Portal Berita Ekonomi Rabu, 24 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:01 WIB. Nokia - Nokia 5.1 Plus sudah bisa dipesan di Indonesia, harga Rp2,6 juta.
  • 23:00 WIB. ReCharge - Startup ReCharge sediakan 200 lokasi sewa Powerbank di Jabodetabek.
  • 21:18 WIB. Nasional - Pemerintah bangun 256 Puskesmas di daerah tertinggal-perbatasan tahun ini
  • 21:18 WIB. Nasional - Pemerintah salurkan Rp187 triliun dana desa dalam empat tahun.
  • 21:18 WIB. Megapolitan - 41.869 TKI di wilayah Jakarta sudah dilindungi BPJS Ketenagakerjaan.
  • 21:17 WIB. Nasional - Indonesian Institute soroti defisit Rp16,5 T BPJS Kesehatan.
  • 21:17 WIB. Hukum - Penyidik KPK memeriksa sejumlah pejabat Pegunungan Arfak Papua Barat.
  • 21:17 WIB. Nasional - Mendagri minta pemilik KTP-E ganda proaktif melapor.
  • 21:17 WIB. Politik - Ketua MPR ingatkan pemilu ajang memilih pemimpin terbaik.
  • 21:16 WIB. Hukum - Musisi Ahmad Dhani dicegah ke luar negeri enam bulan.
  • 20:31 WIB. Audi - Audi tunda penjualan SUV listrik perdananya, e-tron.
  • 20:30 WIB. Jeff Tran - Mantan Bos Microsoft, Jeff Tran dituduh menggelapkan uang senilai Rp22,7 miliar.
  • 20:28 WIB. Line - AI milik Line bisa dinikmati di mobil-mobil Toyota tahun depan.
  • 20:27 WIB. Suzuki - Produksi Suzuki tembus 2,5 juta unit.
  • 20:26 WIB. Uber - Uber disebut akan pakai drone untuk antar makanan pada 2021.

Wah! Kelangkaan Bawang Putih Bisa Terjadi Lagi Tahun Ini

Foto Berita Wah! Kelangkaan Bawang Putih Bisa Terjadi Lagi Tahun Ini
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Sempat bergejolak pertengahan tahun lalu, komoditas bawang putih tahun ini terancam kembali langka dengan harga yang meningkat. Pasalnya, komoditas yang tergantung pada impor ini perlahan berkurang pasokannya seiring dengan keengganan importir mengimpor dari negara produsen.  

Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) disinyalir menjadi ihwal keengganan. Bahkan, aturan ini dapat menjadi penyebab minimnya pasokan bawang putih harus kembali dihadapi pada tahun ini. Hingga 25 Januari 2018, Kementerian Perdagangan menyatakan belum ada izin impor bawang putih yang dikeluarkan untuk tahun ini.

"Belum ada impor bawah putih untuk tahun 2018 ini. Saya belum ada menandatangani RIPH bawang putih," tegas Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan.

Padahal, jika merujuk tahun sebelumnya, pada Januari 2016 sudah ditemukan impor bawang putih sebanyak 41,84 ribu ton. Angka tersebut meningkat 10,22% dibandingkan tahun 2015.

Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian Spudnik Sujono di kesempatan berbeda menyatakan, sebenarnya pihaknya sudah menandatangani rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH). Tercatat, ada  29 perusahaan yang mendapat izin untuk pendatangan komoditas yang satu ini dari luar.

Sekadar perbandingan, berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea Cukai, pada periode 2014-Januari 2017, setidaknya ada 112 importir yang berkecimpung dalam perdagangan bawang putih.

"Kami sudah tanda tangan dari dua minggu yang lalu,"ucapnya, akhir pekan (26/1/2018).

Kunci sekarang berada di tangan Kementerian Perdagangan. Namun, jika berdasarkan pernyataan Oke Nurwan, artinya belum ada importir yang merealisasikan rencana impornya.

