Portal Berita Ekonomi Selasa, 14 Agustus 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 13:19 WIB. WIKA - WIKA mengklaim telah meraih kontrak baru Rp1,09 triliun di luar negeri.
  • 13:01 WIB. WIKA - WIKA mendapatkan kontrak proyek renovasi Istana Presiden Republik Niger senilai Rp370 miliar.
  • 12:56 WIB. Benny Rhamdani - Jika uang Rp1 triliun diperoleh Sandiaga Uno selama menjabat Wagub DKI, maka masuk gratifikasi yang tidak dilaporkan ke KPK.
  • 12:53 WIB. Benny Rhamdani - Dana yang diberikan masing-masing Rp500 miliar ke PAN dan PKS sulit diterima akal sehat publik sebagai dana kampanye.
  • 12:52 WIB. Politik - Benny Rhamdani meminta KPK dan Bawaslu sikapi pemberian uang Rp500 miliar ke PAN dan PKS sebagai dana kampanye.
  • 12:49 WIB. Kemendagri - Ahmad Heryawan (Aher) tidak bisa mengantikan duduki jabatan Wagub DKI Jakarta.
  • 12:47 WIB. KPK - Pemeriksaan politisi PPP, Irgan Chairul Mahfiz sebagai saksi atas tersangka Yaya Purnomo (eks pejabat Kemenkeu).
  • 12:46 WIB. KPK - Politisi PPP, Irgan Chairul Mahfiz dipanggil KPK tekait kasus dugaan suap usulan dana perimbangan daerah pada RAPBN-P 2018. 
  • 12:19 WIB. Mensesneg - Keputusan pencopotan Asman Abnur menunggu Presiden Jokowi. 
  • 12:19 WIB. Mensesneg - Jokowi suka dengan kinerja Asman Abnur.
  • 12:18 WIB. Mensesneg - Pencopotan Asman Abnur yang kini menjabat MenPAN-RB karena pertimbangan koalisi partai.
  • 12:18 WIB. Mensesneg - MenPAN-RB dipastikan bakal dicopot.
  • 11:01 WIB. HP - HP miliki 20% Market Share di Indonesia.
  • 10:45 WIB. Google - Google Maps bakal lebih pintar dengan Android Pie.
  • 10:41 WIB. Telkomsel - Telkomsel menghadirkan layanan 5G di Asian Games 2018.

KPK Dalami "Suap" Dinsos ke Mantan Bupati Kutai

Foto Berita KPK Dalami
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pemberian uang terhadap Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) nonaktif Rita Widyasari terkait dengan kegiatan Dinas Sosial Kebupaten Kutai Kartanegara.

Untuk mendalami hal itu, KPK memeriksa tiga saksi yaitu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Didi Ramyadi, staf pada kantor Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Maksum, dan Kabid Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Aji Abdul Majid.

"Informasi dari penyidik terhadap tiga orang saksi itu didalami terkait dengan dugaan pemberian terhadap tersangka Rita Widyasari terkait dengan kegiatan Dinas Sosial di Kutai Kartanegara. Jadi, itu yang diklarifikasi lebih lanjut," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin.

Adapun tiga saksi itu diperiksa dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap pemberian izin lokasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman kepada PT Sawit Golden Prima.

KPK telah menetapkan dua tersangka terkait kasus tersebut, yaitu Rita Widyasari dan Direktur Utama PT Sawit Golden Prima Hery Susanto Gun.

Hery Susanto Gun diduga memberikan uang sejumlah Rp6 miliar kepada kepada Rita Widyasari terkait pemberian izin lokasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman kepada PT Sawit Golden Prima.

Suap diduga diterima sekitar bulan Juli dan Agustus 2010 dan diindikasikan ditujukan untuk memuluskan proses perizinan lokasi terhadap PT Sawit Golden Prima.

Sebagai penerima, Rita Widyasari disangkakan Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan pihak pemberi Hery Susanto Gun disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK juga telah menetapkan Rita Widyasari yang merupakan Bupati Kutai Kartanegara 2010-2015 dan 2016-2021 serta komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Rita Widyasari bersama-sama Khairudin diduga telah menerima dari sejumlah pihak baik dalam bentuk fee proyek, fee perizinan, dan fee pengadaan lelang barang dan jasa APBD selama kurun masa jabatannya sebagai Bupati periode 2010-2015 dan 2016-2021.

Diduga Rita Widyasari dan Khairudin menguasai hasil tindak pidana korupsi dengan nilai sekitar Rp436 miliar.

Terhadap Rita Widyasari dan Khairudin disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK juga telah menyita beberapa barang mewah milik Rita Widyasari yang diduga terkait dengan TPPU.

Terdapat 36 tas yang disita dari berbagai merk seperti Channel, Prada, Bulgari, Hermes, Celine, dan lain-lain.

Selanjutnya, sepatu sebanyak 19 pasang dalam berbagai merk seperti Gucci, Louis Vuitton, Prada, Channel, Hermes, dan lain-lain.

Kemudian 103 perhiasan emas dan berlian berupa kalung, gelang, cincin serta 32 jam tangan berbagai merk seperti Gucci, Tisot, Rolex, Richard Millie, Dior, dan lain-lain.

 

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, Rita Widyasari

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Reno Esnir

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5861.246 -215.927 598
2 Agriculture 1493.422 -43.044 19
3 Mining 1989.115 -104.226 46
4 Basic Industry and Chemicals 789.951 -33.178 70
5 Miscellanous Industry 1224.568 -49.761 45
6 Consumer Goods 2372.718 -71.540 46
7 Cons., Property & Real Estate 443.811 -12.838 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1007.787 -37.793 70
9 Finance 1057.291 -45.870 91
10 Trade & Service 845.042 -17.117 144
No Code Prev Close Change %
1 FILM 610 760 150 24.59
2 GLOB 182 220 38 20.88
3 JECC 6,000 6,675 675 11.25
4 CTTH 84 93 9 10.71
5 TRIL 56 61 5 8.93
6 JIHD 452 488 36 7.96
7 INCF 170 183 13 7.65
8 PDES 1,190 1,270 80 6.72
9 PYFA 173 184 11 6.36
10 PTSN 362 384 22 6.08
No Code Prev Close Change %
1 KPAL 845 635 -210 -24.85
2 BYAN 19,800 16,500 -3,300 -16.67
3 MAYA 4,080 3,510 -570 -13.97
4 MTLA 410 360 -50 -12.20
5 FREN 131 116 -15 -11.45
6 CLEO 322 286 -36 -11.18
7 BTON 324 290 -34 -10.49
8 TRAM 232 208 -24 -10.34
9 TRUK 195 175 -20 -10.26
10 SIMA 150 135 -15 -10.00
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 3,390 3,140 -250 -7.37
2 TLKM 3,500 3,370 -130 -3.71
3 PGAS 1,940 1,805 -135 -6.96
4 KREN 740 750 10 1.35
5 PTBA 4,890 4,850 -40 -0.82
6 TKIM 15,750 14,775 -975 -6.19
7 INDY 3,190 3,060 -130 -4.08
8 WSKT 2,110 1,965 -145 -6.87
9 BBTN 2,810 2,630 -180 -6.41
10 BBNI 7,975 7,400 -575 -7.21