Portal Berita Ekonomi Sabtu, 16 Februari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:52 WIB. Twitter - Twitter pertimbangkan bikin fitur klasifikasi.
  • 23:50 WIB. Facebook - Facebook terancam kena denda jutaan dolar karena sejumlah masalah privasi.
  • 23:47 WIB. XL - XL klaim nomor 2 di Indonesia.
  • 23:46 WIB. Sniper - Sniper rilis powerbank yang aman diajak terbang.
  • 20:52 WIB. Fujifilm - Fujifilm luncurkan mirrorless X-T30. 
  • 20:19 WIB. Realme - Realme mau ikut ramaikan pasar Eropa.
  • 20:19 WIB. Beras - Stok beras bulog Pekalongan capai 28.000 ton.
  • 20:18 WIB. Modal - Petani garam tradisional di Palu mengatakan masih sangat membutuhkan bantuan modal.
  • 20:17 WIB. Dagang - RI-Palestina kuatkan kerja sama perdagangan.
  • 20:16 WIB. LRT - Tarif awal LRT Bekasi-Jakarta dipatok Rp12 ribu.
  • 20:15 WIB. Migas - BPS: migas penyebab turunnya kinerja ekspor Januari 2019.
  • 20:13 WIB. BBNKB - Riau peroleh pajak BBNKB Rp76,88 miliar.
  • 20:11 WIB. Ikan - Dirjen KKP mengatakan KKP fokus upaya pelestarian ikan lokal.
  • 20:08 WIB. Impor - Pemerintah diminta benahi kekacauan tata niaga impor pangan.
  • 20:08 WIB. Tol - MTI sarankan pemerintah turunkan tarif tol trans-jawa.

KPK Beri Keterangan Terbaru Kasus Gatot Pujo

Foto Berita KPK Beri Keterangan Terbaru Kasus Gatot Pujo
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi membuka proses penyelidikan baru dalam pengembangan terkait kasus suap pembahasan APBD dan persetujuan atas laporan pertanggungjawaban APBD yang menjerat mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.

"Terkait pengembangan penanganan kasus di Sumatera Utara di mana 13 orang sebelumnya telah kami proses, pemeriksan masih berjalan sampai saat ini, sampai dengan akhir minggu ini direncanakan sejumlah saksi akan diperiksa," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Selasa.

KPK menduga aliran dana dalam kasus suap tersebut baik terkait dengan peristiwa pertanggungjawaban Gubernur saat itu maupun pengesahan APBD itu diindikasikan mengalir juga pada sejumlah pihak lain khususnya beberapa anggota DPRD.

Dia menyatakan bahwa setelah lembaganya mencermati fakta persidangan perkara kasus tersebut ada cukup banyak fakta kuta yang perlu ditelusuri lebih lanjut.

"Kami pandang kalau ada bukti yang kuat, pihak lain juga diduga menerima tentu saja sesuai dengan prinsip keadilan maka penerima-penerima lain juga harus diproses," tuturnya.

Menurut dia, jika nanti KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dan dapat ditingkatkan pada proses penyidikan maka pihaknya tentu akan menanganinya.

"Tim masih bekerja di lapangan jadi biarkan proses pengembangan perkara ini berjalan terlebih dahulu nanti kalau sudah ada hasil finalnya kami akan 'update' lebih lanjut," ungkap Febri.

Terkait pengembangan penanganan kasus di Sumut di mana 13 orang sebelumnya telah kami proses, pemeriksaan masih berjalan sampai saat ini sampai dengan akhir minggu ini direncanakan sejumlah saksi akan diperiksa.

Dalam penyelidikan kasus itu, KPK pun pada Selasa (30/1) memanggil 11 mantan anggota DPRD untuk dimintai keterangannya di Mako Brimob Polda Sumut.

Sebanyak 11 orang itu, yakni Rizal Sirait, Tohonan Silalahi, Abu Bakar Tamba, Taufan Agung Ginting, Fahru Roji, Tonien Sianturi, Arlene Manurung, Darmawan Sembiring, Murni Elieser, Fadli Nurzal, dan Abu Hasan Maturidi

Gatot dijerat atas tiga kasus korupsi, yakni kasus penyuapan bakim PTUN Medan yang ditangani KPK dan dihukum tiga tahun oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada 3 Maret 2016.

Kemudian, kasus penyaluran dana bantuan sosial dan hibah pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada 2012 dan 2013, yang ditangani Kejaksaan Agung, Nugroho dihukum enam tahun penjara di Pengadilan Tipikor Medan, Kamis, 24 November 2016. Selanjutnya, kasus penyuapan pimpinan dan anggota DPRD Sumatera Utara Periode 2009-2014 dan 2014-2019 dengan total Rp61,8 miliar. Atas kasus terakhir ini, dia dihukum empat tahun penjara, pada 9 Maret 2017 oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Medan. 

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Aprillio Akbar

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,783.30 3,744.53
British Pound GBP 1.00 18,150.85 17,967.77
China Yuan CNY 1.00 2,097.95 2,076.96
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,187.00 14,045.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,058.58 9,952.29
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,807.88 1,789.76
Dolar Singapura SGD 1.00 10,440.06 10,334.04
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,015.70 15,848.38
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,472.95 3,433.99
Yen Jepang JPY 100.00 12,861.03 12,731.15

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6389.085 -30.933 627
2 Agriculture 1592.350 -13.090 21
3 Mining 1834.293 -25.732 47
4 Basic Industry and Chemicals 878.558 -9.993 71
5 Miscellanous Industry 1329.578 -2.798 46
6 Consumer Goods 2604.636 -24.378 51
7 Cons., Property & Real Estate 450.557 -6.160 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1185.805 7.307 71
9 Finance 1216.771 -0.391 91
10 Trade & Service 811.391 -5.665 155
No Code Prev Close Change %
1 ALDO 1,300 1,625 325 25.00
2 PEHA 2,110 2,630 520 24.64
3 SIMA 330 400 70 21.21
4 LMAS 58 69 11 18.97
5 EXCL 2,050 2,340 290 14.15
6 LUCK 585 660 75 12.82
7 CASS 640 720 80 12.50
8 BNLI 1,125 1,260 135 12.00
9 BHIT 84 94 10 11.90
10 DWGL 101 113 12 11.88
No Code Prev Close Change %
1 OCAP 81 54 -27 -33.33
2 HDFA 165 130 -35 -21.21
3 KONI 498 398 -100 -20.08
4 BALI 1,060 860 -200 -18.87
5 PUDP 410 338 -72 -17.56
6 CANI 218 180 -38 -17.43
7 KBLV 585 484 -101 -17.26
8 GLOB 448 372 -76 -16.96
9 JIHD 585 490 -95 -16.24
10 NATO 585 505 -80 -13.68
No Code Prev Close Change %
1 EXCL 2,050 2,340 290 14.15
2 BMTR 398 420 22 5.53
3 BHIT 84 94 10 11.90
4 WSKT 1,865 1,765 -100 -5.36
5 BNLI 1,125 1,260 135 12.00
6 ERAA 1,950 1,955 5 0.26
7 MNCN 855 910 55 6.43
8 TLKM 3,740 3,790 50 1.34
9 ANTM 1,000 950 -50 -5.00
10 BUMI 153 151 -2 -1.31