Belum adanya impor jelas menimbulkan kekhawatiran. Pasalnya, kebutuhan komoditas yang satu ini terus berharap dari impor dari tahun ke tahun.

Pengamat pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas bahkan menyatakan kelangkaan di tahun ini sudah mengintip dan bisa lebih parah dibandingkan tahun 2017. Saat itu, harga bawang putih mencapai Rp80 ribu per kilogram karena sangat minimnya stok dan tingginya kebutuhan.

Menurut Dwi, salah satu penyebab kelangkaannya adalah munculnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH). Dalam peraturan tersebut terdapat kewajiban bagi para importir untuk menghasilkan 5% bawang putih dari total izin impor yang mereka dapat.

"Importir ya importir, mereka pedagang. Ya masak disuruh bertani," ujarnya.

Dijelaskannya, jika seorang importir ingin mengeksekusi hak impornya sebanyak 1000 ton bawang putih dalam setahun, ia harus memproduksi sekitar 50 ton bawang putih dari kebun yang ia tanami. Jika setiap hektare lahan diperkirakan bisa menghasilkan 6 ton bawang putih, dibutukan lahan sekitar 8,33 hektare untuk menghasikan 50 ton bawang putih.

Dwi mengestimasi, biaya tanam komoditas ini sampai panen tiap per hektarenya mencapai Rp50juta hingga Rp60 juta. Artinya, untuk memproduksi bawang putih sesuai yang diharapkan, dibutuhkan dana sekitar Rp416 juta sampai Rp500 juta. Apabila ini dikalikan dengan kebutuhan impor sebesar 400 ribu ton, berarti importir secara keseluruhan harus mengeluarkan biaya sebesar Rp166 miliar sampai Rp200 miliar.

Di sisi lain, kesiapan lahan, bibit, dan tetek bengek lainya juga menambah pusing importir yang biasanya berpikiran praktis. Apalagi, tidak ada jaminan keberhasilan panen. Jika pun berhasil panen, hasil panen bawang putihnya juga belum ada jaminan akan ada pembeli.

Spudnik sendiri menjelaskan, hingga sekarang Indonesia belum bisa lepas dari impor bawang putih. Hal ini karena target swasembada saja dicanangkan tahun 2019. Saat ini pihaknya masih terus melakukan penyediaan dan penanaman bawang putih untuk mencapai target yang dipatok.

"Masih kuranglah sekarang," serunya. Perluasan lahan tanam bawang putih, disebutkan Spudnik, didanai oleh APBN 2017 guna 1.723 hektare. 

Selain itu, kementerian pun berharap pada pembukaan lahan oleh para importir. Namun, nyatanya, ini pun tidak sesuai mimpi. Berdasarkan data, dari target penanaman dari importir sebanyak 2.868 hektare, saat ini baru 865 hektare yang terbuka dan mulai tertanami.

"Mereka sudah mulai tanam dari Desember. Perkiraan April sudah mulai bisa ada hasilnya," katanya lagi.

Ketua Asosiasi Pengusaha Bawang Putih Indonesia (APBPI) Piko Nyoto Setiadi menjelaskan, pihaknya sebenarnya cukup setuju dengan ketentuan wajib tanam bagi para importir. Hanya saja, mereka tetap merasa berat karena minimnya bantuan dari pemerintah, khususnya mengenai bibit. Faktanya sampai sekarang, belum ada bantuan dari Kementerian Pertanian terkait penyediaan bibit bawang putih untuk penanaman.

"Pemerintah dalam hal ini tidak menyediakan bibit, kemudian pengusahanya beli dan ditanam, selesai. Ternyata kita disuruh cari bibit, disuruh cari petani, disuruh cari lahan, disuruh membiayai," ucapnya, masih di pertengahan Januari ini.

Sutrisno, pengimpor bawang putih berbendera PT Tunas Sumber Rejeki pun merasa biaya penanaman komoditas ini tergolong besar. Terutama soal bibit yang harganya cukup menguras kantong.

