Portal Berita Ekonomi Sabtu, 18 Agustus 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:18 WIB. Qatar - Qatar menuding Arab Saudi telah melarang warga negaranya melakukan ibadah haji pada tahun ini.
  • 21:17 WIB. Pramuka - Bupati Bengkalis, Amril Mukminin, mengharapkan Pramuka lebih berperan dalam mendidik generasi milenial.
  • 21:16 WIB. Asian Games - Kontingen China menjadi kontingen terbesar selain kontingen Indonesia dalam Asian Games 2018.
  • 21:13 WIB. CAD - DPR menginginkan pembangunan infrastruktur jangan sampai membuat defisit transaksi berjalan semakin membengkak.
  • 21:13 WIB. Kurban - Pemkab Kulon Progo mengimbau pantia pemotongan hewan kurban tidak mencuci jeroan di sungai.
  • 21:11 WIB. Asian Games - Manajer tim menembak Indonesia Sarozawato Zai meminta atlet menjauhi medsos saat hari perlombaan Asian Games 2018.
  • 21:10 WIB. BRI - BRI Cabang Serang membekali 23 siswa peserta SMN dari Kalimantan Selatan mengenai kewirausahaan dan e-commerce.
  • 21:09 WIB. TKI - Dua TKI asal NTT yang bekerja di Malaysia dipulangkan karena menderita sakit parah.
  • 21:07 WIB. Impor - DPR meminta agar pemerintah jangan lagi melakukan kebijakan impor beras.
  • 20:34 WIB. Bali - Pemerintah Bali menanti direct flight Denpasar-London setelah pembukaan kantor Konsulat Jenderal Inggris di Bali.
  • 20:33 WIB. CSR - Pos Indonesia menghentikan program pengiriman bantuan secara gratis kepada korban bencana gempa bumi Lombok.
  • 16:11 WIB. ANDI - Andira Agro menganggarkan capital expenditure sebesar Rp15 miliar sampai Rp20 miliar pada tahun ini.
  • 16:10 WIB. ANDI - Andira Agro mencatat laba bersih sebesar Rp7,07 miliar per Maret 2018.
  • 16:09 WIB. ANDI - Andira Agro mencatat penjualan bersih sebesar Rp72,43 miliar per Maret 2018.
  • 16:08 WIB. ANDI - Andira Agro membidik penjualan dapat mencapai Rp500 miliar pada 2018.

18 PNS Jabar Terlibat Pilkada Serentak

Foto Berita 18 PNS Jabar Terlibat Pilkada Serentak
Warta Ekonomi.co.id, Bandung -

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat mencatat sebanyak 18 Pegawai Negeri Sipil (PNS) terlibat dalam proses pelaksanaan pilkada serentak 2018.

Ketua Bawaslu Jabar, Harminus Koto mengatakan belasan PNS yang terlibat pilkada ini terdapat di 3 daerah diantaranya Majalengka, Kota Banjar dan Subang. Terakhir juga ditemukan juga di Sumedang, namun masih dalam proses pemeriksaan. 

PNS yang terlibat ini pelanggaranya berupa mengupload foto pada saat deklarasi salah satu bakal pasangan calon (bapaslon). Selain itu, ada juga yang ikut serta mengantarkan pasangan calon mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Beberapa PNS ini bermacam profesi mulai dari guru dan staf Oganisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk 7 kepala desa yang sudah ditindak dan diserahkan kepada Direktorat Kemendagri untuk ditindak lanjuti.

"Sedangan 11 PNS lainnya sudah kita sampaikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) serta Mendagri untuk segera diambil tindakan hukum sesuai dengan pelanggran yang mereka lakukan," jelas Harminus kepada wartawan usai mengikuti Sosialisasi Netralitas ASN di Bandung, Selasa (30/1/2018).

Pelanggaran PNS dalam pelaksanaan ini bukan semata ketidaktahuan mereka karena pelaksanan pilkada serentak sudah berlangsung selama 3 putaran yakni gelombang I tahun 2015, gelombang II 2017 dan gelombang III tahun 2018. 

Dia menilai ketidaktahuan PNS tidak menjadi landasan hukum. Sebab, bisa dilihat dari berbagai fakta dan bukti yang ditemukan.

"Saya kira Undang Undan No 5 Tahun 2014 sudah berjalan hampir 4 tahun kemudian ada Peraturan Pemerintah termasuk surat edaran berkali-kali bukan berarti PNS tidak mengetahuinya," tegas Harminus.

Dia berharap kejadian tersebut merupakan terakhir kalinya. Pasalnya, dalam kampanye nanti, PNS yang terlibat tidak hanya sebatas pelanggaran kode etik saja melainkan akan mendapatkan sanksi denda dan pidana. 

"Cukuplah kejadiannya ini saja ke depan tidak ada lagi PNS yang terlibat politik," pungkasnya. 

Tag: Harminus Koto, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Gorontalo, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada)

Penulis: Rahmat Saepulloh

Editor: Vicky Fadil

Foto: Rahmat Saepulloh

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Aug
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10

Recommended Reading