Portal Berita Ekonomi Senin, 21 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:00 WIB. IHSG - Senin sore, IHSG ditutup 0,04% ke level 6.450,83. 
  • 15:25 WIB. Rupiah - Pukul 15.25 WIB, rupiah melemah 0,35% ke level Rp14.225 per dolar AS. 
  • 15:24 WIB. Diversifikasi Portofolio - Elnusa akan lanjutkan strategi diversifikasi portofolio untuk raih kinerja posiif di tahun 2019.
  • 15:23 WIB. Penyertaan Saham - Leo Investment tingkatkan penyertaan saham sebanyak 830 saham baru dalam PT Sarana Instrument.
  • 15:23 WIB. Panel Surya - Chandra Asri gandeng Total Solar untuk pasang instalasi panle surya di pabrik Chandra Asri Cilegon.
  • 14:54 WIB. Renault - Grup Nusantara comot bisnis Renault dari Indomobil.
  • 13:30 WIB. Toyota - Toyota Supra 2020 produksi pertama laku Rp29,8 miliar dalam lelang.

Kasus Penyewaan Kapal Listrik Turki Rugikan Negara Triliunan, Apa Kata KPK?

Foto Berita Kasus Penyewaan Kapal Listrik Turki Rugikan Negara Triliunan, Apa Kata KPK?
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengaku belum bisa menjelaskan secara detail terkait apakah KPK sudah melakukan penyelidikan soal dugaan korupsi di tubuh PLN dalam kasus mark up proyek pengadaan listrik dengan menyewa 5 kapal Turki. Akibat proyek ini, keuangan negara ‘menguap’ hingga Rp 130 triliun.

“Kami bisa memberikan keterangan lebih lanjut bila kasusnya masih dalam tahap

penyelidikan,” ujar Febri di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (30/1/2018).

Dugaan korupsi besar di tubuh PLN ini mencuat pasca Menteri Keungan Sri Mulyani berteriak soal kondisi keuangan PLN yang merosot tajam, akibat kebijakan pengadaan proyek pembangkit listrik lewat sewa kapal kapal turki, yang dinilai tidak efisien.

Banyak media mengungkap dugaan kebocoran keuangan negara itu yang harus bertanggungjawab Dirut PLN Sofyan Basyir, karena aktor di balik sewa kapal-kapal Turki yang punya reputasi buruk secara internasional.

Saat ditanya apakah Dirut PLN Sofyan Basir sudah diperiksa KPK, Febri menyatakan, bahwa saat ini kasus dugaan korupsi di tubuh PLN belum masuk penyelidikan. “Belum masuk penyelidikan,” tegas Febri.

Sebelumnya, LSM Jaringan Milineal Anti Korupsi (JMAK) mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi di tubuh PT PLN (Persero), karena berakibat kerugiaan negara tidak kecil.

“Dugaan korupsi itu terjadi sejak Dirut PT PLN Sofyan Basyir menetapkan kontrak proyek PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) menggunakan 5 kapal pembangkit listrik terapung milik perusahaan asal Turki, Kapowership Zeynep Sultan. Kontrak sejak 2015 berlangsung lima tahun sampai 2020,” ungkap Koordinator JMAK, Mochammad Afandi saat JMAK melancarkan aksi unjuk rasa dan melaporkan dugaan korupsi PLN di Gedung KPK, 26 Nopember 2017 lalu.

Pembangkit listrik Kapal Turki itu kini dioperasioalkan di laut lima provinsi, yaitu Waai Maluku Tengah (kapasitas 120 megawatt), Sumatera Utara (250 megawatt), Sulawesi Selatan (200 megawatt), Kalimantan Tengah (200 megawatt), Sulawesi bagian Utara (120 megawatt).

JMAK mengungkapkan dugaan korupsi besar itu karena PT PLN (Persero) memaksakan pengadaan listrik dengan sewa kapal Turki, sehingga terjadi pemborosan per unit mencapai Rp 7,9 triliun dibanding PLTD darat. Pemborosan lain diduga terjadi mark up, faktanya bahan bakar yang digunakan selisih Rp 450 per kwh. kalau pakai bahan bakar

diesel darat Rp 400 per kwhr, untuk kapal Turki angkanya dua kali lipat menjadi Rp885.