"Bibit lokal kan sekarang terlalu mahal. Bibitnya dari Rp50.000-Rp70.000 per kilogramnya. Nah, satu hektare lebih kurang pakai 1 ton bibit," ucapnya, beberapa hari lalu.

Merujuk pernyataan Sutrisno, berarti tiap hektarenya pengimpor mesti menyediakan dana antara Rp50 juta-Rp70 juta hanya untuk bibit bawang putih lokal. Pasalnya, setiap hektare lahan bawang putih setidaknya membutuhkan bibit hampir 1 ton. Perhitungan ini tak jauh berbeda dengan paparan Dwi Andreas.

Terkait soal bibit bawang putih, Spudnik menyatakan pihaknya telah memberikan izin impor untuk bibit tersebut. Hanya saja, syaratnya diakuinya ketat. Salah satunya tidak boleh diperjualkan sebab khusus untuk penanaman oleh para importir.

Untuk diketahui, target luas areal pertanaman benih nasional dipatok Kementan sebesar 13 ribu hektare. Selain Jawa Timur, tempat lainnya yang menjadi fokus penanaman benih bawang putih adalah wilayah Temanggung, Magelang dan Tegal di Jawa Tengah.

Total target luas area pertanaman di Jawa Tengah mencapai 1.100 hektare. Sementara di wilayah Sembalun, Lombok Timur, NTB, target luas areal pertanaman mencapai 1.750 hektare.

Tag: Bawang Putih, Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Pertanian (Kementan), Impor, Oke Nurwan, Spudnik Sujono Kamino

Penulis: Annisa Nurfitriyani

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Antara/Rahmad

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,074.00 4,032.94
British Pound GBP 1.00 19,818.76 19,620.15
China Yuan CNY 1.00 2,204.27 2,182.35
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,284.00 15,132.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,804.26 10,693.78
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,949.96 1,930.55
Dolar Singapura SGD 1.00 11,068.95 10,958.07
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,521.58 17,341.27
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,674.92 3,634.88
Yen Jepang JPY 100.00 13,578.54 13,439.91

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5797.891 -42.544 610
2 Agriculture 1554.747 -15.585 20
3 Mining 1891.500 -26.913 47
4 Basic Industry and Chemicals 751.139 -6.438 70
5 Miscellanous Industry 1262.855 10.567 45
6 Consumer Goods 2461.265 -8.778 49
7 Cons., Property & Real Estate 409.289 -1.746 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1043.222 -21.394 70
9 Finance 1042.692 -8.059 91
10 Trade & Service 784.869 -3.611 147
No Code Prev Close Change %
1 MPRO 314 392 78 24.84
2 MLPT 745 900 155 20.81
3 MFMI 700 840 140 20.00
4 SKYB 159 190 31 19.50
5 KPAL 402 478 76 18.91
6 RELI 228 258 30 13.16
7 PBSA 690 760 70 10.14
8 NOBU 950 1,040 90 9.47
9 BAYU 2,470 2,700 230 9.31
10 GJTL 635 690 55 8.66
No Code Prev Close Change %
1 IBFN 400 300 -100 -25.00
2 AMAG 358 270 -88 -24.58
3 TRIO 226 184 -42 -18.58
4 SKRN 1,225 1,030 -195 -15.92
5 YPAS 725 610 -115 -15.86
6 MINA 585 520 -65 -11.11
7 DUCK 1,590 1,440 -150 -9.43
8 DART 294 268 -26 -8.84
9 TFCO 600 550 -50 -8.33
10 HDFA 128 118 -10 -7.81
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 362 356 -6 -1.66
2 BMTR 334 334 0 0.00
3 PGAS 2,340 2,350 10 0.43
4 BHIT 79 79 0 0.00
5 LPPF 5,025 4,990 -35 -0.70
6 MNCN 775 780 5 0.65
7 PTBA 4,610 4,510 -100 -2.17
8 BBCA 23,150 22,950 -200 -0.86
9 GJTL 635 690 55 8.66
10 KPIG 138 139 1 0.72