Portal Berita Ekonomi Jum'at, 14 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:53 WIB. Saratoga - Sandiaga kembali menjual saham SRTG senilai Rp64,38 miliar di awal Desember ini.
  • 09:33 WIB. Dolar AS - Pukul 09.35: Dolar AS balas dendam, rupiah melemah 0,43% ke Rp14.562 per dolar AS. 
  • 09:01 WIB. IHSG - Jelang akhir pekan, IHSG dibuka menguat 0,14% ke level 6.178,57. 
  • 07:15 WIB. Google - Google prediksi pemilu dan tokoh politik bakal jadi trending di 2019.
  • 07:02 WIB. California - California berencana kenakan pajak untuk SMS. 
  • 07:00 WIB. Fintech - Kemenkominfo telah blokir 400 Fintech ilegal dari OJK. 
  • 06:58 WIB. YLKI - YLKI sebut perlindungan konsumen belanja online rendah. 
  • 06:54 WIB. Apple - Apple investasikan Rp14,5 triliun untuk kampus di Texas. 

Menhub: Anggaran Proyek Kereta Jakarta-Surabaya Bocor

Foto Berita Menhub: Anggaran Proyek Kereta Jakarta-Surabaya Bocor
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan anggaran pembiayaan proyek kereta api Jakarta-Surabaya melonjak menjadi lebih dari Rp100 triliun dari hitungan awal sekitar Rp60 triliun-Rp70 triliun.

"Kalau anggaran dulu`kan Rp60 triliun, tapi anggaran yang disampaikan sekarang ini kira-kira lebih dari Rp100 triliun," katanya seusai rapat di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Jakarta, Senin (29/1/2018).

Budi mengatakan dalam pertemuannya dengan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, proyek revitalisasi jalur kereta Jakarta-Surabaya itu akan menggunakan lebar rel sempit (narrow gauge). 

Proyek tersebut ditargetkan bisa dimulai tahun ini menunggu studi kelaikan (feasibility study) selesai dikerjakan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) pada Maret mendatang.

Menurut Budi, lantaran nilai investasinya tinggi, pemerintah akan mengkaji agar anggaran tersebut dapat ditekan hingga maksimal Rp90 triliun dengan tiga kriteria.

"Pertama, melibatkan kontraktor nasional, kedua, menggunakan teknologi dalam negeri dan ketiga, mengoptimasi dengan teknologi yang paling optimal. Karena, tadinya mau elevated (melayang) dari Jakarta sampai Surabaya. Kan mahal. Elevated di bagian-bagian tertentu saja," ujarnya.

Budi menjelaskan, nantinya pembiayaan diharapkan tidak membebani negara. Pemerintah tengah mengkaji konsep untuk mencari pendanaan swasta dari sejumlah negara tanpa perlu menambah rasio utang negara.

Pemerintah juga berencana untuk membentuk otoritas khusus untuk menerima dan mengelola dana tersebut untuk direalisasikan dalam proyek.

"Pak Luhut mengarahkan ada potensi dana swasta dari beberapa negara di antaranya Jepang yang bisa digunakan tanpa melibatkan pinjaman APBN," katanya.

Budi mengaku konsep dibentuknya otoritas khusus merupakan ide Menko Luhut yang mengatakan bahwa konsep pinjaman swasta dari luar negeri bisa digunakan sehingga tidak membebani anggaran negara. Dengan demikian pengerjaan proyek infrastruktur juga tetap bisa berjalan dengan baik.

Konsep tersebut telah digunakan di sejumlah negara seperti Amerika Serikat untuk pembangunan World Trade Center (WTC).

"WTC itu pakai otoritas juga, bukan pemerintah maupun swasta," pungkasnya. 

Tag: Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi Karya Sumadi, Kereta Cepat

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Risky Andrianto

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6177.720 62.143 621
2 Agriculture 1516.070 10.982 20
3 Mining 1776.514 21.113 47
4 Basic Industry and Chemicals 846.848 12.353 71
5 Miscellanous Industry 1420.317 27.074 46
6 Consumer Goods 2515.883 16.594 49
7 Cons., Property & Real Estate 455.102 3.544 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1062.130 21.053 71
9 Finance 1176.328 11.338 91
10 Trade & Service 791.531 -0.850 153
No Code Prev Close Change %
1 AKSI 344 430 86 25.00
2 SOTS 436 545 109 25.00
3 PNSE 750 935 185 24.67
4 ZONE 446 555 109 24.44
5 KICI 212 260 48 22.64
6 SAFE 171 206 35 20.47
7 JKSW 60 68 8 13.33
8 KAEF 2,550 2,850 300 11.76
9 TRAM 163 180 17 10.43
10 OASA 318 350 32 10.06
No Code Prev Close Change %
1 SQMI 555 418 -137 -24.68
2 INPP 605 480 -125 -20.66
3 GMTD 14,900 13,425 -1,475 -9.90
4 BTEK 137 125 -12 -8.76
5 SMDM 152 139 -13 -8.55
6 DSSA 14,725 13,500 -1,225 -8.32
7 BBLD 492 454 -38 -7.72
8 AKPI 780 720 -60 -7.69
9 ETWA 78 72 -6 -7.69
10 OCAP 244 226 -18 -7.38
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 372 360 -12 -3.23
2 KPAS 710 705 -5 -0.70
3 RIMO 142 151 9 6.34
4 TLKM 3,650 3,750 100 2.74
5 TRAM 163 180 17 10.43
6 PGAS 2,130 2,150 20 0.94
7 PTBA 4,310 4,500 190 4.41
8 BBRI 3,620 3,680 60 1.66
9 CPIN 6,500 6,950 450 6.92
10 UNTR 29,300 29,300 0 0.00