Portal Berita Ekonomi Minggu, 20 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 18:51 WIB. PLN - PLN sedang mengupayakan pemenuhan daya listrik untuk kompor listrik.
  • 18:49 WIB. PLN - PLN masih mempunyai batas hutang 300% atau hingga Rp2.000 triliun.
  • 18:46 WIB. Kemenpupera - Kemenpupera menargetkan pembangunan 51.000 unit rumah untuk MBR melalui skema pembiayaan BP2BT.
  • 18:22 WIB. AFPI - AFPI menargetkan penyaluran pinjaman Rp40 triliun pada 2019.
  • 17:55 WIB. AP I - Bandara NYIA sudah mencapai 30% fisik pembangunan.
  • 17:54 WIB. AP I - AP I buka peluang rute penerbangan dari Asia dan Timur Tengah via Bandara NYIA.
  • 17:53 WIB. Telkomsel - Telkomsel melalui T-Cash jalin kerja sama strategis dengan CRP Group.
  • 17:09 WIB. Minyak - Harga minyak nabati diramalkan naik US$50-US$100 per ton.
  • 17:07 WIB. BTN - BTN mengincar pendanaan sebesar Rp14 triliun tahun ini.
  • 17:06 WIB. BTN - BTN masih belum memerlukan pendanaan dari ekuitas.
  • 16:52 WIB. BNI - BNI menargetkan kredit modal kerja tumbuh 12%-14% tahun ini.
  • 16:51 WIB. BCA - BCA akan memprioritaskan penyaluran kredit kepada nasabah yang memiliki hubungan dengan bank.
  • 16:50 WIB. BCA - BCA yakin kredit modal kerja masih moncer di 2019.
  • 16:49 WIB. BI - BI memprediksi penghimpunan DPK 2019 tidak akan melesat jauh dibandingkan tahun sebelumnya.
  • 16:48 WIB. Fintech - Penyaluran pinjaman fintech lending pada 2018 mencapai Rp22,67 triliun.

18 PNS Jabar Terlibat Pilkada Serentak

Foto Berita 18 PNS Jabar Terlibat Pilkada Serentak
Warta Ekonomi.co.id, Bandung -

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat mencatat sebanyak 18 Pegawai Negeri Sipil (PNS) terlibat dalam proses pelaksanaan pilkada serentak 2018.

Ketua Bawaslu Jabar, Harminus Koto mengatakan belasan PNS yang terlibat pilkada ini terdapat di 3 daerah diantaranya Majalengka, Kota Banjar dan Subang. Terakhir juga ditemukan juga di Sumedang, namun masih dalam proses pemeriksaan. 

PNS yang terlibat ini pelanggaranya berupa mengupload foto pada saat deklarasi salah satu bakal pasangan calon (bapaslon). Selain itu, ada juga yang ikut serta mengantarkan pasangan calon mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Beberapa PNS ini bermacam profesi mulai dari guru dan staf Oganisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk 7 kepala desa yang sudah ditindak dan diserahkan kepada Direktorat Kemendagri untuk ditindak lanjuti.

"Sedangan 11 PNS lainnya sudah kita sampaikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) serta Mendagri untuk segera diambil tindakan hukum sesuai dengan pelanggran yang mereka lakukan," jelas Harminus kepada wartawan usai mengikuti Sosialisasi Netralitas ASN di Bandung, Selasa (30/1/2018).

Pelanggaran PNS dalam pelaksanaan ini bukan semata ketidaktahuan mereka karena pelaksanan pilkada serentak sudah berlangsung selama 3 putaran yakni gelombang I tahun 2015, gelombang II 2017 dan gelombang III tahun 2018. 

Dia menilai ketidaktahuan PNS tidak menjadi landasan hukum. Sebab, bisa dilihat dari berbagai fakta dan bukti yang ditemukan.

"Saya kira Undang Undan No 5 Tahun 2014 sudah berjalan hampir 4 tahun kemudian ada Peraturan Pemerintah termasuk surat edaran berkali-kali bukan berarti PNS tidak mengetahuinya," tegas Harminus.

Dia berharap kejadian tersebut merupakan terakhir kalinya. Pasalnya, dalam kampanye nanti, PNS yang terlibat tidak hanya sebatas pelanggaran kode etik saja melainkan akan mendapatkan sanksi denda dan pidana. 

"Cukuplah kejadiannya ini saja ke depan tidak ada lagi PNS yang terlibat politik," pungkasnya. 

Tag: Harminus Koto, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Pegawai Negeri Sipil (PNS), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada)

Penulis: Rahmat Saepulloh

Editor: Vicky Fadil

Foto: Rahmat Saepulloh

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6448.156 24.376 627
2 Agriculture 1583.292 -1.764 21
3 Mining 1880.920 11.361 47
4 Basic Industry and Chemicals 889.696 -3.628 71
5 Miscellanous Industry 1443.379 27.257 46
6 Consumer Goods 2607.292 -13.145 51
7 Cons., Property & Real Estate 471.624 -0.108 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1149.241 6.910 71
9 Finance 1234.248 10.015 91
10 Trade & Service 797.089 4.778 155
No Code Prev Close Change %
1 CLAY 180 306 126 70.00
2 NATO 103 175 72 69.90
3 SQMI 306 382 76 24.84
4 KMTR 268 334 66 24.63
5 JIHD 476 590 114 23.95
6 INRU 640 785 145 22.66
7 TNCA 206 250 44 21.36
8 INCF 296 358 62 20.95
9 DUTI 3,630 4,390 760 20.94
10 PADI 920 1,090 170 18.48
No Code Prev Close Change %
1 TFCO 735 620 -115 -15.65
2 OCAP 266 226 -40 -15.04
3 YPAS 660 575 -85 -12.88
4 CTTH 126 110 -16 -12.70
5 MFMI 725 635 -90 -12.41
6 BUKK 2,000 1,800 -200 -10.00
7 PYFA 180 163 -17 -9.44
8 TIRA 270 250 -20 -7.41
9 STTP 3,750 3,490 -260 -6.93
10 ASJT 300 280 -20 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 INPC 79 80 1 1.27
2 UNTR 26,850 26,925 75 0.28
3 INDY 2,090 2,180 90 4.31
4 ASII 8,275 8,475 200 2.42
5 TLKM 3,990 4,020 30 0.75
6 BUMI 164 174 10 6.10
7 BBRI 3,810 3,820 10 0.26
8 KPAS 210 208 -2 -0.95
9 ERAA 2,310 2,310 0 0.00
10 TSPC 1,600 1,575 -25 -1.56