ada yang salah dengan kebijakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Menurut Wapres JK, penunjukan perwira tinggi Polri sah-sah saja dan tidak melanggar aturan. Banyaknya gubernur yang akan mengajukan cuti maupun yang habis masa jabatannya membut pemerintah harus menunjuk pengganti. Tidak mungkin, kata dia, jika semua pengganti berasal dari pejabat Kemendagri.

"Kan terlalu banyak 17 provinsi (pemilihan gubernur) sehingga tidak mungkin eselon I dari Kementerian Dalam Negeri saja (yang ditunjuk jadi plt gubernur). Eselon I dari departemen lain juga bisa," kata Wapres JK di sela kunjungan kerjanya di Kantor PT Pelindo IV, Kota Makassar, belum lama ini.

Sebelumnya, dua perwira tinggi Polri digadang-gadang untuk menjadi plt gubernur di provinsi Sumut dan Jabar. Kedua petinggi Koorps Bhayangkara yang dimaksud adalah Asisten Operasi Kapolri, Irjen Pol M Iriawan dan Kepala Divisi Propam Polri, Irjen Pol Martuani Sormin.

Iriawan rencananya akan ditunjuk sebagai pelaksana tugas Gubernur Jabar menggantikan Ahmad Heryawan. Sementara Martuani bakal ditunjuk sebagai pelaksana tugas Gubernur Sumut menggantikan Tengku Erry Nuradi.

Namun demikian, penunjukan itu masih menunggu surat resmi dari Menteri Dalam Negeri. Nantinya mereka akan menjabat sebagai pelaksana tugas gubernur hingga rangkaian Pilkada Serentak 2018 selesai.

Tag: Muhammad Jusuf Kalla (JK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Penulis: Tri Yari Kurniawan

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Antara/Puspa Perwitasari

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6076.587 -34.773 620
2 Agriculture 1506.543 8.473 20
3 Mining 1747.761 9.817 47
4 Basic Industry and Chemicals 820.676 -23.288 71
5 Miscellanous Industry 1382.059 4.150 45
6 Consumer Goods 2483.389 -20.063 49
7 Cons., Property & Real Estate 444.822 -4.105 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1031.916 -11.848 71
9 Finance 1162.012 -1.035 91
10 Trade & Service 790.383 -0.185 153
No Code Prev Close Change %
1 SOTS 280 350 70 25.00
2 DEAL 394 492 98 24.87
3 OASA 246 298 52 21.14
4 TFCO 650 780 130 20.00
5 MERK 6,475 7,725 1,250 19.31
6 KPAS 505 600 95 18.81
7 RODA 388 450 62 15.98
8 PTSN 805 920 115 14.29
9 PDES 1,500 1,700 200 13.33
10 ARTA 406 458 52 12.81
No Code Prev Close Change %
1 TRIO 290 220 -70 -24.14
2 YPAS 725 570 -155 -21.38
3 NUSA 158 136 -22 -13.92
4 RIMO 186 162 -24 -12.90
5 LUCK 705 615 -90 -12.77
6 MPOW 120 105 -15 -12.50
7 KPAL 338 300 -38 -11.24
8 CPIN 7,000 6,300 -700 -10.00
9 SILO 3,850 3,500 -350 -9.09
10 LPIN 950 865 -85 -8.95
No Code Prev Close Change %
1 RIMO 186 162 -24 -12.90
2 SRIL 366 370 4 1.09
3 KPAS 505 600 95 18.81
4 NUSA 158 136 -22 -13.92
5 PTBA 4,020 4,280 260 6.47
6 TLKM 3,680 3,620 -60 -1.63
7 WSKT 1,845 1,795 -50 -2.71
8 BHIT 57 60 3 5.26
9 BBRI 3,610 3,620 10 0.28
10 DEAL 394 492 98 24.87