Portal Berita Ekonomi Sabtu, 24 Februari 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 18:21 WIB. Pilpres - Anies bantah akan maju di Pilpres 2019.
  • 18:20 WIB. Pilpres - Prabowo sebut Anies layak maju di Pilpres 2019.
  • 18:19 WIB. Pilpres - PDIP: Zulkifli Hasan minta ketemu Megawati.
  • 18:18 WIB. Pilpres - Puan Maharani akui sudah kantongi nama Cawapres untuk Jokowi.
  • 18:18 WIB. DKI Jakarta - Jelang pertandingan, Menteri Susi tinjau lokasi Danau Sunter.
  • 18:18 WIB. Hotel - Hotel Raden Wijaya Mojokerto memproyeksikan tingkat okupansi mencapai 80% pada 2018.
  • 18:17 WIB. DKI Jakarta - Minggu 25 Februari, Menteri Susi dan Wagub DKI Sandiaga akan bertandi berenang di Danau Sunter.
  • 18:17 WIB. Pilpres - Zulkifli Hasan beri sinyal maju di Pilpres 2019.
  • 18:16 WIB. Waskita - Waskita Karya Realty membidik penjualan apartemen segmen menengah atas sebesar 2.500 unit pada 2018.
  • 18:15 WIB. Astra Infra - Astra Infra menargetkan pendapatan tol ruas Tangerang-Merak tumbuh sebesar 11,5% pada 2018.
  • 18:11 WIB. Co-working Space - Unionspace akan meresmikan lima co-working space baru di Indonesia pada 2018.
  • 18:10 WIB. Jasindo - Asuransi Jasa Indonesia telah membayarkan klaim asuransi usaha tani padi sebesar Rp145 miliar pada 2017.

DJBC Geser Pengawasan Lartas Barang Impor ke Post Border

Foto Berita DJBC Geser Pengawasan Lartas Barang Impor ke Post Border
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menggeser pengawasan larangan dan pembatasan (lartas) barang impor dari border ke post border mulai 1 Februari 2018.

Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu Fadjar Donny mengatakan, melalui pergeseran ini diharapkan bisa menekan jumlah barang impor yang masuk kategori lartas menjadi 20,8% atau separuh dari total barang impor lartas sebanyak 5.229 barang.

"Diharapkan bisa berkurang menjadi 20,8% dengan adanya pergeseran ini," kata Fadjar dalam media briefing di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (30/1/2018).

Dirinya meyakini, kebijakan ini bisa memperlancar arus barang di pelabuhan, menekan biaya logistik, serta menurunkan angka waktu tunggu bongkar muat (dwelling time). 

"Aturan baru ini juga bertujuan untuk memperlancar arus barang di pelabuhan," katanya.

Adapun dengan pergeseran ini, barang impor yang masuk melalui pelabuhan tidak lagi mendapatkan pemeriksaan dari otoritas kepabeanan. Seluruh kewenangan, diserahkan kementerian dan lembaga terkait yang menerbitkan izin impor suatu barang.

Namun, untuk empat jenis barang impor seperti barang kesehatan, keamanan, keselamatan, dan lingkungan hidup akan tetap diperiksa secara komprehensif oleh DJBC.

"Kami belum bisa jelaskan secara rinci barang-barangnya, nanti akan dijelaskan oleh Pak Menko terkait jenis barang di post border," tuturnya.

Walaupun demikian, pergeseran ini tak sepenuhnya menghilangkan perananan otoritas kepabeanan dalam hal pengawasan di pelabuhan. Jika ditemukan adanya importir nakal, Bea dan Cukai akan menggunakan Indonesia International Single Window untuk melaporkan tindakan tersebut kepada penerbit impor.

Tag: Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Fadjar Donny, Impor

Penulis: Fajar Sulaiman

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,663.17 3,626.81
British Pound GBP 1.00 19,165.88 18,973.43
China Yuan CNY 1.00 2,164.08 2,142.65
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,738.00 13,602.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,760.98 10,651.73
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,756.10 1,738.65
Dolar Singapura SGD 1.00 10,411.52 10,304.55
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,923.84 16,753.58
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,525.28 3,485.90
Yen Jepang JPY 100.00 12,854.87 12,725.23

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6619.804 26.744 572
2 Agriculture 1663.837 1.042 19
3 Mining 2028.689 12.646 44
4 Basic Industry and Chemicals 760.266 -4.137 69
5 Miscellanous Industry 1371.774 29.002 43
6 Consumer Goods 2826.534 8.189 47
7 Cons., Property & Real Estate 535.613 -0.797 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1167.809 5.396 62
9 Finance 1209.910 4.977 90
10 Trade & Service 942.344 5.798 133
No Code Prev Close Change %
1 BBRM 55 74 19 34.55
2 BOSS 1,400 1,750 350 25.00
3 CITA 600 740 140 23.33
4 AISA 545 665 120 22.02
5 NELY 137 161 24 17.52
6 IPCM 400 460 60 15.00
7 IPOL 134 148 14 10.45
8 BCIP 137 150 13 9.49
9 SONA 3,800 4,100 300 7.89
10 PSAB 191 206 15 7.85
No Code Prev Close Change %
1 LPGI 4,500 4,040 -460 -10.22
2 TIRA 280 252 -28 -10.00
3 SKBM 570 515 -55 -9.65
4 KBLV 520 480 -40 -7.69
5 AGRS 740 685 -55 -7.43
6 MTSM 248 230 -18 -7.26
7 INCI 510 474 -36 -7.06
8 BSSR 2,890 2,720 -170 -5.88
9 ASBI 310 294 -16 -5.16
10 DEWA 61 58 -3 -4.92
No Code Prev Close Change %
1 AISA 545 665 120 22.02
2 LMAS 64 63 -1 -1.56
3 BOSS 1,400 1,750 350 25.00
4 PGAS 2,660 2,610 -50 -1.88
5 TRAM 352 376 24 6.82
6 BUMI 330 324 -6 -1.82
7 BBCA 23,900 24,250 350 1.46
8 ESTI 90 88 -2 -2.22
9 UNTR 35,875 37,000 1,125 3.14
10 PBRX 498 498 0 0.00