Portal Berita Ekonomi Rabu, 21 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 17:28 WIB. Pala - Petani: Harga pala per kilogramnya masih bertahan di kisaran Rp18 ribu sejak beberapa bulan terakhir, normalnya Rp23 ribu-Rp28 ribu.
  • 17:27 WIB. Pala - Kalangan petani di Kabupaten Aceh Selatan mengeluhkan murahnya harga pala sejak beberapa bulan terakhir.
  • 17:26 WIB. UMK - UMK Jabar 2019 terendah ditempati oleh Kota Banjar sebesar Rp1.688.217,52.
  • 17:26 WIB. UMK - UMK Provinsi Jawa Barat tahun 2019 tertinggi ditempati oleh Kabupaten Karawang yakni sebesar Rp4.234.010,27.
  • 17:25 WIB. Energi - Indonesia-Jerman peringati 25 tahun kerja sama di bidang energi terbarukan melalui Indonesian-German Renewable Energy Day (RE Day) 2018.
  • 17:22 WIB. Hutan - Pemerintah menargetkan penyerahan 3,5 juta hektare hutan sosial pada masyarakat untuk dikelola sebagai sumber ekonomi masyarakat.
  • 17:22 WIB. Sertifikat - Tahun 2019, sertifikat halal produk makanan menjadi mandatori.
  • 17:21 WIB. Ikan - Stok ikan di TPI Kota Pekalongan melimpah mengakibatkan harga ikan turun antara Rp2 ribu/kg hingga Rp5 ribu/kg.
  • 17:19 WIB. PAD - Pemkot Batam menargetkan PAD dari sektor hotel meningkat hingga 97,98 persen pada 2019.
  • 17:17 WIB. Ikan Asin - Ikan sotong juga mengalami kenaikan di Cianjur, dari Rp70 ribu naik menjadi Rp80 ribu per kilogram.
  • 17:17 WIB. Ikan Asin - Harga ikan asin yang mengalami kenaikan di Cianjur seperti ikan peda dari Rp40 ribu naik menjadi Rp60 ribu/kg.
  • 17:15 WIB. Ikan Asin - Harga ikan asin di Cianjur melambung karena minimnya stok.
  • 17:14 WIB. PNBP - PNBP untuk subsektor mineral dan batubara yang dikelola Kementerian ESDM mencapai Rp41,77 triliun.
  • 17:13 WIB. Kebun - 10 komoditi unggulan sektor perkebunan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) terpantau stabil harganya.
  • 17:12 WIB. Bawang - Harga bawang merah di Gorontalo naik menjadi Rp30.000/kg.

Ini Kata JK Soal Polisi Jadi Plt Gubernur

Foto Berita Ini Kata JK Soal Polisi Jadi Plt Gubernur
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Polemik dan pro-kontra penunjukan seorang jenderal polisi menjadi pejabat gubernur di suatu provinsi masih bergulir. Kali ini Wakil Presiden, Jusuf Kalla, memberi pendapatnya soal pejabat sementara gubernur dari polisi itu. 

Dia menyitir kenyataan tiga tahun lalu di Provinsi Sulawesi Barat, saat pemerintah menunjuk Inspektur Jenderal Polisi Carlo Tewu sebagai pejabat gubernur. Juga seorang mayor jenderal TNI untuk Aceh. Bedanya, sang mayor jenderal TNI ini sudah purnawirawan saat ditunjuk di Provinsi Aceh. 
 
Kalla menyatakan, penunjukan itu terkait dengan kebijakan, dan, "Ya itulah soal psikologis lokal, tapi secara umum boleh, tergantung kebijakan saja."

"Ya tentu tidak harus tapi juga boleh, karena tiga tahun lalu itu di Sulawesi Barat saya ingat benar, itu Polri pejabatnya dan itu tidak ada yang protes, dan jalan, jadi artinya tidak harus tapi boleh," kata Kalla, kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (30/1/2018).

Kalla yang pernah memimpin DPP Partai Golkar itu menyatakan, sesuai aturan maka untuk menjabat sebagai penjabat gubernur maka pejabat negara itu harus setara dengan eselon I. "Memang ada persamaan di TNI dan Polri, pangkat berapa ada memang rumusnya itu, jadi berarti, bintang dua sama dengan eselon satu," katanya.

