Portal Berita Ekonomi Sabtu, 18 Agustus 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 08:25 WIB. WIKA - WIKA menargetkan pendapatan dan laba bersihnya masing-masing bisa mencapai Rp39,48 triliun dan Rp2,03 triliun.
  • 08:24 WIB. WIKA - Target kontrak WIKA domestik maupun luar negeri baru dinaikkan menjadi sekitar Rp52 triliun dari Rp49 triliun.
  • 08:22 WIB. WIKA - WIKA telah mengakumulasi kontrak luar negeri Rp1,4 triliun.
  • 07:58 WIB. ANDI - Andira Agro mencatat penjualan bersih baru mencapai Rp72,43 miliar per Maret 2018.
  • 07:57 WIB. ADHI - Adhi Karya mencapai keuntungannya tahun lalu sebesar Rp525 miliar dan akan membagi PKBL Rp10,5 miliar.
  • 07:57 WIB. ANDI - Andira Agro menargetkan total penjualan tembus Rp500 miliar pada tahun 2018.
  • 07:55 WIB. JLB - Jakarta Lingkar Baratsatu menawarkan kupon obligasi mulai dari 9% hingga lebih dari 10%.
  • 07:54 WIB. ADM - Astra Daihatsu Motor mencatat penjualan wholesales tumbuh 4% menjadi 112.893 unit¬†pada Januari-Juli 2018.
  • 07:52 WIB. Desa¬†- Mendes Eko Putro mengimbau aparatur desa untuk memanfaatkan dana desa guna membangun sarana olahraga.
  • 07:29 WIB. WIKA - WIKA menerima kontrak proyek renovasi Istana Presiden Republik Niger senilai Rp370 miliar.
  • 07:28 WIB. PLN - PLN memenuhi kebutuhan listrik industri-industri di Tahuna, Sulawesi Utara.
  • 07:22 WIB. BTN - BTN menyiapkan Rp2 miliar untuk pengembangan pendidikan, elektrifikasi, dan perbaikan sarana dan prasarana umum di Bengkulu.
  • 07:19 WIB. BTN - BTN memperluas ekspansi ke provinsi Bengkulu seiring pertumbuhan ekonomi yang mulai menggeliat di daerah tersebut.
  • 07:17 WIB. Jasa Marga - Jasa Marga berekspansi menuju industri properti.
  • 07:09 WIB. BUMN - BUMN menyisihkan 2% dari laba bersih untuk membiayai PKBL.

KPK: Setnov Masih Tak Mau 'Ngaku'

Foto Berita KPK: Setnov Masih Tak Mau 'Ngaku'
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Setya Novanto masih menyangkal terlibat dalam perkara korupsi e-KTP selama proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

"Sejauh ini informasi yang saya terima belum ada informasi signifikan yang disampaikan oleh terdakwa dan kita tahu di persidangan itu masih berupa sangkalan-sangkalan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (30/1/2018).

Hal tersebut dikatakannya sebagai respons atas pengajuan Setya Novanto menjadi "juctice collaborator" (JC) kepada KPK. JC adalah pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap kasus.

"Kalau mengacu pada aturan di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ataupun Surat Edaran MA, maka tentu kami harus cermati syarat-syarat seorang JC tersebut, termasuk salah satu di antaranya pengakuan perbuatannya dan membuka pihak lain yang lebih besar," ucap Febri.

Namun, Febri menyatakan bahwa KPK tetap akan melihat proses persidangan mantan Ketua DPR RI itu apakah nantinya akan mengakui perbuatannya atau tidak.

"Nanti kami lihat saja apa yang disampaikan oleh Setya Novanto di persidangan. Misalnya, pertama apakah mengakui perbuatannya, itu akan kami lihat. Kami simak sama-sama," ungkap Febri.

Selain itu, kata dia, KPK juga akan melihat apakah Setya Novanto dapat membuka peran pihak yang lebih besar dalam perkara korupsi e-KTP itu.

"Peran dari pihak-pihak lain itu tentu kami akan lihat kesesuaiannya dengan bukti-bukti yang lain karena penanganan kasus korupsi itu tetap harus dilakukan dengan sangat hati-hati," kata Febri.

Untuk diketahui bahwa seseorang yang mengajukan JC bukan lah pelaku utama dari kasus tersebut.

Indikator selanjutnya untuk memberikan status JC bahwa terdakwa mengakui perbuatannya terlebih dahulu.

Novanto didakwa mendapat keuntungan 7,3 juta dolar AS dan jam tangan Richard Mille senilai 135 ribu dolar AS dari proyek e-KTP.

Dalam perkara ini, Novanto didakwakan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setya Novanto, E-KTP

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Rivan Awal Lingga

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Aug
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10

Recommended Reading