Biaya BBM diduga terjadi mark up. Per tahun untuk kebutuhan maximum 0,024 dg kwh 14 juta liter, seharusnya kilo kwh nya 15 jt liter, maka total menghabiskan 41,64 juta liter. Faktanya, laporan keuangan Tahun 2016 tertulis angka pemakaian BBM 42 juta liter. Kalau harga BBM Rp 6.780 per liter, dalam laporan keuangan muncullah biaya menguap Rp 759 milyar per 1 unit kapal dalam setahun.

“Kejanggalan lain, sewa kapal Turkir sengaja dipaksakan karena awalnya berdalih menggunakan bahan bakar gas, tapi faktanya gas tidak ada dan digantikan BBM impor. Ini pun diduga banyak permainan broker dan tindakan koruptif,” ungkap koordinator JMAK.

Dugaan koruptif PT PLN, kata dia, karena adanya pemborosan biaya BBM impor untuk bahan pembangkit kapal Turki, jika dibanding diesel darat yang pakai batubara, kerugiaan Negara mencapai Rp 75 triliun.

Keputusan Dirut PLN menyewa 5 kapal pembangkit listrik Turki, disebutkan, sangat janggal. PLN memaksakan MPVV (Marine Vessel Power Plant) Zyenep Sultan sebagai pemenang tender pada 2015. Lelang tender saat itu diikuti 29 perusahaan.

“Padahal, Zeynep Turki punya rekam jejak buruk akibat proyek serupa dengan Lebanon, Ghana, berbuntut masalah. Tindakan diduga koruptif lain dari PLN era Dirut Basyir adalah kebijakan menunda proyek kabel laut HVDC Sumatera – Jawa dan keluar pembangkit yang berlokasi di Sumatetra yakni PLTU Mulut Tambang Sumsel 8,9 dan 10,” katanya.

“Proyek ini seharusnya masuk di system Jawa – Bali, tapi diundur ke Syestem Sumatera dan menjadi power sharing ke system Jawa dengan pembangkit berlokasi di Jawa 7 dan 8. Akibat perubahan ini berpotensi menimbulkan kerugian Negara sampai Rp 18,7 triliun,” jelasnya.

JMAK juga meminta KPK agar mencegah potensi koruptif lebih besar akibat Dirut PT PLN membatalkan LOAN dengan bunga rendah dari Jepang terkait proyek pembangkit listrik System Jawa Bali, diganti pinjaman kredit komersial.‎

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah

Penulis: Redaksi

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Ant

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6450.834 2.678 627
2 Agriculture 1642.122 58.830 21
3 Mining 1896.174 15.254 47
4 Basic Industry and Chemicals 890.201 0.505 71
5 Miscellanous Industry 1423.572 -19.807 46
6 Consumer Goods 2599.505 -7.787 51
7 Cons., Property & Real Estate 465.509 -6.115 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1154.795 5.554 71
9 Finance 1239.207 4.959 91
10 Trade & Service 794.825 -2.264 155
No Code Prev Close Change %
1 NATO 175 236 61 34.86
2 CLAY 306 382 76 24.84
3 SQMI 382 476 94 24.61
4 YPAS 575 710 135 23.48
5 HEXA 2,920 3,600 680 23.29
6 BNLI 705 855 150 21.28
7 VOKS 250 300 50 20.00
8 INRU 785 910 125 15.92
9 KMTR 334 382 48 14.37
10 DSSA 15,600 17,825 2,225 14.26
No Code Prev Close Change %
1 MTSM 206 157 -49 -23.79
2 AGRS 490 402 -88 -17.96
3 PADI 1,090 920 -170 -15.60
4 CANI 248 210 -38 -15.32
5 NAGA 280 240 -40 -14.29
6 SKYB 160 142 -18 -11.25
7 AKSI 394 350 -44 -11.17
8 PLIN 3,400 3,040 -360 -10.59
9 KIOS 2,000 1,790 -210 -10.50
10 MYTX 105 94 -11 -10.48
No Code Prev Close Change %
1 HOME 150 144 -6 -4.00
2 BUMI 174 174 0 0.00
3 ERAA 2,310 2,240 -70 -3.03
4 BNLI 705 855 150 21.28
5 PNLF 296 296 0 0.00
6 ASII 8,475 8,325 -150 -1.77
7 BHIT 69 68 -1 -1.45
8 BBRI 3,820 3,800 -20 -0.52
9 SSMS 1,205 1,210 5 0.41
10 INDY 2,180 2,130 -50 -2.29