Sebelum ini, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menginginkan ada pejabat gubernur dari polisi di Jawa Barat dan Sumatera Utara. 
 
Bekas sekretaris jenderal DPP PDI Perjuangan ini mengungkap nama-namanya, yaitu Asisten Operasi Kepala Kepolisian Indonesia, Inspektur Jenderal Polisi Mochamad Iriawan (Jawa Barat), serta Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Indonesia, Inspektur Jenderal Polisi Martuani Sormin (Sumatera Utara).
 
Kumolo menyatakan, hal ini sesuai pasal 201 UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada yang menyatakan pengisian jabatan gubernur yang kosong dapat berasal dari jabatan pimpinan tinggi tingkat madya. 
 
Di tingkat peraturan lebih bawah, dia menyitir pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/2018 yang menyatakan pejabat sementara gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkungan pemerintah pusat/provinsi.
 
Di Jawa Barat, seorang perwira tinggi polisi turut dalam kontestasi Pilkada Jawa Barat 2018, yaitu Inspektur Jenderal Polisi Anton Charliyan (calon wakil gubernur) yang berpasangan dengan Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Tb Hasanuddin. 
 
Mereka diusung PDI Perjuangan, partai politik yang sama dengan latar Kumolo sebelum menjadi menteri dalam negeri. 
 
Di Sumatera Utara, hanya seorang pensiunan perwira tinggi TNI AD saja yang berlaga. Dia adalah bekas Panglima Kostrad, yang telah mengajukan pensiun dini dan telah meletakkan jabatannya, Letnan Jenderal TNI (Purnawirawan) Edy Rahmayadi yang berpasangan dengan Musa Rajekshah. Mereka didukung Partai Golkar, Partai Gerindra, PKS, PAN, dan Partai NasDem. 

Tag: Muhammad Jusuf Kalla (JK), Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Wahyu Putro A

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5948.052 -57.245 616
2 Agriculture 1420.064 -22.607 20
3 Mining 1752.232 -92.706 47
4 Basic Industry and Chemicals 794.852 4.282 71
5 Miscellanous Industry 1405.848 -7.667 45
6 Consumer Goods 2338.754 0.545 49
7 Cons., Property & Real Estate 427.067 3.402 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1070.304 -6.551 71
9 Finance 1128.672 -17.324 91
10 Trade & Service 795.747 -11.763 150
No Code Prev Close Change %
1 HOME 123 166 43 34.96
2 MPRO 860 1,075 215 25.00
3 POLA 284 354 70 24.65
4 MINA 535 665 130 24.30
5 NIPS 350 428 78 22.29
6 AKSI 260 310 50 19.23
7 MPPA 157 184 27 17.20
8 ABMM 1,885 2,190 305 16.18
9 AMAG 272 314 42 15.44
10 GOLD 510 560 50 9.80
No Code Prev Close Change %
1 SOSS 1,950 1,465 -485 -24.87
2 PALM 254 220 -34 -13.39
3 PTIS 380 330 -50 -13.16
4 TRUK 202 176 -26 -12.87
5 ADRO 1,485 1,310 -175 -11.78
6 GLOB 218 194 -24 -11.01
7 GEMA 316 282 -34 -10.76
8 INDY 2,430 2,180 -250 -10.29
9 MAIN 1,300 1,170 -130 -10.00
10 LEAD 66 60 -6 -9.09
No Code Prev Close Change %
1 ADRO 1,485 1,310 -175 -11.78
2 PTBA 4,660 4,350 -310 -6.65
3 PGAS 2,030 1,945 -85 -4.19
4 UNTR 34,400 31,950 -2,450 -7.12
5 BBRI 3,520 3,430 -90 -2.56
6 ERAA 1,980 2,010 30 1.52
7 ITMG 22,025 20,025 -2,000 -9.08
8 TRUK 202 176 -26 -12.87
9 BMRI 7,475 7,275 -200 -2.68
10 TLKM 3,950 3,960 10 0.25