Portal Berita Ekonomi Senin, 22 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 07:33 WIB. KAEF - Kimia Farma tahun 2018 mengalokasikan capex hingga Rp3,5 triliun.
  • 07:30 WIB. KRAS - Krakatau Steel meminta revisi aturan Permendag 22/2018.
  • 07:26 WIB. AP II - AP II berhasil meraih tiga penghargaan pada ajang Stevie Awards 2018.
  • 07:25 WIB. Himbara - Hingga kuartal III/2018 bank-bank persero mencatatkan pertumbuhan positif.
  • 07:22 WIB. Pelindo III - Pelindo III & IV akan bersinergi mengelola pelabuhan guna mengoptimalkan pelayanan kepada penguna jasa kedua BUMN tersebut.
  • 07:18 WIB. WIKA - WIKA membidik kontrak baru sebesar Rp4,50 triliun pada 2019 dari pekerjaan konstruksi di luar negeri.
  • 05:43 WIB. WEGE - Wika Gedung mengincar tiga proyek dengan nilai kontrak sekitar Rp1,4 triliun pada kuartal IV/2018.
  • 05:42 WIB. BUMN Karya - BUMN Karya optimistis bisa mencapai target kontrak baru pada tahun ini.
  • 05:41 WIB. Askrindo Syariah -  Askrindo Syariah mengincar potensi kafalah dari Bank NTB Syariah senilai Rp5 triliun.
  • 05:26 WIB. Selandia Baru - Imbas kematian Khashoggi, Selandia Baru tidak akan menghadiri KTT investasi Saudi.
  • 05:24 WIB. FCA - Fiat Chrysler setuju untuk menjual Magneti Marelli ke Calsonic Kansei.
  • 05:23 WIB. Saudi - Menteri Luar Negeri Arab Saudi meminta maaf atas kematian Khashoggi.
  • 05:22 WIB. Emas - Emas membukukan kenaikan mingguan ketiga karena saham merosot.
  • 05:19 WIB. Amerika Latin - Brasil dan Chili akan menandatangani kesepakatan perdagangan bebas pada akhir tahun.
  • 05:18 WIB. Iran - Menkeu AS, Steve Mnuchin, mengatakan akan lebih sulit bagi importir minyak Iran untuk mendapatkan keringanan

Kasus Penyewaan Kapal Listrik Turki Rugikan Negara Triliunan, Apa Kata KPK?

Foto Berita Kasus Penyewaan Kapal Listrik Turki Rugikan Negara Triliunan, Apa Kata KPK?
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengaku belum bisa menjelaskan secara detail terkait apakah KPK sudah melakukan penyelidikan soal dugaan korupsi di tubuh PLN dalam kasus mark up proyek pengadaan listrik dengan menyewa 5 kapal Turki. Akibat proyek ini, keuangan negara ‘menguap’ hingga Rp 130 triliun.

“Kami bisa memberikan keterangan lebih lanjut bila kasusnya masih dalam tahap

penyelidikan,” ujar Febri di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (30/1/2018).

Dugaan korupsi besar di tubuh PLN ini mencuat pasca Menteri Keungan Sri Mulyani berteriak soal kondisi keuangan PLN yang merosot tajam, akibat kebijakan pengadaan proyek pembangkit listrik lewat sewa kapal kapal turki, yang dinilai tidak efisien.

Banyak media mengungkap dugaan kebocoran keuangan negara itu yang harus bertanggungjawab Dirut PLN Sofyan Basyir, karena aktor di balik sewa kapal-kapal Turki yang punya reputasi buruk secara internasional.

Saat ditanya apakah Dirut PLN Sofyan Basir sudah diperiksa KPK, Febri menyatakan, bahwa saat ini kasus dugaan korupsi di tubuh PLN belum masuk penyelidikan. “Belum masuk penyelidikan,” tegas Febri.

Sebelumnya, LSM Jaringan Milineal Anti Korupsi (JMAK) mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi di tubuh PT PLN (Persero), karena berakibat kerugiaan negara tidak kecil.

“Dugaan korupsi itu terjadi sejak Dirut PT PLN Sofyan Basyir menetapkan kontrak proyek PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) menggunakan 5 kapal pembangkit listrik terapung milik perusahaan asal Turki, Kapowership Zeynep Sultan. Kontrak sejak 2015 berlangsung lima tahun sampai 2020,” ungkap Koordinator JMAK, Mochammad Afandi saat JMAK melancarkan aksi unjuk rasa dan melaporkan dugaan korupsi PLN di Gedung KPK, 26 Nopember 2017 lalu.

Pembangkit listrik Kapal Turki itu kini dioperasioalkan di laut lima provinsi, yaitu Waai Maluku Tengah (kapasitas 120 megawatt), Sumatera Utara (250 megawatt), Sulawesi Selatan (200 megawatt), Kalimantan Tengah (200 megawatt), Sulawesi bagian Utara (120 megawatt).

JMAK mengungkapkan dugaan korupsi besar itu karena PT PLN (Persero) memaksakan pengadaan listrik dengan sewa kapal Turki, sehingga terjadi pemborosan per unit mencapai Rp 7,9 triliun dibanding PLTD darat. Pemborosan lain diduga terjadi mark up, faktanya bahan bakar yang digunakan selisih Rp 450 per kwh. kalau pakai bahan bakar

diesel darat Rp 400 per kwhr, untuk kapal Turki angkanya dua kali lipat menjadi Rp885.

