DPR: KPI ke Mana? di TV Ada Cowok Jadi Cewek

Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta, mengatakan belakangan ini mulai bermunculan acara-acara di televisi yang dinilai tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Ia mencontohkan, beberapa kasus yang mencuat seperti penayangan perilaku banci dan penghinaan terhadap institusi negara.

“Salah seorang public figure sebetulnya sudah berhenti dari penampilan kebanci-bancian di televisi setelah mendapat teguran keras dari KPI periode lalu. Tapi belakangan ini melalui akun medsosnya, dia menyatakan sudah siap tampil lagi dengan acara yang serupa di televisi. Ada apa dengan KPI yang sekarang? Sepertinya KPI lebih longgar dalam mengawasi penampilan tayangan yang menyerupai LGBT ini.” katanya saat Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), di Jakarta, Selasa (30/1/2018).

Lanjut Sukamta, ada contoh seperti kasus adegan game seseorang berseragam TNI memakan roti dengan tali yang diikatkan ke kaki para artis. "Ini jelas pelecehan terhadap institusi negara! Sangat menyedihkan. Memang yang bersangkutan sudah meminta maaf, tapi di mana peran KPI dalam hal ini?," tegasnya.

Ia menyatakan seharusnya KPI ada untuk mengawal hal-hal seperti ini agar para pelaku jera serta memberi peringatan bagi yang lain agar tidak mengulangi kejadian serupa. "Acara-acara seperti ini tidak ada unsur pendidikan atau pun kebudayaan. Lebih condong pada eksploitasi dan bahan olok-olokan semata." tambahnya.

Selain itu, Sukamta menegaskan bahwa kurang tegasnya KPI dalam mengawasi hal ini dapat menyebabkan televisi-televisi yang lain berlomba-lomba menayangkan acara serupa. Masyarakat juga sudah gerah dengan penampilan LGBT di dunia penyiaran.

Ia meminta KPI menjaga agar track bangsa dalam membangun budaya dan sumber daya manusia masa depan melalui dunia penyiaran berada pada jalur yang benar.

"Zaman dulu lewat ngaji di surau atau langgar. Sekarang dengan gadget dan televisi. Maka televisi ini sangat berpengaruh terhadap pembentukan wajah dan karakter generasi bangsa ke depan." katanya lagi.

Sukamta melanjutkan, memang rasional jika ada usulan kenaikan anggaran KPI. "Tapi tunjukkan dong kinerja yang serius berikan sanksi tegas bukan hanya memberi peringatan,” tukasnya