Portal Berita Ekonomi Sabtu, 19 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 12:01 WIB. Tiket.com - Tiket.com jalin kerja sama dengan Mahata Group untuk tingkatkan standar traveler milenial. 
  • 12:00 WIB.

    Efek Syariah - OJK tetapkan saham NATO sebagai efek syariah.

  • 09:57 WIB. Debat - Saat debat pertama, pengamat nilai Jokowi kuasai persoalan.
  • 09:57 WIB. Suap - KPK masih dalami fakta yang muncul dalam persidangan kasus suap PLTU Riau-1.
  • 09:56 WIB. Hoaks - Penyebaran hoaks masuk dalam kategori teror.
  • 09:56 WIB. Pendidikan - Kegiatan KBM di Yayasan Pendidikan AK tetap berjalan kondusif. 
  • 09:56 WIB. Narkoba - Yayasan Pendidikan AK diduga jadi gudang penyimpanan narkoba di Jakarta Barat.
  • 09:23 WIB. Perundingan - Penasihat ekonomi AS sebut ada perkembangan dalam perundingan damai dagang AS-China. 
  • 08:23 WIB. PSSI - Kongres PSSI 2019 akan digelar di Bali, Minngu (20/01/2019). 
  • 07:54 WIB. Jambi - Jabatan Zumi Zola sebagai Gubernur Jambi resmi dicabut.
  • 07:54 WIB. Diskon - JD.ID gelar diskon hingga 88%.
  • 07:53 WIB. Transportasi - Blue Bird akan lakoni bisnis bus AKAP.
  • 07:53 WIB. Hoaks - LIPI sebut daerah dengan nuansa agama yang kental paling mudah termakan hoaks.

"Heran, Banyak yang Tak Puas dengan Peraturan Taksi Online"

Foto Berita
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku prihatin masih banyak pihak yang tidak puas atas aturan baru mengenai taksi daring (online).

"Saya prihatin, kok, masih ada yang enggak puas," katanya sebelum menghadiri rapat di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Jakarta, Senin (29/1/2018).

Pernyataan yang disampaikan Budi itu terkait dengan aksi pengemudi taksi daring yang menolak Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum Tidak dalam Trayek yang dibuat pemerintah untuk memberikan kesetaraan antara taksi online dan taksi konvensional.

"Artinya, tidak mungkin salah satu itu harus menang. Harus sama-sama menerima dan sama-sama memberi. Tidak bisa semua dipuaskan," kata Budi.

Aturan terbaru itu menyebut persyaratan yang harus dipenuhi angkutan online agar bisa tetap beroperasi adalah kewajiban pengujian kendaraan bermotor (KIR), penggunaan SIM A umum, pemasangan stiker, dan kuota taksi online di daerah.

Budi mengatakan syarat ini diajuka sebagai upaya pemerintah menyetarakan kedua jenis angkutan.

"Contohnya, kuota, kalau dihabiskan `kan kasihan dengan yang lain. Tarif batas bawah juga kalau dihilangkan `kan kasihan sopir-sopir itu. Tentu harus saling memahami," kata Budi.

Budi mengaku heran pada ketidaksetujuan sejumlah pihak yang menolak aturan ini karena aturan KIR atau stiker seharusnya tidak memberatkan.

"Stiker juga di tempat lain lebih besar. Ini cuma garis tengah 10 cm," kata Budi.

Bagi pengemudi taksi online yang kesulitan mendapatkan SIM A umum atau uji KIR, Budi menyarankan pengajuan kolektif.

"Jangan `ngomong` terus peraturannya yang dibilang (ditolak). Ini `kan asal `against` (berseberangan) dengan pemerintah. Padahal, pemerintah berkewajiban untuk hadir," kata Budi.

Budi mengaku aturan PM 108/2017 akan tetap diberlakukan mulai 1 Februari 2018, tanpa kompromi.

Tag: Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi Karya Sumadi, Taksi Online, Demo Taksi

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6448.156 24.376 627
2 Agriculture 1583.292 -1.764 21
3 Mining 1880.920 11.361 47
4 Basic Industry and Chemicals 889.696 -3.628 71
5 Miscellanous Industry 1443.379 27.257 46
6 Consumer Goods 2607.292 -13.145 51
7 Cons., Property & Real Estate 471.624 -0.108 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1149.241 6.910 71
9 Finance 1234.248 10.015 91
10 Trade & Service 797.089 4.778 155
No Code Prev Close Change %
1 CLAY 180 306 126 70.00
2 NATO 103 175 72 69.90
3 SQMI 306 382 76 24.84
4 KMTR 268 334 66 24.63
5 JIHD 476 590 114 23.95
6 INRU 640 785 145 22.66
7 TNCA 206 250 44 21.36
8 INCF 296 358 62 20.95
9 DUTI 3,630 4,390 760 20.94
10 PADI 920 1,090 170 18.48
No Code Prev Close Change %
1 TFCO 735 620 -115 -15.65
2 OCAP 266 226 -40 -15.04
3 YPAS 660 575 -85 -12.88
4 CTTH 126 110 -16 -12.70
5 MFMI 725 635 -90 -12.41
6 BUKK 2,000 1,800 -200 -10.00
7 PYFA 180 163 -17 -9.44
8 TIRA 270 250 -20 -7.41
9 STTP 3,750 3,490 -260 -6.93
10 ASJT 300 280 -20 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 INPC 79 80 1 1.27
2 UNTR 26,850 26,925 75 0.28
3 INDY 2,090 2,180 90 4.31
4 ASII 8,275 8,475 200 2.42
5 TLKM 3,990 4,020 30 0.75
6 BUMI 164 174 10 6.10
7 BBRI 3,810 3,820 10 0.26
8 KPAS 210 208 -2 -0.95
9 ERAA 2,310 2,310 0 0.00
10 TSPC 1,600 1,575 -25 -1.56