Biaya BBM diduga terjadi mark up. Per tahun untuk kebutuhan maximum 0,024 dg kwh 14 juta liter, seharusnya kilo kwh nya 15 jt liter, maka total menghabiskan 41,64 juta liter. Faktanya, laporan keuangan Tahun 2016 tertulis angka pemakaian BBM 42 juta liter. Kalau harga BBM Rp 6.780 per liter, dalam laporan keuangan muncullah biaya menguap Rp 759 milyar per 1 unit kapal dalam setahun.

“Kejanggalan lain, sewa kapal Turkir sengaja dipaksakan karena awalnya berdalih menggunakan bahan bakar gas, tapi faktanya gas tidak ada dan digantikan BBM impor. Ini pun diduga banyak permainan broker dan tindakan koruptif,” ungkap koordinator JMAK.

Dugaan koruptif PT PLN, kata dia, karena adanya pemborosan biaya BBM impor untuk bahan pembangkit kapal Turki, jika dibanding diesel darat yang pakai batubara, kerugiaan Negara mencapai Rp 75 triliun.

Keputusan Dirut PLN menyewa 5 kapal pembangkit listrik Turki, disebutkan, sangat janggal. PLN memaksakan MPVV (Marine Vessel Power Plant) Zyenep Sultan sebagai pemenang tender pada 2015. Lelang tender saat itu diikuti 29 perusahaan.

“Padahal, Zeynep Turki punya rekam jejak buruk akibat proyek serupa dengan Lebanon, Ghana, berbuntut masalah. Tindakan diduga koruptif lain dari PLN era Dirut Basyir adalah kebijakan menunda proyek kabel laut HVDC Sumatera – Jawa dan keluar pembangkit yang berlokasi di Sumatetra yakni PLTU Mulut Tambang Sumsel 8,9 dan 10,” katanya.

“Proyek ini seharusnya masuk di system Jawa – Bali, tapi diundur ke Syestem Sumatera dan menjadi power sharing ke system Jawa dengan pembangkit berlokasi di Jawa 7 dan 8. Akibat perubahan ini berpotensi menimbulkan kerugian Negara sampai Rp 18,7 triliun,” jelasnya.

JMAK juga meminta KPK agar mencegah potensi koruptif lebih besar akibat Dirut PT PLN membatalkan LOAN dengan bunga rendah dari Jepang terkait proyek pembangkit listrik System Jawa Bali, diganti pinjaman kredit komersial.‎

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah

Penulis: Redaksi

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Ant

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,077.46 4,036.30
British Pound GBP 1.00 19,921.28 19,721.82
China Yuan CNY 1.00 2,204.59 2,182.69
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,297.00 15,145.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,868.52 10,759.01
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,951.30 1,931.74
Dolar Singapura SGD 1.00 11,083.98 10,971.46
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,528.83 17,353.14
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,679.82 3,638.00
Yen Jepang JPY 100.00 13,610.64 13,474.20

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5837.291 -7.951 610
2 Agriculture 1574.400 -2.628 20
3 Mining 1909.966 -6.234 47
4 Basic Industry and Chemicals 757.451 4.747 70
5 Miscellanous Industry 1254.992 40.866 45
6 Consumer Goods 2471.957 -17.927 49
7 Cons., Property & Real Estate 409.115 1.009 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1046.955 -0.876 70
9 Finance 1054.067 -5.371 91
10 Trade & Service 792.965 -3.931 147
No Code Prev Close Change %
1 MAYA 6,950 8,150 1,200 17.27
2 NICK 138 159 21 15.22
3 APEX 1,780 2,000 220 12.36
4 HELI 85 94 9 10.59
5 DUCK 1,370 1,515 145 10.58
6 SMDM 133 145 12 9.02
7 RODA 350 378 28 8.00
8 MPRO 236 254 18 7.63
9 ACST 1,495 1,600 105 7.02
10 TBIG 5,050 5,375 325 6.44
No Code Prev Close Change %
1 MFMI 875 730 -145 -16.57
2 JAWA 160 138 -22 -13.75
3 CNTX 545 472 -73 -13.39
4 PNSE 875 770 -105 -12.00
5 RELI 256 228 -28 -10.94
6 LPLI 148 132 -16 -10.81
7 JKSW 68 62 -6 -8.82
8 RMBA 378 348 -30 -7.94
9 BISI 1,520 1,400 -120 -7.89
10 PSDN 208 192 -16 -7.69
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 332 344 12 3.61
2 BHIT 82 81 -1 -1.22
3 KPIG 136 135 -1 -0.74
4 PGAS 2,230 2,270 40 1.79
5 MNCN 790 780 -10 -1.27
6 TLKM 3,760 3,730 -30 -0.80
7 SCMA 1,785 1,725 -60 -3.36
8 ADRO 1,730 1,700 -30 -1.73
9 TARA 890 890 0 0.00
10 INKP 13,675 13,475 -200 -1.46